Myanmar Terbelah, Junta Hanya Berkuasa di 1/3 Wilayah

Enam tahun setelah kudeta militer mengguncang Myanmar, peta kekuasaan di negara itu menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda dengan klaim resmi pemerintah. Meskipun junta militer berhasil menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru, penguasaan wilayah mereka justru terus menyusut.

Berbagai lembaga pemantau konflik memperkirakan junta militer Myanmar atau Tatmadaw kini hanya mengendalikan sekitar 21 hingga 33 persen wilayah negara secara efektif. Sebaliknya, kelompok oposisi dan milisi etnis menguasai sekitar 38 hingga 42 persen wilayah Myanmar.

Sisa wilayah lainnya berada dalam status sengketa aktif. Di daerah-daerah ini, pertempuran berlangsung hampir setiap hari dan garis depan terus berubah sesuai dinamika perang.

Junta masih mempertahankan kendali kuat di wilayah jantung etnis Bamar yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Myanmar. Kota-kota penting seperti Naypyidaw, Yangon, dan Mandalay tetap berada di bawah kendali mereka.

Namun, dominasi di kota-kota besar tidak lagi mencerminkan penguasaan nasional secara menyeluruh. Banyak daerah pedesaan dan kawasan perbatasan telah jatuh ke tangan kelompok perlawanan.

Kelebihan utama junta saat ini berada di udara. Mereka mengandalkan jet tempur, helikopter serang, dan pesawat tanpa awak untuk menggempur wilayah yang dikuasai oposisi.

Serangan udara menjadi senjata utama Tatmadaw untuk menutupi berkurangnya kemampuan mengendalikan wilayah daratan. Berbagai operasi pemboman terus dilakukan terhadap basis-basis kelompok perlawanan.

Di sisi lain, kekuatan oposisi semakin terorganisasi. Mereka terdiri dari People's Defense Force (PDF) yang berafiliasi dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) serta berbagai Organisasi Bersenjata Etnis atau EAO.

Aliansi ini berhasil merebut banyak jalur perbatasan strategis yang berbatasan dengan Bangladesh, India, Thailand, dan Tiongkok. Keberhasilan tersebut memberikan akses logistik dan ekonomi yang sangat penting bagi gerakan perlawanan.

Salah satu keberhasilan terbesar oposisi terjadi di Negara Bagian Rakhine. Kelompok Arakan Army berhasil menguasai sebagian besar wilayah tersebut dan menekan pasukan junta hingga bertahan di beberapa kantong pertahanan utama.

Di kawasan lain seperti Sagaing, Magway, dan Shan, perang berlangsung sangat dinamis. Tidak ada pihak yang mampu menguasai wilayah secara mutlak dalam jangka panjang.

Konflik juga dipengaruhi faktor geopolitik. Tiongkok beberapa kali mendorong kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan untuk mengurangi operasi militer demi menjaga stabilitas kawasan.

Di tengah perang yang belum berakhir, junta militer tetap melaksanakan pemilu legislatif pada akhir 2025 hingga awal 2026. Pemilu tersebut berlangsung dalam kondisi keamanan yang sangat terbatas.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer meraih kemenangan telak. Mereka menguasai mayoritas kursi di Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi Myanmar.

Kemenangan itu terjadi setelah National League for Democracy (NLD), partai yang pernah dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dibubarkan oleh junta. Banyak tokoh oposisi juga masih berada di penjara.

Dengan parlemen yang didominasi kelompok pro-militer, proses pemilihan presiden berlangsung tanpa hambatan berarti. Hasilnya, pemimpin kudeta 2021, Min Aung Hlaing, terpilih sebagai presiden melalui mekanisme tidak langsung.

Pada April 2026, Min Aung Hlaing resmi dilantik sebagai presiden setelah melepaskan jabatan komando militernya. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memberikan wajah sipil terhadap pemerintahan yang tetap didominasi militer.

Meski demikian, legitimasi pemerintahan baru tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat internasional. Banyak negara dan organisasi internasional menilai pemilu Myanmar tidak berlangsung secara bebas dan adil.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, serta berbagai kelompok hak asasi manusia menyebut pemilu tersebut sebagai sandiwara politik yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan junta. Mereka menyoroti adanya intimidasi terhadap pemilih dan tidak terselenggaranya pemungutan suara di banyak wilayah konflik.

Situasi ini menciptakan paradoks besar di Myanmar. Di satu sisi, junta berhasil membentuk pemerintahan dan memenangkan pemilu. Namun di sisi lain, mereka justru kehilangan sebagian besar wilayah negara, sementara perang saudara terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir.

#myanmar #militer

https://www.facebook.com/share/p/17nNWWFeMW/

Baca selanjutnya

Read More

Aliansi, Vassal, dan Proxy Global

Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kerap menjadi bahan perdebatan dalam analisis geopolitik modern, terutama ketika dibandingkan dengan model kekuasaan klasik seperti sistem vassal atau relasi kekaisaran.

Sebagian pengamat melihat hubungan tersebut sebagai bentuk ketergantungan yang menyerupai “negara-klien”, di mana Israel sangat bergantung pada dukungan militer dan diplomatik Washington.

Namun, penyederhanaan ini sering dianggap tidak cukup akurat karena Israel tetap memiliki otonomi kebijakan yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus bertentangan dengan kepentingan Amerika.

Dalam praktiknya, hubungan ini lebih mencerminkan aliansi strategis dengan ketimpangan kekuatan, bukan subordinasi penuh seperti dalam sistem feodal.

Analogi historis yang sering digunakan adalah hubungan antara Kekaisaran Ottoman dan Mesir di bawah Muhammad Ali Pasha.

Pada awalnya, Mesir merupakan bagian formal dari Ottoman, tunduk pada otoritas Sultan di Istanbul.

Namun di bawah Muhammad Ali, Mesir berkembang menjadi entitas semi-otonom dengan kekuatan militer dan ekonomi sendiri.

Ketegangan pun memuncak dalam konflik seperti Perang Ottoman–Mesir (1831–1833) yang menunjukkan bahwa “bawahan” dapat menantang pusat kekuasaan.

Dalam konteks ini, analogi tersebut menangkap pola penting: ketergantungan tidak selalu berarti kepatuhan mutlak.

Meski demikian, perbedaan mendasar tetap ada karena Mesir masih bagian legal dari Ottoman, sedangkan Israel adalah negara merdeka sepenuhnya.

Selain itu, konflik Ottoman–Mesir bersifat internal dalam satu imperium, sementara hubungan AS–Israel berada dalam kerangka sistem internasional modern antarnegara.

Di sisi lain, dinamika di Timur Tengah memperlihatkan model hubungan berbeda, yakni antara Iran dan kelompok seperti Hezbollah serta Houthi movement.

Berbeda dengan Israel, Hezbollah bukanlah negara, melainkan aktor non-negara yang mempunyai sayap politik formal dan yang memiliki hubungan aliansi militer, dan finansial erat dengan Iran. Kelompok ini lahir sebagai akibat penjajahan Israel di Lebanon.

Kelompok ini juga sering dipandang sebagai aliansi strategi regional Iran, khususnya dalam menghadapi Israel dan sekutu-sekutunya.

Hal serupa juga terlihat pada Houthi di Yaman, yang menjadi bagian dari jaringan “poros perlawanan” yang melibatkan Iran di kawasan.

Perbedaan utama dengan hubungan AS–Israel terletak pada tingkat kedaulatan dan struktur aktor.

Israel adalah negara berdaulat dengan institusi lengkap, sedangkan Hezbollah dan Houthi adalah aktor non-negara yang berfungsi sebagai instrumen geopolitik.

Jika diperluas ke konteks sejarah Asia, pola “perpanjangan tangan” ini memiliki kemiripan menarik dengan hubungan antara Belanda dan Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC.

VOC didirikan sebagai perusahaan dagang, tetapi diberi kewenangan luar biasa oleh negara Belanda, termasuk hak untuk berperang, membuat perjanjian, dan mengelola wilayah.

Dengan kewenangan tersebut, VOC pada praktiknya bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam ekspansi kolonial di Asia, termasuk di Nusantara.

Dalam banyak kasus, VOC menjalankan fungsi yang biasanya dimiliki negara, seperti militer, diplomasi, dan administrasi wilayah.

Di sinilah muncul kemiripan dengan Hezbollah sebagai “alat proyeksi kekuatan” Iran, meski dalam konteks yang sangat berbeda.

Keduanya bukan negara utama, tetapi menjalankan kepentingan strategis pihak yang lebih besar melalui struktur yang lebih fleksibel.

Namun perbedaan penting tetap ada, karena VOC adalah entitas korporasi resmi dengan legitimasi hukum dari negara, sedangkan Hezbollah adalah aktor non-negara berbasis ideologi dan milisi.

Selain itu, VOC berorientasi pada ekonomi dan kolonialisme, sementara Hezbollah bergerak dalam kerangka konflik ideologis dan militer modern.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa konsep “proxy” atau “perpanjangan tangan” telah lama ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah.

Dari VOC di era kolonial hingga Hezbollah di Timur Tengah, pola dasarnya tetap serupa: aktor sekunder digunakan untuk memperluas pengaruh tanpa keterlibatan langsung penuh.

Sementara itu, hubungan seperti AS–Israel tetap berada dalam kategori berbeda, yakni aliansi antarnegara dengan tingkat kemandirian yang jauh lebih tinggi.

Dengan demikian, dunia geopolitik tidak bisa dipahami hanya dengan satu model seperti vassal atau proxy semata.

Sebaliknya, ia terdiri dari spektrum hubungan yang kompleks, mulai dari kekaisaran, aliansi strategis, hingga jaringan proxy lintas negara dan aktor non-negara.

Memahami variasi ini menjadi kunci untuk membaca dinamika kekuasaan global, baik di masa lalu maupun masa kini.

Baca selengkapnya

Read More

Motif Perang Iran Diyakini untuk Adu Domba Arab, Persia, Kurdi dan Turkiye

Jakarta – Pernyataan mengejutkan disampaikan Kepala Intelijen Turkiye, İbrahim Kalın, terkait motif di balik konflik yang melibatkan Iran. Ia menilai perang tersebut tidak semata-mata bertujuan menghancurkan fasilitas nuklir Teheran.

Dalam keterangannya, Kalın menegaskan bahwa terdapat agenda yang lebih dalam dari sekadar operasi militer konvensional. Ia menyebut adanya upaya sistematis untuk menciptakan ketegangan internal di kawasan.

Menurut Kalın, konflik yang berkembang berpotensi membuka jalan bagi “perang saudara” di antara berbagai kelompok etnis dan bangsa di Timur Tengah. Pernyataan ini segera memicu perhatian luas di berbagai platform digital.

Dalam video yang beredar, Kalın berbicara tegas mengenai dinamika geopolitik yang tengah berlangsung. Ia menyinggung kemungkinan bentrokan antara Turki, Kurdi, Persia, dan Arab sebagai dampak lanjutan konflik.

Pernyataan tersebut pertama kali viral melalui unggahan akun media sosial @ChinaliveX pada 30 Maret 2026. Hingga kini, konten tersebut telah ditonton ratusan ribu kali dan menuai ribuan interaksi dari warganet.

Respons publik pun beragam. Sebagian pengguna media sosial meragukan posisi Turki yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi konflik kawasan.

Salah satu komentar yang ramai diperbincangkan menyoroti hubungan energi antara Turki dan Israel. Warganet mempertanyakan mengapa pasokan minyak tidak dihentikan jika Ankara benar-benar menentang perang.

Kritik serupa juga menyinggung tuduhan sikap hipokrit Turki. Beberapa pengguna menilai negara tersebut tetap menjalin kerja sama ekonomi dengan Israel meski secara retorika mengkritik kebijakan militernya.

