Gaji Rendah dan Daya Tarik Jadi Tentara di Suriah

Pertanyaan mengenai apakah gaji sekitar 60 dolar per bulan cukup untuk menarik warga Suriah menjadi tentara pasca-Assad merupakan isu yang sangat relevan. Kondisi ekonomi negara yang hancur akibat perang selama lebih dari satu dekade membuat pendapatan masyarakat sangat rendah. Dalam situasi ini, profesi tentara bisa menjadi pilihan sebagian orang, meski wajib militer tidak lagi diterapkan.

Di bawah rezim Assad, gaji tentara reguler bahkan lebih rendah daripada standar internasional. Banyak prajurit hanya menerima gaji antara 30 hingga 50 dolar per bulan. Sebagian besar dari mereka bertahan bukan karena imbalan finansial, melainkan karena terikat kewajiban wajib militer, tekanan sosial, atau tidak ada pilihan lain.

Dengan hilangnya sistem wajib militer, Suriah pasca-Assad menghadapi tantangan besar dalam membangun angkatan bersenjata profesional. Tanpa paksaan, satu-satunya cara merekrut tentara adalah melalui insentif. Jika gaji hanya 60 dolar per bulan, daya tariknya jelas terbatas.

Bagi banyak warga Suriah, angka 60 dolar nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok, sewa rumah, dan transportasi telah meningkat pesat akibat inflasi dan keruntuhan infrastruktur. Dalam kondisi seperti ini, gaji tentara lebih terlihat sebagai simbol pengabdian ketimbang sumber penghidupan.

Meski begitu, ada faktor lain yang bisa membuat profesi tentara tetap menarik. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai jalan untuk mendapatkan status sosial, akses ke jaringan politik, atau peluang ekonomi tidak langsung seperti bantuan logistik dan fasilitas. Bagi keluarga miskin, meski gaji kecil, kepastian pendapatan rutin bisa menjadi alasan.

Namun, jika dibandingkan dengan sektor lain, tentara dengan gaji 60 dolar bisa kalah bersaing. Misalnya, pekerja yang berhasil masuk ke lembaga internasional atau sektor swasta di wilayah perbatasan bisa memperoleh penghasilan jauh lebih besar, bahkan mendekati 500 dolar per bulan. Perbedaan ini akan membuat profesi militer kehilangan daya tarik.

Pemerintahan baru Suriah kemungkinan besar harus mempertimbangkan skema tambahan selain gaji. Misalnya, menyediakan fasilitas kesehatan gratis, subsidi makanan, atau jaminan pensiun. Hal ini akan menambah nilai bagi mereka yang bergabung, meski gaji pokoknya tidak besar.

Dalam sejarah banyak negara pascakonflik, tentara sering direkrut bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan janji masa depan. Rasa nasionalisme, kebutuhan menjaga keamanan lokal, dan peluang karier bisa menjadi faktor yang membuat orang tetap bersedia mendaftar. Suriah mungkin harus menggunakan pendekatan serupa.

Meski demikian, realitas ekonomi tidak bisa diabaikan. Dengan harga roti, bahan bakar, dan listrik yang terus naik, gaji 60 dolar cepat habis dalam hitungan minggu. Tanpa insentif tambahan, rekrutmen tentara secara sukarela akan sangat terbatas.

Di sisi lain, banyak pemuda Suriah yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Tingginya angka pengangguran bisa membuat profesi tentara tetap menarik meskipun gajinya kecil. Bagi sebagian orang, lebih baik mendapat 60 dolar rutin daripada tidak ada penghasilan sama sekali.

Kondisi ini juga membuka peluang risiko lain. Jika pemerintah tidak mampu memberikan gaji layak, kelompok bersenjata non-negara atau milisi bisa memanfaatkan celah tersebut dengan menawarkan bayaran lebih tinggi. Sejarah perang Suriah sudah menunjukkan bahwa banyak pemuda memilih bergabung dengan faksi bersenjata tertentu karena gaji dan fasilitas lebih baik.

Dalam jangka panjang, membangun tentara profesional dengan gaji rendah adalah tantangan berat. Negara-negara lain yang berhasil mereformasi militernya pascaperang biasanya menaikkan standar gaji sebagai langkah pertama untuk menarik tenaga terampil dan membangun disiplin.

Jika Suriah ingin keluar dari siklus konflik, tentara tidak boleh hanya dilihat sebagai "pekerjaan terakhir" bagi yang tidak punya pilihan. Profesi militer harus dipandang sebagai karier yang dihormati dengan imbalan layak. Untuk itu, 60 dolar jelas jauh dari cukup.

Meski begitu, ada kemungkinan bahwa pemerintah baru akan tetap memanfaatkan angka pengangguran tinggi untuk merekrut tentara dengan gaji kecil. Strategi ini mungkin berhasil jangka pendek, tetapi berisiko menciptakan pasukan yang tidak loyal, mudah korup, dan rentan direkrut pihak lain.

Bagi sebagian pemuda di pedesaan, profesi tentara bisa dipandang sebagai kesempatan keluar dari kemiskinan, meski gajinya rendah. Mereka mungkin berharap mendapatkan keuntungan sampingan seperti akses ke bantuan pangan, jaringan bisnis, atau perlindungan bagi keluarga mereka.

Namun di kota-kota besar seperti Aleppo dan Damaskus, gaji 60 dolar jelas tidak akan cukup untuk menarik minat. Warga perkotaan lebih terbiasa dengan biaya hidup tinggi, sehingga mereka akan menolak profesi militer kecuali ada kenaikan signifikan dalam gaji atau fasilitas.

Faktor lain yang menentukan adalah keamanan jangka panjang. Jika Suriah benar-benar memasuki fase stabil, risiko menjadi tentara berkurang. Dalam kondisi aman, orang mungkin mau menerima gaji rendah demi status pegawai tetap. Tetapi jika konflik masih berlanjut, risiko nyawa akan membuat gaji kecil tidak sepadan.

Secara politik, pemerintah baru juga tidak bisa mengandalkan militer murah tanpa memperhitungkan legitimasi. Tentara dengan gaji rendah rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencari tambahan penghasilan, misalnya pungli atau korupsi. Hal ini bisa merusak citra negara baru.

Pada akhirnya, gaji 60 dolar per bulan mungkin cukup untuk merekrut sebagian warga Suriah yang miskin dan tidak memiliki pilihan kerja lain. Namun, itu tidak cukup untuk membangun angkatan bersenjata profesional yang loyal dan berfungsi baik. Tanpa reformasi ekonomi yang serius, tentara Suriah pasca-Assad berisiko mengulang pola lama dengan pasukan lemah dan mudah goyah.

Kesimpulannya, gaji kecil hanya bisa menjadi solusi sementara. Jika pemerintahan baru benar-benar ingin menarik warga bergabung secara sukarela, mereka harus menggabungkan insentif finansial yang lebih layak dengan visi nasionalisme, jaminan sosial, dan stabilitas jangka panjang. Tanpa itu, profesi tentara tidak akan memiliki daya tarik di mata masyarakat Suriah.

Dibuat oleh AI, baca selanjutnya

Read More

Masa Depan Gaji Pegawai di Perbatasan Suriah

Ketika konflik Suriah memasuki babak baru, muncul pertanyaan besar mengenai nasib ekonomi di wilayah perbatasan seperti Idlib, Azaz, Jarablus, Al-Bab, dan Afrin. Selama bertahun-tahun, daerah ini tidak lagi terikat dengan pusat ekonomi di Damaskus, melainkan terintegrasi erat dengan Turki. Hal ini menjadikan gaji ataau UMR pegawai dan standar hidup berbeda jauh dibandingkan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali rezim Assad.

Sebelum kejatuhan Bashar al-Assad, kawasan perbatasan sudah lama menggunakan lira Turki dalam transaksi sehari-hari. Arus barang datang dari perbatasan selatan Turki, sementara lembaga pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial mendapat dukungan langsung dari Ankara maupun lembaga internasional. Kondisi ini menciptakan ekosistem ekonomi tersendiri, yang relatif stabil meski Suriah masih dilanda perang.

Di tengah krisis ekonomi Suriah yang parah, pegawai di Idlib atau Azaz bisa menikmati gaji hingga 1000 dolar per bulan. Angka ini sangat kontras dengan wilayah Damaskus, di mana pegawai negeri hanya memperoleh 25 hingga 60 dolar akibat nilai pound Suriah yang terus merosot. Perbedaan mencolok ini menunjukkan jurang ekonomi antara dua dunia yang sama-sama mengaku sebagai bagian dari Suriah.

Dengan lengsernya Assad, muncul kekhawatiran apakah integrasi kembali ke Damaskus justru akan menurunkan taraf hidup masyarakat perbatasan. Banyak pengamat menilai jika standar ekonomi pusat diberlakukan, maka gaji yang selama ini tinggi berpotensi merosot tajam hingga hanya tersisa 60 dolar. Skenario ini akan menjadi pukulan berat bagi pegawai lokal dan keluarga mereka yang telah terbiasa dengan daya beli lebih baik.