Di sisi lain, sejumlah pengguna asal Turki membela pernyataan Kalın. Mereka menganggap pernyataan tersebut sebagai peringatan serius agar dunia Islam tidak terjebak dalam konflik internal.

Namun kritik tajam juga muncul, termasuk tuduhan bahwa pemerintah Turki bersikap ambigu. Sebagian bahkan melontarkan tudingan ekstrem terhadap kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan.

Komentar bernada sarkastik turut mewarnai diskusi, terutama terkait hubungan historis antara Turki dan kelompok Kurdi. Hal ini menunjukkan bahwa isu identitas etnis tetap menjadi titik sensitif di kawasan.

Sejumlah warganet menilai pernyataan Kalın mencerminkan strategi klasik “divide and rule”. Pendekatan ini dinilai kerap digunakan untuk melemahkan kawasan yang kaya sumber daya.

Ada pula yang mengaitkan konflik ini dengan konsep geopolitik yang lebih luas, termasuk narasi tentang ambisi ekspansi regional oleh kekuatan tertentu di Timur Tengah.

Di tengah perdebatan, sebagian pengguna menyerukan pentingnya persatuan umat Islam. Mereka menilai perpecahan internal hanya akan memperburuk situasi yang sudah kompleks.

Isu lain yang ikut mencuat adalah tuduhan terhadap peran Turki di Suriah. Beberapa komentar menuding Ankara memiliki kepentingan tersendiri dalam dinamika konflik di negara tersebut.

Selain itu, diskusi juga meluas pada peran Amerika Serikat dan Israel dalam konflik kawasan. Banyak yang meyakini kedua negara memiliki pengaruh besar dalam arah eskalasi.

Meski demikian, ada pula suara yang menilai Turki tetap berani menyampaikan pandangan di tengah tekanan geopolitik. Sikap ini dianggap berbeda dengan sejumlah negara Teluk.

Kritik terhadap penggunaan pangkalan militer Pangkalan Udara Incirlik oleh militer Amerika Serikat juga kembali mencuat. Hal ini dinilai bertentangan dengan narasi anti-perang yang disampaikan Ankara.

Secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan kompleksitas situasi geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan Kalın menjadi pemicu diskusi luas mengenai motif tersembunyi di balik konflik yang berlangsung.

Sejumlah pengamat menilai potensi konflik internal di kawasan merupakan ancaman nyata. Jika skenario tersebut terjadi, dampaknya diperkirakan akan meluas ke tingkat global.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Turki maupun Iran terkait viralnya pernyataan tersebut. Namun diskursus publik terus berkembang dengan berbagai perspektif.

Pernyataan Kepala Intelijen Turki ini pada akhirnya membuka ruang refleksi mengenai arah konflik Iran dan implikasinya. Apakah ini sekadar analisis strategis atau sinyal peringatan dini, masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

Baca selanjutnya

Read More

Qatar tak Ingin Iran Dihancurkan Israel

Pernyataan tegas datang dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, di tengah memanasnya konflik kawasan usai serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran dan pemboman bertubi-tubi Israel ke Lebanon, Yaman, Suriah Selatan dan Irak selain genosida terhadap warga Palestina di Gaza yang masih terus dilanjutkan Tel Aviv. Dalam pernyataan yang dikutip luas, ia menegaskan bahwa kehancuran total bukanlah sebuah pilihan realistis.

Ucapan tersebut muncul ketika ketegangan regional meningkat pasca eskalasi antara Iran dan Israel yang berdampak langsung ke wilayah Lebanon. Konflik yang meluas telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar dengan jutaan warga terdampak.

Dalam pernyataannya, Al-Ansari mengatakan bahwa Iran telah eksis selama ribuan tahun dan tidak akan “pergi ke mana pun”. Kalimat ini dipahami sebagai penegasan terhadap realitas geopolitik bahwa Iran merupakan aktor permanen di kawasan.

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada pihak yang akan benar-benar “hilang” dari peta kawasan. Pernyataan ini secara implisit menolak narasi perang total yang bertujuan menghancurkan satu negara secara menyeluruh.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa “total annihilation is not an option”, sebuah pesan yang dinilai sebagai kritik halus terhadap pendekatan militer ekstrem dalam konflik saat ini. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran atas potensi perang regional yang lebih luas.

Qatar sendiri dikenal memiliki posisi unik dalam dinamika Timur Tengah. Negara ini adalah sekutu Amerika Serikat, namun juga menjaga hubungan komunikasi dengan Iran.

Dalam konteks tersebut, pernyataan Al-Ansari dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan sekaligus mendorong de-eskalasi konflik. Doha berusaha memainkan peran sebagai mediator di tengah ketegangan yang meningkat.

Ia juga menekankan bahwa negara-negara di kawasan akan tetap hidup berdampingan sebagai tetangga. Menurutnya, realitas geografis dan politik membuat koeksistensi menjadi satu-satunya pilihan rasional.

Pernyataan ini menjadi penting karena muncul di saat narasi konflik semakin keras, termasuk seruan untuk memperluas operasi militer di berbagai front. Qatar tampaknya ingin menarik kembali diskursus ke arah diplomasi.

Al-Ansari, sebagai juru bicara resmi, telah menjadi figur sentral dalam menyampaikan posisi Doha. Ia kerap tampil dalam berbagai forum internasional dan briefing media terkait isu-isu sensitif kawasan.

Gaya komunikasinya yang tenang namun tegas mencerminkan pendekatan diplomasi Qatar yang cenderung pragmatis. Ia menghindari retorika konfrontatif, namun tetap menyampaikan pesan yang kuat.

Pernyataannya juga menunjukkan bahwa sebagian negara Teluk mulai mengedepankan pendekatan realistis dibandingkan ideologis dalam menghadapi konflik dengan Iran.

Di tengah eskalasi militer, Qatar melihat bahwa perang tidak menawarkan solusi jangka panjang. Sebaliknya, konflik berpotensi memperburuk instabilitas regional dan ekonomi global.

Dengan latar belakang tersebut, Doha menekankan pentingnya dialog sebagai jalan keluar. Pernyataan Al-Ansari menjadi refleksi dari strategi tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar memang aktif dalam berbagai upaya mediasi konflik, baik di Timur Tengah maupun kawasan lainnya. Hal ini memperkuat citra negara tersebut sebagai broker diplomatik.

Pernyataan terbaru ini juga bisa dibaca sebagai pesan tidak langsung kepada kekuatan besar yang terlibat dalam konflik. Qatar tampaknya mengingatkan bahwa pendekatan militer memiliki batas.

Sementara itu, krisis di Lebanon terus memburuk dengan gelombang pengungsi yang meningkat. Kondisi ini memperkuat urgensi seruan de-eskalasi yang disampaikan Doha.

Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Al-Ansari mencerminkan pergeseran pola pikir di sebagian kawasan Teluk. Stabilitas kini lebih diutamakan dibanding konfrontasi.

Meski demikian, jalan menuju perdamaian tetap penuh tantangan. Ketegangan antara Iran dan Israel belum menunjukkan tanda-tanda mereda dalam waktu dekat.

Namun, pesan yang disampaikan Qatar tetap jelas: realitas geopolitik tidak bisa diabaikan. Negara-negara di kawasan harus menemukan cara untuk hidup berdampingan, bukan saling meniadakan.

Baca selanjutnya

Read More

Standar Ganda Eropa dalam Konflik Iran

Gelombang kecaman internasional kembali dipertanyakan setelah serangan terhadap fasilitas sipil di Iran, termasuk sekolah, tidak direspons secara tegas oleh banyak pemimpin Eropa. Di sisi lain, serangan balasan Iran ke sektor energi justru lebih cepat menuai kritik dari negara-negara Barat.

Peristiwa paling menyita perhatian adalah serangan terhadap sebuah sekolah dasar putri di Iran selatan yang menewaskan ratusan korban, mayoritas anak-anak. Laporan menyebutkan sedikitnya 168 siswi tewas saat proses belajar berlangsung ketika serangan terjadi. 

Pemerintah Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip kemanusiaan. Presiden Iran menegaskan bahwa menyerang sekolah sama saja dengan menghancurkan masa depan sebuah bangsa. 

Namun, di tengah tragedi kemanusiaan itu, respons keras dari negara-negara Eropa tidak terdengar sekuat yang diharapkan. Tidak ada gelombang kecaman kolektif yang setara dengan reaksi terhadap konflik lain di dunia.

Sebaliknya, perhatian Eropa lebih banyak tertuju pada langkah balasan Iran. Ketika Teheran menyerang target energi dan kepentingan strategis, pernyataan kritik dan kekhawatiran segera bermunculan.

Fenomena ini memunculkan tudingan adanya standar ganda dalam politik luar negeri Barat. Banyak pihak menilai bahwa nyawa warga sipil Iran tidak mendapat perhatian yang sama dibanding kepentingan ekonomi global.

Iran sendiri telah berulang kali mendesak negara-negara Eropa untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap serangan yang mereka sebut sebagai agresi. Teheran meminta Inggris, Prancis, dan Jerman untuk secara terbuka mengutuk tindakan tersebut. 

Namun, respons yang muncul justru cenderung normatif. Eropa lebih sering menyerukan “deeskalasi” dibanding menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas serangan awal.

Dalam beberapa pernyataan resmi, pejabat Eropa hanya menyampaikan keprihatinan dan meminta semua pihak menahan diri. Pendekatan ini dinilai mengaburkan fakta bahwa serangan pertama menyasar fasilitas sipil.

Sikap tersebut semakin menegaskan bahwa kepentingan geopolitik memainkan peran besar. Eropa sebagai sekutu Amerika Serikat cenderung berhati-hati dalam mengkritik operasi militer yang melibatkan Washington.

Di sisi lain, Iran masih dipandang sebagai aktor yang tidak sepenuhnya menerima dominasi Barat di kawasan apalagi Iran pernah menjadi bancakan kekuatan Eropa seperti Inggris dan Rusia di masa lalu. Persepsi ini memengaruhi cara dunia Barat merespons setiap tindakan Teheran.

Akibatnya, ketika Iran melakukan serangan balasan, tindakan itu langsung dikategorikan sebagai ancaman terhadap stabilitas global. Padahal, dari sudut pandang Teheran, langkah tersebut merupakan hak membela diri.

Serangan terhadap sektor migas juga memiliki dimensi ekonomi yang besar. Eropa sangat bergantung pada stabilitas pasokan energi global, sehingga gangguan sekecil apa pun langsung memicu reaksi keras.

Inilah yang membuat serangan balasan Iran lebih cepat dikritik dibanding serangan awal yang menewaskan warga sipil. Kepentingan energi tampak lebih menentukan dibanding pertimbangan kemanusiaan.

Di tengah situasi ini, Iran menilai bahwa dunia internasional gagal menjalankan prinsip keadilan universal. Seruan untuk mengutuk serangan terhadap sekolah dan rumah sakit tidak mendapatkan respons yang sebanding.

Laporan juga menyebutkan bahwa puluhan fasilitas pendidikan di Iran mengalami kerusakan akibat serangan, mengganggu kehidupan ribuan siswa. 

Meski demikian, tekanan internasional terhadap pelaku serangan tetap minim. Tidak ada sanksi besar atau langkah diplomatik serius yang diarahkan untuk meminta pertanggungjawaban.

Sebaliknya, Iran justru menghadapi tekanan tambahan melalui sanksi dan kritik politik dari negara-negara Barat. Situasi ini memperkuat narasi bahwa sistem global tidak berjalan secara netral.

Beberapa pengamat menyebut kondisi ini sebagai refleksi dari politik blok yang masih kuat, di mana negara-negara Barat cenderung melindungi sekutu mereka sendiri.

Di tengah ketegangan yang terus meningkat, masyarakat internasional kini dihadapkan pada pertanyaan besar tentang konsistensi nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dikampanyekan.