Namun demikian, ada faktor lain yang perlu diperhitungkan. Kota-kota perbatasan tidak hanya bergantung pada Damaskus, melainkan telah membangun hubungan erat dengan Turki. Jika hubungan ekonomi ini tetap dipertahankan, standar gaji mungkin tidak akan jatuh terlalu jauh. Bahkan, ada kemungkinan model ekonomi khusus bisa diterapkan, mirip dengan zona ekonomi yang memiliki fleksibilitas tersendiri.

Sejumlah analis berpendapat bahwa jika pemerintahan baru di Damaskus ingin mencegah krisis sosial di wilayah utara, mereka harus berani memberikan ruang ekonomi otonom. Dengan cara itu, gaji pegawai dapat tetap stabil di atas rata-rata nasional, meski tidak setinggi masa ketika Turki memberi dukungan penuh.

Sebaliknya, jika kebijakan ekonomi terpusat diberlakukan secara ketat, masyarakat perbatasan berisiko mengalami keterpurukan. Penurunan gaji dari 1000 dolar menjadi 60 dolar bukan hanya soal angka, melainkan akan menimbulkan gejolak sosial. Standar hidup yang sudah terbentuk sulit untuk diturunkan tanpa menimbulkan ketidakpuasan luas.

Beberapa tokoh lokal di Azaz dan Idlib sudah menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka menekankan bahwa integrasi ekonomi ke Suriah pasca-Assad harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Jika tidak, hasil revolusi bisa tercoreng oleh kemunduran kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, para ekonom internasional menilai bahwa Suriah memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi baru yang lebih inklusif. Wilayah perbatasan dapat dijadikan laboratorium kebijakan untuk membuktikan bahwa reformasi nyata bisa dilakukan. Namun, hal ini membutuhkan keberanian politik dari pemerintah baru dan dukungan besar dari mitra internasional.

Turki sendiri tentu memiliki kepentingan besar. Selama bertahun-tahun, Ankara sudah mengucurkan dana, logistik, dan dukungan administratif untuk menjaga stabilitas di kota-kota perbatasan. Jika Suriah pasca-Assad ingin mengintegrasikan wilayah ini, mereka harus bernegosiasi dengan Turki mengenai mekanisme transisi ekonomi yang tidak merugikan warga.

Pergeseran gaji dari 1000 dolar ke 60 dolar juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan mata uang. Selama ini, penggunaan lira Turki menjadi penyelamat utama, sementara pound Suriah terus terpuruk. Pertanyaan besar muncul: apakah pemerintahan baru akan mempertahankan lira, atau memaksakan kembali pound Suriah? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan daya beli jutaan warga.

Selain persoalan gaji, harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian utama. Jika integrasi ke Damaskus membuat arus barang dari Turki terganggu, harga-harga bisa melonjak drastis. Situasi itu tentu akan memperparah dampak penurunan gaji, sehingga masyarakat merasakan beban ganda.

Banyak pengamat melihat peluang bagi kompromi. Pemerintahan baru dapat menetapkan zona ekonomi khusus di perbatasan, di mana mata uang ganda diperbolehkan, gaji disesuaikan dengan standar regional, dan investasi asing tetap masuk. Dengan langkah ini, wilayah perbatasan bisa tetap berkembang tanpa merusak kesatuan ekonomi Suriah.

Meski begitu, tantangan besar tetap ada. Reformasi ekonomi pasca-konflik tidak hanya soal gaji, tetapi juga soal menciptakan sistem yang transparan, menghapus korupsi, dan memperbaiki infrastruktur. Jika hal ini tidak dilakukan, integrasi ekonomi hanya akan menjadi beban tambahan bagi warga.

Sementara itu, warga di Azaz dan Idlib hidup dalam ketidakpastian. Mereka merasakan adanya harapan besar setelah Assad lengser, tetapi juga dihantui kecemasan akan kehilangan standar hidup yang lebih baik. Bagi mereka, revolusi bukan hanya soal politik, melainkan juga tentang menjaga kesejahteraan keluarga.

Kawasan perbatasan saat ini memang menjadi pusat perhatian dunia. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola ekonomi di sana akan menjadi barometer masa depan Suriah secara keseluruhan. Apakah Suriah baru bisa memberikan kehidupan lebih baik daripada rezim lama, atau justru membawa rakyat kembali ke keterpurukan.

Harapan terbesar datang dari generasi muda. Mereka melihat integrasi dengan Turki selama ini memberi kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang layak. Mereka berharap pemerintah baru tidak menutup pintu itu, melainkan mengembangkannya dalam kerangka negara yang bersatu.