Jika serangan terhadap anak-anak tidak mampu memicu kecaman global yang tegas, maka kredibilitas tatanan internasional berbasis aturan akan semakin dipertanyakan.

Bagi Iran, situasi ini bukan sekadar konflik militer, melainkan ujian terhadap keadilan dunia. Dan bagi banyak pihak, diamnya Eropa justru menjadi simbol paling nyata dari standar ganda tersebut.

Baca selanjutnya

Read More

Nasib Partai Politik Pasca‑Perubahan Politik di Bangladesh, Rusia dkk

Perubahan politik besar kerap membentuk ulang lanskap partai di suatu negara, dan pengalaman di Bangladesh, Suriah, Irak, serta Rusia menunjukkan bahwa nasib partai polit​ik pascakonflik atau transisi sangat bergantung pada cara perubahan itu terjadi dan tujuan rezim baru. 

Di Bangladesh misalnya, politik telah lama didominasi oleh dua kekuatan besar yaitu Awami League dan Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang menguasai panggung politik sejak kemerdekaan negara itu pada 1971. Rivalitas antara kedua partai ini bertahan puluhan tahun hingga gelombang protes besar pada Juli 2024 yang menumbangkan pemerintahan Awami League dan menyebabkan keguncangan sistem politik nasional.

Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Muhammad Yunus kemudian melarang kegiatan politik Awami League dan menangguhkan pendaftarannya, sementara BNP tetap aktif dan dipastikan ikut kontestasi dalam pemilu mendatang meskipun dibayang‑bayangi upaya reformasi; suasana ini memunculkan partai baru seperti National Citizen Party, yang lahir dari gelombang aktivisme mahasiswa dan berharap membawa wajah baru dalam politik Bangladesh yang selama ini polar. 

Langkah pemerintah sementara Bangladesh dalam melarang aktivitas partai lama seperti Awami League sebagian besar merupakan respons atas massa protes yang menuntut perubahan drastis dari sistem partai yang dinilai gagal memberi kesejahteraan dan peluang politik adil. Pemerintah transisi menggunakan undang‑undang keamanan nasional untuk menindak partai tersebut sambil menunggu proses pengadilan terkait tindakan rezim lama, sebuah langkah yang mencerminkan upaya “reset” terhadap politik dominan yang selama ini melingkupi negara. Walau demikian, BNP sebagai partai besar tetap menjadi pesaing utama dalam pemilu mendatang di tengah munculnya partai‑partai baru yang mencoba memecah dominasi kekuatan lama. 

Kisah Suriah pascaperubahan rezim berbeda jauh. Di negara ini, Arab Socialist Baath Party telah menjadi simbol kekuasaan selama lebih dari enam dekade sejak menguasai pemerintahan melalui serangkaian kudeta militer pada tahun 1963 dan menyatukan ideologi pan‑Arab serta sosialisme dalam struktur negara. Baath di bawah keluarga Assad menjadi tulang punggung rezim yang otoriter dan sebagian besar struktur negara melekat padanya selama puluhan tahun. Namun, setelah runtuhnya pemerintah Assad pada Desember 2024 akibat serangan oposisi yang kuat, Baath menghadapi masa suram: partai tersebut menggantungkan aktivitasnya tanpa kepastian masa depan, banyak anggota elite pergi ke bawah tanah atau melarikan diri, sementara pihak transisi mencabut izin operasional dan pada awal 2025 secara formal membubarkan partai serta menyita asetnya sebagai langkah untuk membersihkan sistem dari pengaruh rezim lama. 

Pembubaran Baath di Suriah bukan hanya soal politik belaka, tetapi juga bagian dari upaya rezim transisi untuk menghancurkan organ politik yang terlalu kuat dan menjadi sarana dominasi rezim sebelumnya. Narasi publik di Suriah pascakonflik menganggap Baath telah mencederai hubungan negara dengan banyak negara lain dan memperluas korupsi yang merusak struktur sosial dan ekonomi, sehingga pembubaran partai ini dipandang oleh sebagian rakyat sebagai langkah penting menuju pluralisme politik yang sesungguhnya. 

Di Irak, nasib partai politik lama juga ditentukan oleh cara perubahan rezim terjadi, yaitu melalui invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 yang menyingkirkan rezim Saddam Hussein dan sekaligus memutus dominasi Iraqi Baath Party. Otoritas pendudukan segera menerapkan kebijakan de‑Ba’athification yang melarang partai beroperasi, menyingkirkan anggota‑anggota kunci dari posisi pemerintahan, dan memastikan bahwa Baath tidak lagi mempunyai peran dalam politik formal di negara itu. Kebijakan ini bahkan dimasukkan dalam konstitusi baru Irak, yang secara tegas melarang Baath berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. 

Hilangnya Baath di Irak menciptakan kekosongan politik yang segera diisi oleh banyak partai baru yang terbentuk pascakonflik, termasuk kelompok‑kelompok berbasis sektarian atau etnis, serta aliansi baru yang menandai babak pluralisme politik yang sebelumnya tidak mungkin terjadi di bawah satu partai dominan. Transformasi ini menunjukkan bahwa penghapusan paksa partai lama bisa membuka ruang bagi fragmentasi kekuatan politik baru, namun juga bisa menimbulkan tantangan baru terkait identitas dan stabilitas politik nasional. 

Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menghadapi proses perubahan sistem partai yang relatif lebih damai dan gradual dibandingkan Suriah atau Irak. Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), yang selama bertahun‑tahun menjadi satu‑satunya partai berkuasa di seluruh federasi komunis tersebut, kehilangan monopoli kekuasaan ketika percobaan kudeta pada Agustus 1991 gagal dan Uni Soviet mulai diliberalisasi. PKUS pada akhirnya dibubarkan sebagai organisasi tunggal yang memonopoli politik, dan berbagai partai baru pun bermunculan ketika masyarakat Soviet, khususnya di wilayah Rusia, mulai menerapkan sistem multipartai sebagai bagian dari proses demokratisasi. 

Pasca‑Uni Soviet, Rusia tidak kembali kepada satu partai dominan tetapi membuka ruang bagi partai‑partai dengan ideologi beragam, yang mencerminkan pergeseran dari sistem politik komunis terpadu menuju sistem yang lebih terbuka meskipun tantangan demokrasi tetap ada. Polarisasi politik yang muncul sejak 1991 menunjukkan bahwa partai baru, termasuk Partai Komunis Federasi Rusia yang mencoba mempertahankan warisan ideologi lama, harus bersaing dalam kontestasi politik bersama banyak kekuatan baru lainnya di negara itu. 

Perbandingan keempat negara itu mencerminkan spektrum yang luas dari nasib partai lama setelah perubahan rezim. Di Bangladesh, partai lama digugat lewat larangan sementara dan bangkitnya partai baru dari aspirasi reformasi, tetapi tidak sepenuhnya dihapus; ini menunjukkan strategi transisi yang bersifat moderat untuk menjaga stabilitas politik sambil membuka ruang bagi perubahan. Di Suriah dan Irak, pembubaran paksa dan pelarangan partai lama seperti Baath menjadi bagian dari proyek rekonstruksi sosial dan politik setelah rezim otoriter runtuh, membuka jalan bagi pluralisme absolut tetapi juga menimbulkan risiko fragmentasi tajam. Di Rusia, proses perubahan pasca‑1991 dipengaruhi oleh internalisasi reformasi tanpa intervensi militer langsung, sehingga mengarah pada sistem multipartai dengan kompetisi ideologis baru yang relatif lebih damai. 

Setiap jalur tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu formula tunggal dalam menangani partai lama pascaperubahan besar; pilihan strategis sangat dipengaruhi oleh sejarah politik, kekuatan sosial, serta karakter konflik atau transisi yang terjadi di masing‑masing negara. 

Baca selanjutnya

Read More

Peta Kurdi dan Politik Kabilah

Keberadaan bangsa Kurdi di Timur Tengah kerap dipersepsikan sebagai satu kesatuan homogen, padahal secara bahasa, sejarah, dan struktur sosial, Kurdi justru terfragmentasi dalam beberapa rumpun besar yang tersebar lintas negara dan kepentingan geopolitik.

Secara umum, para ahli membagi Kurdi ke dalam sedikitnya lima rumpun utama berdasarkan bahasa dan wilayah, yakni Kurmanji, Sorani, Pehlewani (Kurdi Selatan), Zazaki, dan Gorani. Dua rumpun pertama menjadi yang paling dominan secara demografis dan politik.

Kurmanji merupakan rumpun terbesar. Penuturnya tersebar luas di Turkiye tenggara, Suriah utara, Armenia, Azerbaijan, serta Irak bagian utara seperti Duhok dan wilayah Bahdinan. Kurmanji identik dengan struktur kabilah kuat dan tradisi milisi.

Di Turkiye, mayoritas Kurdi adalah Kurmanji, termasuk komunitas di Diyarbakir, Mardin, dan Van. Di Suriah, rumpun ini mendominasi wilayah Hasakah, Kobane, dan Afrin, menjadi basis sosial utama PKK dan cabangnya, PYD/YPG.

Sorani menempati posisi kedua terbesar. Rumpun ini tersebar di Irak tengah-utara seperti Erbil, Sulaymaniyah, dan Kirkuk, serta Iran barat. Sorani berkembang di wilayah urban dan menjadi bahasa administrasi di Kurdistan Irak.

Di Iran, Sorani hidup berdampingan dengan rumpun Kurdi Selatan atau Pehlewani yang tersebar di Kermanshah, Ilam, dan Lorestan. Pehlewani dikenal sebagai rumpun Kurdi tertua yang secara linguistik dekat dengan bahasa Iran kuno.

Selain itu terdapat Zazaki, yang banyak ditemukan di Turkiye timur seperti Dersim dan Bingöl. Status Zazaki kerap diperdebatkan, apakah bagian dari Kurdi atau bahasa Iranik terpisah, namun secara budaya penuturnya masih mengidentifikasi diri sebagai Kurdi.

Gorani atau Hawrami merupakan rumpun kecil yang tersebar di kawasan perbatasan Iran-Irak. Meski minoritas, Gorani memiliki peran historis besar sebagai bahasa sastra dan keagamaan di masa lalu.

Di Kaukasus, komunitas Kurdi Kurmanji masih ditemukan di Armenia dan Azerbaijan, sisa dari kebijakan migrasi era Tsar Rusia dan Uni Soviet. Meski jumlahnya kecil, mereka mempertahankan identitas Kurdi lintas generasi.

Keragaman rumpun ini menjelaskan mengapa politik Kurdi jarang bersatu. Perbedaan bahasa, agama, dan struktur sosial membuat kepentingan tiap wilayah sering bertabrakan, bahkan di dalam satu negara.

Di Irak, fragmentasi itu paling terlihat. Wilayah Kurdistan praktis terbagi dua rumpun kekuasaan besar yang berakar dari latar sosiologis berbeda, yakni kelompok Barzani dan Talabani.

Keluarga Barzani berasal dari rumpun Kurmanji dan berakar pada kabilah Barzan di wilayah pedesaan utara. Mereka membangun kekuatan politik melalui loyalitas suku dan kontrol wilayah, yang kini terwujud dalam Partai Demokrat Kurdistan (KDP).

Nama Barzani sering disalahartikan terkait dengan “Barzanji”. Secara etimologis, keduanya memang berasal dari kawasan Barzan, namun Barzanji lebih merujuk pada tradisi religius dan sastra maulid, bukan garis politik langsung.

Sementara itu, Talabani berasal dari rumpun Sorani dan latar belakang keluarga ulama perkotaan. Basis mereka berkembang di Sulaymaniyah dan Kirkuk, dengan pendekatan politik yang lebih ideologis dan koalisi lintas suku.

Dua rumpun kekuasaan ini membelah Kurdistan Irak secara de facto. Erbil dan Duhok dikuasai KDP-Barzani, sementara Sulaymaniyah menjadi basis PUK-Talabani, dengan orientasi eksternal yang berbeda pula.

Pembelahan ini bukan sekadar rivalitas personal, melainkan cerminan benturan dua model Kurdi: Kurdi kabilah pedesaan versus Kurdi urban-intelektual. Pola ini terus memengaruhi dinamika Kurdi di Suriah dan Turkiye.

Di Suriah, konflik antara PKK/YPG dan ENKS mencerminkan ulang pertarungan lama tersebut. PKK berakar pada Kurmanji militan, sementara ENKS dekat dengan garis Barzani dan tradisi Kurdi non-revolusioner.

Sementara di Iran, fragmentasi rumpun Kurdi justru membuat gerakan separatis sulit menyatu, karena Sorani, Pehlewani, dan Gorani memiliki orientasi politik dan keagamaan berbeda.

Keragaman rumpun Kurdi ini menunjukkan bahwa persoalan Kurdi bukan semata soal negara atau kemerdekaan, melainkan persoalan struktur sosial, sejarah lokal, dan warisan kabilah yang saling bertabrakan.

Dengan latar seperti itu, setiap upaya menyatukan Kurdi dalam satu proyek politik besar selalu menghadapi tantangan internal, bahkan sebelum berhadapan dengan tekanan negara-negara tempat mereka bermukim.

Realitas inilah yang membuat isu Kurdi terus menjadi salah satu teka-teki paling kompleks di Timur Tengah, di mana identitas bersama kerap kalah oleh sejarah perpecahan yang lebih tua dan mengakar.

Baca selanjutnya

Read More

Klan Kurdi Tolak Agenda Separatisme SDF/PKK di Suriah

Sebuah video pernyataan sikap dari klan Kurdi Al-Didan yang juga dikenal sebagai Al-Baraziya beredar luas di media sosial dan memantik perhatian publik Suriah. Video tersebut memuat pandangan politik dan keamanan klan itu terkait perkembangan terbaru di Suriah, khususnya di wilayah timur dan utara negara tersebut.

Dalam rekaman yang diunggah pada 14 Januari 2026 oleh saluran Maysoun Berkdar, para tokoh klan Al-Didan secara tegas menyampaikan posisi mereka terhadap isu persatuan nasional. Mereka menegaskan bahwa Suriah harus tetap utuh sebagai satu negara yang berdaulat tanpa pembagian wilayah.

Klan tersebut menolak secara terbuka segala bentuk proyek separatisme atau upaya memaksakan kehendak politik melalui kekuatan senjata. Menurut mereka, penggunaan senjata di luar kerangka negara hanya akan memperpanjang konflik dan memperdalam perpecahan sosial.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai masa depan wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali penuh pemerintah pusat. Klan Al-Didan menilai bahwa solusi bagi Suriah tidak terletak pada fragmentasi, melainkan pada rekonsiliasi nasional.

Dalam video tersebut, para perwakilan klan juga menyoroti posisi masyarakat Kurdi di Suriah. Mereka menegaskan bahwa warga Kurdi merupakan bagian asli dan tak terpisahkan dari bangsa Suriah, dengan sejarah dan identitas yang menyatu dengan negara.

Mereka menolak anggapan bahwa masyarakat Kurdi dapat diwakili oleh satu faksi atau organisasi tertentu. Menurut klan Al-Didan, pluralitas politik dan sosial di kalangan Kurdi Suriah tidak bisa direduksi menjadi satu suara tunggal.

Secara khusus, klan ini menyatakan bahwa Pasukan Demokratik Suriah atau SDF tidak mewakili masyarakat Kurdi secara keseluruhan. Klaim tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa legitimasi representasi tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan militer.

Mereka juga mengkritik komposisi internal SDF, dengan menyebut bahwa sebagian besar anggotanya bukan berasal dari etnis Kurdi. Atas dasar itu, SDF dinilai lebih sebagai entitas politik dan militer sementara daripada representasi aspirasi Kurdi Suriah.

Kritik ini menempatkan SDF dalam sorotan baru, terutama di tengah pembicaraan mengenai integrasi atau penataan ulang struktur keamanan di wilayah utara Suriah. Klan Al-Didan menilai bahwa keberadaan organisasi bersenjata di luar negara menjadi sumber ketidakstabilan jangka panjang.

Selain kritik, video tersebut juga memuat seruan langsung kepada masyarakat Kurdi. Klan Al-Didan mengimbau agar warga tidak terhasut oleh narasi yang mereka sebut sebagai kebohongan dan penyesatan yang menggunakan nama Kurdi untuk kepentingan sempit.

Menurut mereka, penggunaan identitas etnis sebagai alat mobilisasi politik bersenjata justru merugikan masyarakat Kurdi sendiri. Hal ini berpotensi menempatkan warga sipil dalam posisi rentan di tengah konflik yang berlarut-larut.

Klan tersebut menegaskan bahwa hak-hak warga Kurdi hanya dapat dijamin melalui keadilan, hukum, dan kemitraan nasional. Mereka menolak gagasan bahwa hak tersebut bisa diperoleh melalui senjata atau proyek politik yang berdiri di luar otoritas negara.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan nasionalis yang menekankan integrasi, bukan otonomi bersenjata. Dalam pandangan mereka, negara yang kuat dan adil menjadi prasyarat bagi perlindungan seluruh kelompok etnis dan sosial.

Lebih jauh, klan Al-Didan menyerukan solusi nasional yang komprehensif untuk mengakhiri krisis Suriah. Mereka menilai bahwa semua pihak harus menempatkan kepentingan negara di atas agenda kelompok.

Dalam konteks ini, SDF didesak untuk mengambil posisi yang mereka sebut sebagai bertanggung jawab secara nasional. Klan tersebut meminta agar organisasi itu berkontribusi pada persatuan negara, bukan mempertahankan struktur bersenjata yang terpisah.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah agar kepemilikan senjata dibatasi hanya pada negara. Menurut mereka, monopoli senjata oleh negara merupakan syarat utama bagi terciptanya stabilitas dan keamanan jangka panjang.

Mereka menilai bahwa pluralitas milisi dan pasukan bersenjata selama ini menjadi faktor utama kekacauan keamanan. Tanpa penyatuan otoritas senjata, Suriah dinilai sulit keluar dari siklus konflik.

Video ini juga dibaca sebagai sinyal politik dari sebagian elite sosial Kurdi yang ingin mengambil jarak dari konflik bersenjata. Pernyataan klan Al-Didan menunjukkan adanya dinamika internal di kalangan masyarakat Kurdi Suriah.

Di tengah proses politik yang belum pasti, suara-suara seperti ini berpotensi memengaruhi perdebatan nasional tentang rekonstruksi negara. Posisi klan Al-Didan menegaskan bahwa isu Kurdi di Suriah tidak bersifat monolitik.

Dengan menyampaikan sikap secara terbuka, klan tersebut tampak berupaya menempatkan diri sebagai bagian dari solusi nasional. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masa depan Suriah, menurut mereka, hanya bisa dibangun melalui persatuan, bukan pemisahan.

Baca selanjutnya

Read More

Kunci Semalka di Utara Suriah

Dalam perhitungan strategis ke depan, semakin banyak pengamat melihat bahwa pemerintah Suriah perlu memprioritaskan penguasaan Perlintasan Semalka dibandingkan target lain di timur laut. Isu ini bukan sekadar soal satu titik perbatasan, melainkan simpul geopolitik yang menghubungkan Suriah, Irak, Turki, dan dinamika Kurdi regional.

Semalka terletak di perbatasan Suriah–Irak, menghubungkan wilayah timur laut Suriah dengan Kurdistan Irak. Selama bertahun-tahun, perlintasan ini menjadi urat nadi logistik, ekonomi, dan politik bagi SDF serta aktor-aktor Kurdi lintas negara.

Di sekitar Semalka juga terdapat ladang minyak dan jalur distribusi energi yang bernilai tinggi. Namun bagi Damaskus, kepentingan Semalka melampaui soal migas. Penguasaan perlintasan ini berarti membuka kembali pintu kedaulatan negara yang selama ini terpotong.

Tanpa Semalka, Suriah praktis terputus dari jalur darat langsung ke Irak bagian utara. Negara kehilangan kendali atas keluar-masuk barang, manusia, dan pengaruh politik dari wilayah yang secara hukum masih berada dalam teritorialnya.

Bagi pemerintah Suriah, merebut kembali Semalka berarti mematahkan salah satu pilar otonomi de facto SDF. Selama perlintasan itu berada di luar kendali Damaskus, wilayah timur laut tetap memiliki akses mandiri ke dunia luar.

Namun langkah ini bukan tanpa konsekuensi regional. Banyak pihak mempertanyakan apakah penguasaan Semalka akan memicu ketegangan dengan Kurdistan Irak, khususnya dengan Pemerintah Daerah Kurdistan yang memiliki dinamika internal kompleks.

Politik Kurdi di Irak tidak tunggal. Di satu sisi ada kubu Barzani yang cenderung pragmatis dan dekat dengan Turki. Di sisi lain ada kubu Talabani yang lebih cair hubungannya dengan aktor-aktor Kurdi lintas batas, termasuk elemen yang dekat dengan PKK.

PKK sendiri menjadi faktor sensitif. Kehadirannya di Irak utara selama ini memiliki tujuan strategis yang jelas, mulai dari membangun basis militer, mengontrol jalur perbatasan Irak–Turki, hingga memengaruhi keseimbangan politik Kurdi internal.

Salah satu ambisi penting PKK adalah memotong jalur perdagangan antara Turki dan Irak. Dengan melemahkan konektivitas ini, PKK berupaya menekan Ankara sekaligus memperkuat posisi tawarnya di kawasan.

Dalam konteks itu, akses ke perbatasan Suriah dan Perlintasan Semalka menjadi sangat strategis. Semalka membuka koridor yang menghubungkan Irak utara, Suriah timur laut, dan jaringan Kurdi lintas negara.

Bagi Turki, konfigurasi semacam ini adalah ancaman langsung. Setiap langkah yang memperkuat posisi PKK di sekitar Semalka otomatis masuk radar keamanan Ankara.

Di sisi lain, Kurdistan Irak juga berada dalam posisi rumit. Mereka harus menyeimbangkan hubungan dengan Turki sebagai mitra ekonomi utama, dengan realitas bahwa PKK tetap menjadi pemain di wilayah mereka.

Jika Suriah berhasil mengambil alih Semalka, kendali PKK atas jalur ini berpotensi terputus. Hal ini justru bisa mengurangi tekanan terhadap Kurdistan Irak dari sisi Turki.

Karena itu, asumsi bahwa Kurdistan Irak pasti akan marah tidak sepenuhnya tepat. Reaksi mereka kemungkinan akan bergantung pada bagaimana pengalihan kendali itu dilakukan dan siapa yang diuntungkan.

Bagi Damaskus, penguasaan Semalka dapat menjadi kartu tawar diplomatik. Ia bisa digunakan untuk menata ulang hubungan dengan Baghdad, Erbil, bahkan Ankara dalam satu paket kepentingan keamanan regional.

Lebih jauh, Semalka juga menentukan arah masa depan timur laut Suriah. Selama perlintasan ini berada di luar kontrol negara, setiap proyek rekonsiliasi dan reintegrasi akan selalu setengah jalan.

Pengamat menilai bahwa Damaskus memahami risiko ini. Fokus pada Semalka bukan sekadar soal peta, tetapi soal menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh aktor non-negara.

Dalam konteks konflik Turki–Kurdi yang belum selesai, setiap titik perbatasan memiliki makna berlapis. Semalka menjadi salah satu titik paling sensitif karena mempertemukan kepentingan Suriah, Irak, Turki, dan faksi-faksi Kurdi.

Jika berhasil dikuasai, Semalka dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Jalur logistik SDF melemah, ruang gerak PKK menyempit, dan posisi negara Suriah menguat.