Masyarakat internasional pun diminta untuk tidak melepaskan tanggung jawab. Tanpa dukungan eksternal, Suriah akan kesulitan membangun kembali ekonomi yang hancur akibat perang. Khususnya, wilayah perbatasan perlu dijaga agar tidak menjadi titik konflik baru akibat kesenjangan ekonomi.

Pada akhirnya, masa depan gaji pegawai di Idlib, Azaz, dan kota perbatasan lain bergantung pada pilihan politik dan ekonomi yang diambil. Apakah mereka rela menerima gaji 60 dolar seperti pegawai di Damaskus, atau tetap mempertahankan standar hidup yang lebih tinggi melalui mekanisme khusus.

Yang jelas, perubahan drastis tidak bisa dipaksakan. Integrasi ekonomi harus disertai visi jangka panjang yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Tanpa itu, kejatuhan Assad tidak akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang telah menunggu perubahan selama lebih dari satu dekade.

Dibuat oleh AI, baca selanjutnya

Read More

Pemerintahan Baru Suriah Tampilkan Strategi Penanganan Properti Berbeda

Pemerintahan baru di Damaskus menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani properti buronan dibanding era Bashar Al-Assad.

Video yang beredar menampilkan vila-vila milik kroni Assad yang ditinggalkan, namun pemerintah tidak mengambil alih atau mengamankan properti tersebut.

Kondisi ini membuat vila-vila itu akhirnya dijarah warga dan berubah menjadi lokasi konten kreator yang viral di media sosial.

Pendekatan ini jauh berbeda dibanding pengalaman di Afghanistan saat pemerintah Ashraf Ghani kolaps.

Ketika Taliban mengambil alih, semua vila dan properti pejabat yang ditinggalkan langsung diamankan dan dikelola oleh BUMN.

Pendapatan sewa dari properti tersebut dikumpulkan dalam rekening khusus, yang bisa diklaim pemilik jika kembali ke negara.

Di Suriah, pengusaha yang tetap berada di negara ini tetap bisa menjalankan usaha meski beberapa namanya masuk daftar black list AS.

Namun, beberapa pengusaha memilih mengganti nama perusahaan agar tetap beroperasi tanpa menimbulkan konflik dengan memori kolektif warga Suriah.

Dalam acara sumbangan Fund Pembangunan Suriah beberapa hari lalu, terlihat beberapa pengusaha kroni Assad tetap tampil di media menyalurkan bantuan.

Pendekatan Presiden Ahmed Al Sharaa menekankan stabilitas dan kontinuitas ekonomi, berbeda dengan era Bashar Al-Assad yang banyak melakukan penyitaan aset.

Langkah Assad ini disebut-sebut mirip dengan strategi kelompok Houthi ketika mengambil alih Sanaa dan menyita properti yang dianggap musuh baik individu, perusahaan dll.

Video "Istana-istana Jamil dan Rifaat Al-Assad dan Rami Makhlouf" memicu perbincangan publik tentang villa dan pelabuhan pribadi keluarga Al-Assad.

Istana Jamil Al-Assad disebut sebagai pusat penyelundupan senjata, rokok, dan narkoba, dengan pelabuhan pribadi untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, istana Rifaat Al-Assad yang berdekatan juga menjadi sorotan karena keterlibatan Rifaat dalam pembantaian di Hama dan dugaan pencurian aset Bank Sentral.

Istana Rifaat juga memiliki pelabuhan pribadi yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal keluarga dan kroninya.

Rami Makhlouf, sepupu Bashar Al-Assad, dikenal menguasai perekonomian negara, dan istananya menjadi simbol kekayaan kroni yang diduga diperoleh dari cara tidak sah.

Video tersebut juga menyoroti kisah Abu Zakkour, yang bersembunyi di rumahnya selama 13 tahun untuk menghindari tekanan rezim Assad.

Abu Zakkour akhirnya keluar pada Desember 2024 setelah rezim Bashar Al-Assad runtuh, menandai perubahan signifikan dalam kehidupan warga sipil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru memilih pendekatan pragmatis untuk menjaga ekonomi tetap berjalan tanpa memicu konflik baru.

Pendekatan ini juga memungkinkan pengusaha tetap beroperasi sambil meminimalkan gesekan politik yang bisa merugikan pembangunan negara pasca-konflik.

Secara keseluruhan, strategi properti pemerintah baru memperlihatkan pergeseran dari sikap represif era Assad menuju kebijakan yang lebih pragmatis dan stabil bagi perekonomian Suriah.

Baca selengkapnya

Read More