Namun jalan menuju ke sana menuntut kehati-hatian ekstrem. Satu langkah keliru bisa memicu reaksi berantai di Irak utara dan memperkeruh hubungan regional.

Karena itulah, Semalka bukan sekadar perlintasan. Ia adalah kunci geopolitik yang menentukan apakah Suriah benar-benar bisa menutup bab fragmentasi di utara, atau kembali terjebak dalam permainan aktor lintas batas.

Baca selanjutnya

Read More

Gaji Rendah dan Daya Tarik Jadi Tentara di Suriah

Pertanyaan mengenai apakah gaji sekitar 60 dolar per bulan cukup untuk menarik warga Suriah menjadi tentara pasca-Assad merupakan isu yang sangat relevan. Kondisi ekonomi negara yang hancur akibat perang selama lebih dari satu dekade membuat pendapatan masyarakat sangat rendah. Dalam situasi ini, profesi tentara bisa menjadi pilihan sebagian orang, meski wajib militer tidak lagi diterapkan.

Di bawah rezim Assad, gaji tentara reguler bahkan lebih rendah daripada standar internasional. Banyak prajurit hanya menerima gaji antara 30 hingga 50 dolar per bulan. Sebagian besar dari mereka bertahan bukan karena imbalan finansial, melainkan karena terikat kewajiban wajib militer, tekanan sosial, atau tidak ada pilihan lain.

Dengan hilangnya sistem wajib militer, Suriah pasca-Assad menghadapi tantangan besar dalam membangun angkatan bersenjata profesional. Tanpa paksaan, satu-satunya cara merekrut tentara adalah melalui insentif. Jika gaji hanya 60 dolar per bulan, daya tariknya jelas terbatas.

Bagi banyak warga Suriah, angka 60 dolar nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok, sewa rumah, dan transportasi telah meningkat pesat akibat inflasi dan keruntuhan infrastruktur. Dalam kondisi seperti ini, gaji tentara lebih terlihat sebagai simbol pengabdian ketimbang sumber penghidupan.

Meski begitu, ada faktor lain yang bisa membuat profesi tentara tetap menarik. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai jalan untuk mendapatkan status sosial, akses ke jaringan politik, atau peluang ekonomi tidak langsung seperti bantuan logistik dan fasilitas. Bagi keluarga miskin, meski gaji kecil, kepastian pendapatan rutin bisa menjadi alasan.

Namun, jika dibandingkan dengan sektor lain, tentara dengan gaji 60 dolar bisa kalah bersaing. Misalnya, pekerja yang berhasil masuk ke lembaga internasional atau sektor swasta di wilayah perbatasan bisa memperoleh penghasilan jauh lebih besar, bahkan mendekati 500 dolar per bulan. Perbedaan ini akan membuat profesi militer kehilangan daya tarik.

Pemerintahan baru Suriah kemungkinan besar harus mempertimbangkan skema tambahan selain gaji. Misalnya, menyediakan fasilitas kesehatan gratis, subsidi makanan, atau jaminan pensiun. Hal ini akan menambah nilai bagi mereka yang bergabung, meski gaji pokoknya tidak besar.

Dalam sejarah banyak negara pascakonflik, tentara sering direkrut bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan janji masa depan. Rasa nasionalisme, kebutuhan menjaga keamanan lokal, dan peluang karier bisa menjadi faktor yang membuat orang tetap bersedia mendaftar. Suriah mungkin harus menggunakan pendekatan serupa.

Meski demikian, realitas ekonomi tidak bisa diabaikan. Dengan harga roti, bahan bakar, dan listrik yang terus naik, gaji 60 dolar cepat habis dalam hitungan minggu. Tanpa insentif tambahan, rekrutmen tentara secara sukarela akan sangat terbatas.

Di sisi lain, banyak pemuda Suriah yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Tingginya angka pengangguran bisa membuat profesi tentara tetap menarik meskipun gajinya kecil. Bagi sebagian orang, lebih baik mendapat 60 dolar rutin daripada tidak ada penghasilan sama sekali.

Kondisi ini juga membuka peluang risiko lain. Jika pemerintah tidak mampu memberikan gaji layak, kelompok bersenjata non-negara atau milisi bisa memanfaatkan celah tersebut dengan menawarkan bayaran lebih tinggi. Sejarah perang Suriah sudah menunjukkan bahwa banyak pemuda memilih bergabung dengan faksi bersenjata tertentu karena gaji dan fasilitas lebih baik.

Dalam jangka panjang, membangun tentara profesional dengan gaji rendah adalah tantangan berat. Negara-negara lain yang berhasil mereformasi militernya pascaperang biasanya menaikkan standar gaji sebagai langkah pertama untuk menarik tenaga terampil dan membangun disiplin.

Jika Suriah ingin keluar dari siklus konflik, tentara tidak boleh hanya dilihat sebagai "pekerjaan terakhir" bagi yang tidak punya pilihan. Profesi militer harus dipandang sebagai karier yang dihormati dengan imbalan layak. Untuk itu, 60 dolar jelas jauh dari cukup.

Meski begitu, ada kemungkinan bahwa pemerintah baru akan tetap memanfaatkan angka pengangguran tinggi untuk merekrut tentara dengan gaji kecil. Strategi ini mungkin berhasil jangka pendek, tetapi berisiko menciptakan pasukan yang tidak loyal, mudah korup, dan rentan direkrut pihak lain.

Bagi sebagian pemuda di pedesaan, profesi tentara bisa dipandang sebagai kesempatan keluar dari kemiskinan, meski gajinya rendah. Mereka mungkin berharap mendapatkan keuntungan sampingan seperti akses ke bantuan pangan, jaringan bisnis, atau perlindungan bagi keluarga mereka.

Namun di kota-kota besar seperti Aleppo dan Damaskus, gaji 60 dolar jelas tidak akan cukup untuk menarik minat. Warga perkotaan lebih terbiasa dengan biaya hidup tinggi, sehingga mereka akan menolak profesi militer kecuali ada kenaikan signifikan dalam gaji atau fasilitas.

Faktor lain yang menentukan adalah keamanan jangka panjang. Jika Suriah benar-benar memasuki fase stabil, risiko menjadi tentara berkurang. Dalam kondisi aman, orang mungkin mau menerima gaji rendah demi status pegawai tetap. Tetapi jika konflik masih berlanjut, risiko nyawa akan membuat gaji kecil tidak sepadan.

Secara politik, pemerintah baru juga tidak bisa mengandalkan militer murah tanpa memperhitungkan legitimasi. Tentara dengan gaji rendah rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencari tambahan penghasilan, misalnya pungli atau korupsi. Hal ini bisa merusak citra negara baru.

Pada akhirnya, gaji 60 dolar per bulan mungkin cukup untuk merekrut sebagian warga Suriah yang miskin dan tidak memiliki pilihan kerja lain. Namun, itu tidak cukup untuk membangun angkatan bersenjata profesional yang loyal dan berfungsi baik. Tanpa reformasi ekonomi yang serius, tentara Suriah pasca-Assad berisiko mengulang pola lama dengan pasukan lemah dan mudah goyah.

Kesimpulannya, gaji kecil hanya bisa menjadi solusi sementara. Jika pemerintahan baru benar-benar ingin menarik warga bergabung secara sukarela, mereka harus menggabungkan insentif finansial yang lebih layak dengan visi nasionalisme, jaminan sosial, dan stabilitas jangka panjang. Tanpa itu, profesi tentara tidak akan memiliki daya tarik di mata masyarakat Suriah.

Dibuat oleh AI, baca selanjutnya

Read More

Masa Depan Gaji Pegawai di Perbatasan Suriah

Ketika konflik Suriah memasuki babak baru, muncul pertanyaan besar mengenai nasib ekonomi di wilayah perbatasan seperti Idlib, Azaz, Jarablus, Al-Bab, dan Afrin. Selama bertahun-tahun, daerah ini tidak lagi terikat dengan pusat ekonomi di Damaskus, melainkan terintegrasi erat dengan Turki. Hal ini menjadikan gaji ataau UMR pegawai dan standar hidup berbeda jauh dibandingkan wilayah lain yang masih berada di bawah kendali rezim Assad.

Sebelum kejatuhan Bashar al-Assad, kawasan perbatasan sudah lama menggunakan lira Turki dalam transaksi sehari-hari. Arus barang datang dari perbatasan selatan Turki, sementara lembaga pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial mendapat dukungan langsung dari Ankara maupun lembaga internasional. Kondisi ini menciptakan ekosistem ekonomi tersendiri, yang relatif stabil meski Suriah masih dilanda perang.

Di tengah krisis ekonomi Suriah yang parah, pegawai di Idlib atau Azaz bisa menikmati gaji hingga 1000 dolar per bulan. Angka ini sangat kontras dengan wilayah Damaskus, di mana pegawai negeri hanya memperoleh 25 hingga 60 dolar akibat nilai pound Suriah yang terus merosot. Perbedaan mencolok ini menunjukkan jurang ekonomi antara dua dunia yang sama-sama mengaku sebagai bagian dari Suriah.

Dengan lengsernya Assad, muncul kekhawatiran apakah integrasi kembali ke Damaskus justru akan menurunkan taraf hidup masyarakat perbatasan. Banyak pengamat menilai jika standar ekonomi pusat diberlakukan, maka gaji yang selama ini tinggi berpotensi merosot tajam hingga hanya tersisa 60 dolar. Skenario ini akan menjadi pukulan berat bagi pegawai lokal dan keluarga mereka yang telah terbiasa dengan daya beli lebih baik.

Namun demikian, ada faktor lain yang perlu diperhitungkan. Kota-kota perbatasan tidak hanya bergantung pada Damaskus, melainkan telah membangun hubungan erat dengan Turki. Jika hubungan ekonomi ini tetap dipertahankan, standar gaji mungkin tidak akan jatuh terlalu jauh. Bahkan, ada kemungkinan model ekonomi khusus bisa diterapkan, mirip dengan zona ekonomi yang memiliki fleksibilitas tersendiri.

Sejumlah analis berpendapat bahwa jika pemerintahan baru di Damaskus ingin mencegah krisis sosial di wilayah utara, mereka harus berani memberikan ruang ekonomi otonom. Dengan cara itu, gaji pegawai dapat tetap stabil di atas rata-rata nasional, meski tidak setinggi masa ketika Turki memberi dukungan penuh.

Sebaliknya, jika kebijakan ekonomi terpusat diberlakukan secara ketat, masyarakat perbatasan berisiko mengalami keterpurukan. Penurunan gaji dari 1000 dolar menjadi 60 dolar bukan hanya soal angka, melainkan akan menimbulkan gejolak sosial. Standar hidup yang sudah terbentuk sulit untuk diturunkan tanpa menimbulkan ketidakpuasan luas.

Beberapa tokoh lokal di Azaz dan Idlib sudah menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka menekankan bahwa integrasi ekonomi ke Suriah pasca-Assad harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Jika tidak, hasil revolusi bisa tercoreng oleh kemunduran kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, para ekonom internasional menilai bahwa Suriah memiliki peluang untuk membangun sistem ekonomi baru yang lebih inklusif. Wilayah perbatasan dapat dijadikan laboratorium kebijakan untuk membuktikan bahwa reformasi nyata bisa dilakukan. Namun, hal ini membutuhkan keberanian politik dari pemerintah baru dan dukungan besar dari mitra internasional.

Turki sendiri tentu memiliki kepentingan besar. Selama bertahun-tahun, Ankara sudah mengucurkan dana, logistik, dan dukungan administratif untuk menjaga stabilitas di kota-kota perbatasan. Jika Suriah pasca-Assad ingin mengintegrasikan wilayah ini, mereka harus bernegosiasi dengan Turki mengenai mekanisme transisi ekonomi yang tidak merugikan warga.

Pergeseran gaji dari 1000 dolar ke 60 dolar juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan mata uang. Selama ini, penggunaan lira Turki menjadi penyelamat utama, sementara pound Suriah terus terpuruk. Pertanyaan besar muncul: apakah pemerintahan baru akan mempertahankan lira, atau memaksakan kembali pound Suriah? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan daya beli jutaan warga.

Selain persoalan gaji, harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian utama. Jika integrasi ke Damaskus membuat arus barang dari Turki terganggu, harga-harga bisa melonjak drastis. Situasi itu tentu akan memperparah dampak penurunan gaji, sehingga masyarakat merasakan beban ganda.

Banyak pengamat melihat peluang bagi kompromi. Pemerintahan baru dapat menetapkan zona ekonomi khusus di perbatasan, di mana mata uang ganda diperbolehkan, gaji disesuaikan dengan standar regional, dan investasi asing tetap masuk. Dengan langkah ini, wilayah perbatasan bisa tetap berkembang tanpa merusak kesatuan ekonomi Suriah.

Meski begitu, tantangan besar tetap ada. Reformasi ekonomi pasca-konflik tidak hanya soal gaji, tetapi juga soal menciptakan sistem yang transparan, menghapus korupsi, dan memperbaiki infrastruktur. Jika hal ini tidak dilakukan, integrasi ekonomi hanya akan menjadi beban tambahan bagi warga.

Sementara itu, warga di Azaz dan Idlib hidup dalam ketidakpastian. Mereka merasakan adanya harapan besar setelah Assad lengser, tetapi juga dihantui kecemasan akan kehilangan standar hidup yang lebih baik. Bagi mereka, revolusi bukan hanya soal politik, melainkan juga tentang menjaga kesejahteraan keluarga.

Kawasan perbatasan saat ini memang menjadi pusat perhatian dunia. Keberhasilan atau kegagalan dalam mengelola ekonomi di sana akan menjadi barometer masa depan Suriah secara keseluruhan. Apakah Suriah baru bisa memberikan kehidupan lebih baik daripada rezim lama, atau justru membawa rakyat kembali ke keterpurukan.

Harapan terbesar datang dari generasi muda. Mereka melihat integrasi dengan Turki selama ini memberi kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang layak. Mereka berharap pemerintah baru tidak menutup pintu itu, melainkan mengembangkannya dalam kerangka negara yang bersatu.

Masyarakat internasional pun diminta untuk tidak melepaskan tanggung jawab. Tanpa dukungan eksternal, Suriah akan kesulitan membangun kembali ekonomi yang hancur akibat perang. Khususnya, wilayah perbatasan perlu dijaga agar tidak menjadi titik konflik baru akibat kesenjangan ekonomi.

Pada akhirnya, masa depan gaji pegawai di Idlib, Azaz, dan kota perbatasan lain bergantung pada pilihan politik dan ekonomi yang diambil. Apakah mereka rela menerima gaji 60 dolar seperti pegawai di Damaskus, atau tetap mempertahankan standar hidup yang lebih tinggi melalui mekanisme khusus.

Yang jelas, perubahan drastis tidak bisa dipaksakan. Integrasi ekonomi harus disertai visi jangka panjang yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Tanpa itu, kejatuhan Assad tidak akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang telah menunggu perubahan selama lebih dari satu dekade.

Dibuat oleh AI, baca selanjutnya

Read More

Pemerintahan Baru Suriah Tampilkan Strategi Penanganan Properti Berbeda

Pemerintahan baru di Damaskus menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani properti buronan dibanding era Bashar Al-Assad.

Video yang beredar menampilkan vila-vila milik kroni Assad yang ditinggalkan, namun pemerintah tidak mengambil alih atau mengamankan properti tersebut.

Kondisi ini membuat vila-vila itu akhirnya dijarah warga dan berubah menjadi lokasi konten kreator yang viral di media sosial.

Pendekatan ini jauh berbeda dibanding pengalaman di Afghanistan saat pemerintah Ashraf Ghani kolaps.

Ketika Taliban mengambil alih, semua vila dan properti pejabat yang ditinggalkan langsung diamankan dan dikelola oleh BUMN.

Pendapatan sewa dari properti tersebut dikumpulkan dalam rekening khusus, yang bisa diklaim pemilik jika kembali ke negara.

Di Suriah, pengusaha yang tetap berada di negara ini tetap bisa menjalankan usaha meski beberapa namanya masuk daftar black list AS.

Namun, beberapa pengusaha memilih mengganti nama perusahaan agar tetap beroperasi tanpa menimbulkan konflik dengan memori kolektif warga Suriah.

Dalam acara sumbangan Fund Pembangunan Suriah beberapa hari lalu, terlihat beberapa pengusaha kroni Assad tetap tampil di media menyalurkan bantuan.

Pendekatan Presiden Ahmed Al Sharaa menekankan stabilitas dan kontinuitas ekonomi, berbeda dengan era Bashar Al-Assad yang banyak melakukan penyitaan aset.

Langkah Assad ini disebut-sebut mirip dengan strategi kelompok Houthi ketika mengambil alih Sanaa dan menyita properti yang dianggap musuh baik individu, perusahaan dll.

Video "Istana-istana Jamil dan Rifaat Al-Assad dan Rami Makhlouf" memicu perbincangan publik tentang villa dan pelabuhan pribadi keluarga Al-Assad.

Istana Jamil Al-Assad disebut sebagai pusat penyelundupan senjata, rokok, dan narkoba, dengan pelabuhan pribadi untuk kegiatan tersebut.

Sementara itu, istana Rifaat Al-Assad yang berdekatan juga menjadi sorotan karena keterlibatan Rifaat dalam pembantaian di Hama dan dugaan pencurian aset Bank Sentral.

Istana Rifaat juga memiliki pelabuhan pribadi yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal keluarga dan kroninya.

Rami Makhlouf, sepupu Bashar Al-Assad, dikenal menguasai perekonomian negara, dan istananya menjadi simbol kekayaan kroni yang diduga diperoleh dari cara tidak sah.

Video tersebut juga menyoroti kisah Abu Zakkour, yang bersembunyi di rumahnya selama 13 tahun untuk menghindari tekanan rezim Assad.

Abu Zakkour akhirnya keluar pada Desember 2024 setelah rezim Bashar Al-Assad runtuh, menandai perubahan signifikan dalam kehidupan warga sipil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan baru memilih pendekatan pragmatis untuk menjaga ekonomi tetap berjalan tanpa memicu konflik baru.

Pendekatan ini juga memungkinkan pengusaha tetap beroperasi sambil meminimalkan gesekan politik yang bisa merugikan pembangunan negara pasca-konflik.

Secara keseluruhan, strategi properti pemerintah baru memperlihatkan pergeseran dari sikap represif era Assad menuju kebijakan yang lebih pragmatis dan stabil bagi perekonomian Suriah.

Baca selengkapnya

Read More

Jika Saja PM Terakhir Suriah era Assad Lebih Negarawan

Kepergian Bashar al-Assad dari Damaskus menjadi titik balik yang mengubah wajah Suriah. Pada saat itu, rakyat menunggu satu figur yang mampu memastikan negara tidak runtuh bersama rezim. Figur itu seharusnya adalah perdana menteri terakhir. Namun yang muncul justru pidato penuh kehati-hatian, tanpa keberanian mengambil langkah sebagai negarawan sejati.

Banyak pengamat menilai, seandainya perdana menteri saat itu berani mengambil alih posisi simbolis sebagai penanggung jawab negara, situasi bisa berbeda. Ia bisa menyatakan bahwa meskipun presiden telah lari, negara tetap berdiri, dan rakyat masih memiliki pelindung. Dengan kata lain, transisi tidak harus berarti kekosongan.

Kelemahan pidato sang perdana menteri adalah ia hanya menekankan rekonsiliasi politik, tanpa menyentuh aspek vital pertahanan. Padahal, saat itulah Suriah membutuhkan pernyataan jelas bahwa pertahanan udara dan laut tetap berfungsi menghadapi ancaman eksternal. Sikap ragu-ragu membuat militer tercerai-berai, dan oposisi pun masuk tanpa menghadapi struktur negara yang utuh.

Seorang negarawan akan melihat lebih jauh dari keselamatan pribadi. Ia akan sadar bahwa loyalis Assad bisa melakukan sabotase, meninggalkan radar dan kapal perang tanpa kru. Karena itu, deklarasi publik sangat penting, agar ada legitimasi bagi pengganti untuk mengisi kekosongan pos-pos vital tersebut.

Dengan menyatakan secara tegas bahwa pertahanan adalah milik negara, bukan rezim, ia bisa menutup ruang bagi loyalis untuk memonopoli simbol kedaulatan. Justru yang meninggalkan pos akan dianggap pengkhianat negara, bukan pahlawan setia Assad. Logika politik semacam ini bisa membalik persepsi publik secara cepat.

Negarawan juga tidak ragu membentuk komite transisi bersama oposisi. Komite itu bisa mengawasi peralatan strategis agar tidak dijarah atau rusak. Dengan pengawasan kolektif, oposisi tidak merasa ditipu, sementara tentara yang netral punya jaminan keamanan untuk tetap bekerja.

Kesalahan terbesar sang perdana menteri adalah membiarkan transisi berjalan tanpa arah. Ia meminta pegawai negeri tetap di kantor, tetapi tidak menyebutkan bagaimana nasib pasukan pertahanan. Akibatnya, radar dimatikan, kapal ditinggalkan, dan senjata strategis menjadi besi tua. Semua itu sebenarnya bisa dihindari jika ada pengumuman negarawan.

Bila perdana menteri menyatakan dirinya hanya taat pada negara, bukan pada rezim Assad, ia bisa menjadi simbol netralitas. Oposisi pun akan lebih mudah menerima keberadaannya, karena ia tidak dianggap sebagai sisa rezim, melainkan jembatan menuju Suriah baru.

Deklarasi semacam itu akan memberi peluang bagi komunitas internasional untuk ikut menjaga transisi. Rusia, Turki, hingga PBB mungkin tidak akan menolak jika melihat ada figur sipil yang menjamin kontinuitas institusi negara. Tanpa itu, dunia melihat hanya kekosongan, dan lawan-lawan Suriah bebas beraksi.

Seorang negarawan tidak berhenti pada pidato damai. Ia harus mengeluarkan dekrit darurat, memerintahkan militer strategis siaga terhadap serangan luar, sambil menyerahkan urusan politik dalam negeri kepada oposisi. Dengan begitu, transisi tidak berarti negara kehilangan pertahanan.

Selain itu, ia juga harus memberi jaminan hukum kepada prajurit yang tetap di pos. Banyak tentara kabur karena takut dihukum oleh rezim baru. Padahal, bila ada jaminan bahwa mereka yang menjaga radar dan kapal perang tidak akan dikejar, motivasi bertahan pasti lebih besar.

Negarawan sejati juga akan berani menunjuk komandan baru di sektor udara dan laut. Komandan netral yang diterima oleh semua pihak bisa menjaga agar sistem tetap berfungsi. Tanpa pengganti, posisi vital jatuh ke kekosongan, dan sabotase loyalis Assad berhasil.

Bayangkan jika pertahanan udara tetap menyala. Israel tidak bisa seenaknya menyerang target di Suriah, karena ada risiko balasan. Itu akan memberi waktu bagi oposisi dan rakyat untuk membangun kembali pemerintahan tanpa tekanan eksternal. Semua ini gagal terjadi karena perdana menteri hanya memilih diam.

Tidak kalah penting, seorang negarawan akan menekankan narasi nasionalis: bahwa negara lebih besar dari Assad, lebih besar dari oposisi, lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan narasi itu, rakyat bisa percaya bahwa meski rezim jatuh, Suriah tetap berdiri.

Ketiadaan langkah negarawan membuat rakyat menyaksikan negara runtuh seperti rumah tanpa tiang. Birokrasi masih ada, tetapi pertahanan hilang. Oposisi masuk, tetapi simbol kedaulatan lenyap. Itulah akibat dari pemimpin yang hanya berhitung aman, bukan berpikir jauh ke depan.

Banyak orang berpendapat, perdana menteri saat itu takut disabotase, atau takut kehilangan nyawa. Namun bukankah itulah perbedaan utama antara politisi biasa dan negarawan? Seorang negarawan siap mengorbankan diri demi kelangsungan negara, bukan sekadar mempertahankan rumahnya.

Jika saja ia lebih berani, sejarah Suriah akan mencatatnya sebagai jembatan emas antara rezim lama dan masa depan. Ia akan dikenang sebagai orang yang mencegah kehancuran total, bukan hanya sebagai sosok yang membaca pidato terakhir.

Kini, pelajaran penting bisa dipetik. Dalam situasi jatuhnya rezim, negara membutuhkan figur yang berani berdiri di atas semua kepentingan, bahkan di atas keselamatan dirinya sendiri. Tanpa itu, transisi hanya berarti kekosongan, dan kekosongan selalu diisi oleh kekacauan.

Suriah kehilangan momen itu. Tetapi sejarah akan terus mengingat: jika saja perdana menteri terakhir era Assad lebih negarawan, mungkin sistem pertahanan udara Suriah itu tidak sekelam hari ini.

Baca selanjutnya

Read More

Mengapa Pertahanan Suriah Lumpuh Pasca Assad Kabur?

Runtuhnya Damaskus setelah Presiden Bashar al-Assad kabur meninggalkan Suriah menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat nyata. Perdana menteri yang tersisa berusaha menenangkan keadaan dengan meminta seluruh aparatur sipil tetap bekerja di pos masing-masing. Namun, seruannya kepada militer justru tidak terdengar jelas. Alih-alih bertahan di pos, sebagian besar tentara meninggalkan barak dan fasilitas penting.

Kondisi ini menggambarkan bagaimana struktur komando militer Suriah sangat bergantung pada presiden sebagai panglima tertinggi. Begitu figur itu hilang, rantai perintah otomatis terputus. Perdana menteri, meski secara administratif masih menjabat, tidak memiliki otoritas untuk memerintahkan militer. Karena itu, instruksi yang keluar hanya sebatas kepada birokrasi sipil, sementara tentara memilih menyelamatkan diri.

Unit pertahanan udara Suriah yang selama ini menjadi sorotan karena kerap berhadapan dengan serangan Israel justru ikut terurai. Sistem rudal jarak menengah, radar, dan jaringan pengendali yang berbasis di sekitar Damaskus dan Homs ditinggalkan begitu saja. Padahal secara teknis, sistem itu masih bisa beroperasi jika ada komando jelas.

Hal serupa terjadi di pangkalan angkatan laut di Tartus dan Latakia. Meski Rusia punya kehadiran militer di sana, pasukan Suriah sendiri kehilangan arah. Kapal patroli dan sistem rudal pesisir yang selama ini menjadi benteng pertahanan justru tidak lagi dijalankan oleh awaknya.

Pertanyaan besar pun muncul: mengapa perdana menteri tidak memberikan instruksi eksplisit agar pertahanan udara dan laut tetap siaga menghadapi ancaman eksternal, khususnya Israel? Sebagian analis menilai hal itu karena keterbatasan kewenangan. PM sadar, tanpa legalitas konstitusional sebagai panglima tertinggi, perintahnya tidak akan dipatuhi penuh oleh militer.

Namun, ada juga pandangan bahwa PM sebenarnya bisa mengambil langkah simbolis. Seandainya ia berdiri di televisi nasional dan menyatakan, “Saya hanya taat kepada negara, bukan individu. Tentara pertahanan udara dan laut wajib tetap stand by melindungi tanah air,” situasi mungkin berbeda. Instruksi semacam itu setidaknya bisa menghidupkan semangat nasionalis di kalangan pasukan yang bimbang.

Dalam skenario alternatif ini, pertahanan udara Suriah tetap beroperasi meski Assad sudah kabur. Radar tetap menyala, rudal siap digunakan, dan kapal patroli di Mediterania terus berlayar. Israel, yang biasa memanfaatkan kekacauan untuk menyerang, mungkin akan menunda aksinya karena masih ada risiko perlawanan.

Tapi kenyataannya, tidak ada pernyataan keras dari PM. Ia memilih jalur hati-hati, sekadar menyerukan ketenangan dan kelanjutan birokrasi sipil. Akibatnya, militer kehilangan arah dan mundur tanpa perlawanan. Sistem pertahanan yang seharusnya menjadi benteng terakhir justru terhenti tanpa komando.

Alasan lain adalah psikologi pasukan. Banyak prajurit sudah jenuh dengan perang panjang. Kehilangan Assad dipandang sebagai tanda berakhirnya rezim yang mereka bela. Tanpa figur yang mereka anggap sah, loyalitas otomatis runtuh. PM tidak punya kharisma militer yang bisa mengikat pasukan untuk bertahan.

Rusia, yang masih punya pangkalan di Tartus, juga tidak menunjuk figur pengganti untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Moskow berhitung bahwa menunjuk presiden baru bisa memperburuk konflik. Akibatnya, PM dibiarkan tanpa dukungan kuat, sementara pasukan Suriah tercerai-berai.

Jika Rusia saat itu mendukung skenario “PM sebagai pelaksana tugas panglima tertinggi”, mungkin rantai komando bisa dipertahankan. Tetapi Moskow memilih netral dan menunggu perkembangan politik, sehingga ruang bagi PM untuk mengendalikan militer semakin sempit.

Kehancuran komando ini memperlihatkan kelemahan struktur militer Suriah. Pertahanan udara yang modern dan angkatan laut yang cukup terlatih ternyata tidak bisa bertahan jika tidak ada komando pusat yang kuat. Semua sistem yang canggih itu tidak berguna tanpa perintah politik.

Dari sisi strategi, kekosongan ini memberi celah bagi lawan. Israel bisa melakukan serangan ke fasilitas militer tanpa takut ada perlawanan berarti. Kelompok oposisi juga lebih mudah mengambil alih markas militer yang ditinggalkan.

Sementara itu, PNS masih berusaha melanjutkan pekerjaan. Rumah sakit, sekolah, dan layanan publik tetap berjalan seadanya. Namun tanpa perlindungan militer, banyak fasilitas sipil yang kemudian jatuh ke tangan kelompok bersenjata.

Kondisi ini menegaskan kontras besar: birokrasi sipil tetap bertahan meski lemah, sementara militer bubar meski memiliki senjata. Itu karena birokrasi bekerja atas dasar fungsi sehari-hari, sedangkan militer bekerja atas dasar loyalitas komando.

Dalam banyak konflik lain, kita bisa melihat pola yang sama. Ketika presiden atau panglima tertinggi hilang, militer sering kehilangan arah. Afghanistan pasca-kepergian Presiden Ashraf Ghani adalah contoh serupa: tentara bubar meski memiliki persenjataan modern.

Skenario alternatif di mana PM Suriah menegaskan loyalitasnya hanya kepada negara, lalu memerintahkan pertahanan udara dan laut tetap siaga, memang bisa memperlambat keruntuhan. Tapi skenario itu butuh dukungan moral dari pasukan dan restu Rusia—dua faktor yang tidak tersedia saat itu.

Akhirnya, sejarah mencatat bahwa Suriah mengalami kehancuran total pada momen itu. Pertahanan udara lumpuh, angkatan laut tak berfungsi, dan militer bubar. Semua itu terjadi bukan karena kurangnya senjata, melainkan karena hilangnya komando pusat.

Pelajaran penting yang bisa diambil adalah: kekuatan militer sebuah negara tidak hanya diukur dari jumlah senjata atau teknologi, tetapi dari kohesi politik dan moral yang menopangnya. Tanpa itu, bahkan pasukan yang paling kuat pun akan bubar hanya dalam hitungan hari.

Kilas Balik

Ketika pasukan oposisi sudah masuk ke Hama, muncul kabar bahwa perdana menteri sempat melakukan komunikasi dengan beberapa perwakilan oposisi. Kontak itu bertujuan menjaga transisi agar tidak menimbulkan kekacauan lebih besar. PM ingin memastikan bahwa birokrasi sipil tetap bekerja dan tidak ada pembalasan politik yang membuat masyarakat panik. Namun, pembicaraan itu lebih bersifat politis ketimbang strategis, sehingga urusan teknis pertahanan, khususnya sistem udara, tidak pernah dibahas serius.

Ada tanda bahwa kedua pihak, baik PM maupun oposisi, sama-sama berhati-hati. PM tidak ingin memberi kesan bahwa ia sedang menggerakkan militer melawan oposisi, sementara oposisi sendiri tidak ingin dianggap bersekongkol dengan sisa-sisa rezim Assad. Akibatnya, isu pertahanan udara yang sangat penting justru tidak mendapat perhatian. Mereka sama-sama fokus pada legitimasi politik, bukan kesiapan menghadapi ancaman eksternal.

Selain itu, ada dugaan kuat bahwa pengikut Assad yang masih menempati posisi vital di sektor pertahanan sengaja membubarkan diri. Mereka lebih memilih meninggalkan pos daripada berpotensi melayani pemerintahan baru. Kesetiaan mereka dianggap eksklusif kepada Assad, bukan kepada negara. Itulah sebabnya radar dimatikan, awak rudal pergi, dan pos komando udara kosong tanpa perlawanan.

Jika benar ada unsur kesengajaan, maka hal itu sejalan dengan pola “scorched earth” politik, yaitu meninggalkan kekosongan agar pemerintahan baru kesulitan membangun legitimasi. Apalagi memang ada sinyalemen sebagian militer Assad, khususnya dari sebagian kalangan Druze memang berkoordinasi dengan Israel dan SDF Kurdi di berbagai lokasi bahkan ada yang menyeberang ke perbatasan Irak. Pasukan Suriah di Qamishli, Hasakah memilih menyerah dan bergabung dengan SDF Kurdi.

Dengan pertahanan udara lumpuh, oposisi yang menguasai Damaskus akan menghadapi tantangan dari serangan udara Israel atau pihak luar, tanpa perlindungan memadai. Kondisi itu secara tidak langsung memberi pesan bahwa hanya Assad yang bisa menjaga kedaulatan.

Pada akhirnya, kombinasi dari kurangnya koordinasi antara PM dan oposisi, kehati-hatian politik, serta potensi sabotase dari loyalis Assad membuat pertahanan udara benar-benar kolaps. Bukan semata karena lemahnya struktur militer, tetapi juga karena pertarungan legitimasi yang begitu dominan. Dengan begitu, kejatuhan Damaskus tidak hanya simbol runtuhnya rezim, tetapi juga bukti bagaimana politik bisa melumpuhkan kekuatan militer yang seharusnya menjadi benteng terakhir negara.

Skenario

Kalau kita membayangkan skenario ideal, ada beberapa langkah yang seharusnya bisa dilakukan perdana menteri terakhir Assad untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus, sekaligus mempertahankan fungsi pertahanan udara dan laut.

Pertama, PM seharusnya segera mengambil alih otoritas penuh atas militer setelah Assad kabur. Walaupun secara formal jabatan panglima tertinggi ada pada presiden, dalam keadaan darurat ia bisa mendeklarasikan dirinya sebagai pengendali sementara untuk menghindari kekosongan komando. Langkah ini akan memberi kejelasan kepada tentara, bahwa masih ada figur negara yang sah untuk menerima perintah.

Kedua, ia perlu mengeluarkan dekrit khusus yang menekankan bahwa pertahanan udara dan angkatan laut tidak boleh berhenti beroperasi. Dekrit itu harus jelas: mereka tidak terlibat dalam konflik internal, tetapi hanya difungsikan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, terutama serangan udara Israel. Dengan perintah seperti ini, moral prajurit bisa dipulihkan karena tugasnya dipersempit pada misi patriotik, bukan perang saudara.

Ketiga, PM seharusnya langsung menghubungi perwira tinggi di sektor udara dan laut untuk memastikan rantai komando berjalan. Jika perlu, ia bisa menunjuk komandan baru yang lebih netral dan memiliki kepercayaan dari semua pihak, sehingga pasukan tidak tercerai-berai. Koordinasi langsung sangat penting agar mereka tidak merasa ditinggalkan.

Keempat, komunikasi dengan oposisi juga krusial. Begitu ada kontak dengan pasukan yang masuk ke Hama atau Daraa, PM bisa menyepakati “garis merah” bersama bahwa sektor pertahanan strategis tidak boleh disentuh. Artinya, meskipun pemerintahan beralih, radar, pelabuhan, kapal, dan sistem rudal tetap dijaga untuk kepentingan bersama. Itu akan memberi sinyal bahwa transisi berjalan dewasa, bukan balas dendam.

Kelima, ia perlu membentuk semacam komite transisi militer-sipil yang melibatkan perwakilan oposisi, perwira netral, dan birokrat. Komite ini bisa bertugas mengawasi agar persenjataan vital tidak dijarah atau ditinggalkan. Dengan pengawasan kolektif, rasa saling percaya bisa tumbuh di antara pihak lama dan pihak baru.

Keenam, PM juga sebaiknya mengundang pihak asing yang punya pengaruh, termasuk Rusia, untuk menjadi penjamin transisi. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi loyalis Assad untuk membubarkan diri secara diam-diam, karena ada “mata pengawas” internasional yang bisa menuntut akuntabilitas. Rusia sendiri, bila dilibatkan, mungkin akan memaksa militer tetap beroperasi demi menjaga kepentingan mereka di Suriah.

Ketujuh, penting pula untuk memberi jaminan hukum bagi prajurit. Banyak tentara melarikan diri karena takut dihukum oleh rezim baru. Jika PM bisa menegaskan bersama oposisi bahwa tentara yang tetap bertugas di sektor strategis tidak akan dipersekusi, mereka akan lebih berani bertahan. Tanpa perlindungan hukum, rasa takut pasti lebih kuat daripada loyalitas.

Kedelapan, PM harus menekankan bahwa pertahanan udara dan laut adalah aset negara, bukan rezim. Dengan narasi nasionalis semacam ini, ia bisa menggeser persepsi tentara dari membela Assad menjadi membela Suriah. Narasi ini penting karena dapat menahan efek domino kejatuhan moral di kalangan prajurit.

Kesembilan, PM juga perlu menghindari kekacauan di level birokrasi sipil. Jika pelayanan publik tetap jalan, citra pemerintah transisi akan positif. Dengan begitu, oposisi dan masyarakat lebih percaya bahwa negara masih berdiri, sehingga tidak ada dorongan untuk membongkar habis institusi lama, termasuk militer.

Kesepuluh, pada akhirnya yang paling penting adalah kejelasan arah. Tanpa deklarasi yang lugas, tentara bingung apakah mereka sedang membela negara atau hanya tersisa dari rezim lama. Jika PM Assad terakhir bisa menegaskan posisi negara di atas segalanya, mempertahankan pertahanan udara dan laut bukan mustahil, bahkan bisa menjadi simbol rekonsiliasi awal antara pihak lama dan oposisi.

Kasus Kabul

Menariknya, apa yang seharusnya dilakukan PM Suriah di masa kejatuhan Assad punya kemiripan dengan pengalaman Afghanistan ketika Presiden Ashraf Ghani kabur dari Kabul pada 2021. Kala itu, justru bukan presiden atau perdana menteri yang mengambil alih, melainkan kepala rumah tangga kepresidenan. Tokoh inilah yang akhirnya menyerahkan kunci istana kepada Taliban secara damai, demi mencegah kerusuhan besar di ibu kota.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, seseorang yang bukan bagian dari garis suksesi resmi pun bisa mengambil peran simbolis demi transisi yang lebih teratur. Kepala rumah tangga Ashraf Ghani bertindak sebagai figur administratif yang menjembatani kekosongan, meskipun tanpa legitimasi politik penuh. Namun perannya cukup penting: memastikan proses pengambilalihan istana tidak menimbulkan bentrokan berdarah.

Jika ditarik paralel dengan Suriah, seharusnya PM Assad terakhir bisa memainkan peran serupa—sebagai figur negara yang menahan kekosongan. Ia bisa menggunakan otoritas sipilnya untuk mengatur transisi, memastikan militer strategis seperti pertahanan udara dan laut tidak bubar, sambil membuka ruang bagi oposisi untuk masuk secara lebih tertib. Dengan begitu, transisi tidak terkesan kacau atau penuh sabotase.

Kasus Kabul membuktikan bahwa peran administratif sederhana, seperti menyerahkan kunci istana, bisa membawa dampak besar terhadap kestabilan. Suriah pada saat kejatuhan Assad pun memerlukan simbol semacam itu, entah berupa serah terima komando atau pernyataan resmi bahwa lembaga pertahanan tetap beroperasi di bawah nama negara, bukan rezim. Tanpa langkah simbolis, runtuhnya Damaskus otomatis menyeret jatuh semua institusi vitalnya.

Oleh karena itu, pelajaran penting dari Afghanistan adalah: jangan biarkan kekosongan total. Bahkan seorang kepala rumah tangga bisa membuat perbedaan, apalagi seorang perdana menteri. Jika ia berani mengambil posisi netral atas nama negara, transisi bisa lebih damai, militer tidak tercerai-berai, dan negara tetap punya instrumen pertahanan menghadapi ancaman luar.

Baca selanjutnya

Read More

Gubernur Simbolis di Suriah dan Sudan

Dalam dinamika politik perang saudara, kerap muncul fenomena “pemerintahan paralel” yang berusaha menegaskan klaim legitimasi meski hanya menguasai sebagian wilayah. Dua contoh mencolok adalah Syrian Interim Government (SIG) di Azaz pada masa lalu dan pemerintahan paralel versi Nyala yang dibentuk Rapid Support Forces (RSF) di Sudan. Keduanya menampilkan daftar pejabat gubernur yang mencakup seluruh provinsi, meskipun secara faktual hanya mengendalikan sebagian kecil wilayah.

Pada masa sebelum kejatuhan rezim Bashar al-Assad, pemerintahan oposisi SIG yang beroperasi di Azaz pernah mengumumkan daftar gubernur untuk semua provinsi Suriah. Langkah ini mengundang pertanyaan karena kendali nyata SIG terbatas pada kantong oposisi di utara, yang sebagian besar bergantung pada dukungan Turki. Meski begitu, daftar gubernur itu bukan tanpa fungsi.

Secara praktis, penunjukan gubernur SIG digunakan untuk mengatur pengungsi dari berbagai provinsi yang ditampung di kamp-kamp di wilayah Turki atau di dekat perbatasan. Pengungsi dari Hama, Idlib, Deir ez-Zor, atau Aleppo misalnya, memiliki koordinator yang disebut “gubernur” untuk memastikan identitas komunitas asal mereka tetap terjaga. Dengan begitu, struktur itu lebih menyerupai administrasi komunitas ketimbang pemerintahan teritorial.

Secara politik, daftar gubernur itu juga berfungsi sebagai simbol klaim nasional. Dengan menampilkan pejabat dari seluruh provinsi, SIG berusaha menunjukkan diri sebagai perwakilan sah seluruh Suriah, bukan sekadar kelompok oposisi di Azaz. Itu menjadi cara menjaga legitimasi di mata dunia internasional maupun sponsor luar negeri.

Namun, begitu rezim Assad benar-benar tumbang dan Damaskus dikuasai, struktur gubernur versi SIG tidak berlanjut secara otomatis karena sudah melebur menjadi entitas baru yang menguasai Damaskus.

Dalam kepemimpinan Presiden Ahmed Al Sharaa di Damaskus, daftar gubernur oposisi lama hanya sebagian kecil yang bertahan, terutama mereka yang punya basis dukungan kuat di komunitas pengungsi.

Banyak jabatan gubernur yang digantikan tokoh baru sesuai dengan realitas politik pasca-Assad. Dengan demikian, daftar gubernur SIG di masa Azaz bisa disebut sebagai posisi transisional yang lebih menekankan simbol legitimasi ketimbang otoritas administratif permanen.

Fenomena serupa kini tampak dalam kabinet pemerintahan paralel RSF di Nyala. Meski Khartoum tidak lagi mereka kuasai, RSF tetap mencantumkan posisi gubernur Khartoum dalam struktur pemerintahan mereka, yang di rangkap oleh anggota dewan transisi. Tujuannya tidak jauh berbeda dengan SIG dulu: menunjukkan klaim bahwa mereka masih menjadi kekuatan nasional, bukan sekadar kelompok Darfur.

Dalam praktiknya, gubernur Khartoum versi Nyala tidak punya kekuasaan administratif nyata. Wilayah ibu kota sudah sepenuhnya berada dalam kendali tentara reguler Sudan (SAF). Namun pencantuman itu dimaksudkan untuk mengirim sinyal politik, baik kepada rakyat Sudan maupun sponsor asing, bahwa RSF belum menyerah dalam perebutan legitimasi nasional.

Seperti SIG, struktur gubernur RSF juga lebih bersifat simbolis. Mereka berperan menjaga klaim politik, sekaligus menjadi alat propaganda bahwa RSF masih “pemerintahan alternatif” bagi seluruh Sudan. Secara fungsional, peran mereka kemungkinan hanya terbatas pada komunitas pendukung di diaspora atau wilayah pengungsi yang masih terhubung dengan RSF.

Hal ini menunjukkan pola yang sama dalam konflik sipil modern: pemerintahan paralel membangun institusi simbolik untuk menegaskan eksistensi. Realitas lapangan mungkin menunjukkan kontrol yang terbatas, tetapi daftar pejabat yang mencakup seluruh negara dipakai untuk meneguhkan klaim sebagai otoritas nasional.

Baik SIG maupun RSF memahami pentingnya “narasi legitimasi” di samping kekuatan militer. Daftar gubernur, kabinet, atau dewan presidensial mereka tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi untuk menjaga dukungan luar negeri.

Pada akhirnya, nasib struktur simbolis ini bergantung pada hasil perang. Di Suriah, struktur gubernur SIG melebur setelah pemerintahan baru terbentuk di Damaskus. Di Sudan, masa depan gubernur simbolis versi Nyala juga akan ditentukan oleh apakah RSF bisa bertahan atau justru melebur ke dalam tatanan politik baru jika konflik berakhir.

Fenomena ini menggarisbawahi kenyataan pahit perang saudara: pemerintahan paralel sering kali membangun bayangan negara yang tak sepenuhnya nyata. Struktur itu bisa runtuh begitu rezim baru terbentuk, atau berubah menjadi institusi resmi jika pihak mereka yang keluar sebagai pemenang.

Bagi RSF, pencantuman gubernur Khartoum meski tanpa kontrol nyata adalah bentuk perlawanan psikologis. Mereka ingin mengirim pesan bahwa pertarungan belum selesai. Sama seperti SIG di masa lalu, daftar gubernur lebih banyak berbicara soal legitimasi daripada kekuasaan administratif.

Dengan kata lain, “gubernur simbolis” adalah bagian dari strategi politik dalam konflik internal. Ia mungkin tidak mengelola wilayah, tetapi punya nilai strategis dalam mempertahankan narasi, menjaga dukungan, dan mempersiapkan posisi jika rezim lawan runtuh.

Kasus Libya

Dua pemerintahan paralel di Libya—yakni Government of National Accord (GNA) di Tripoli dan House of Representatives (HoR) bersama Libyan National Army (LNA) di Tobruk—juga sempat melakukan hal serupa dengan model “jabatan simbolis”. Meski kendali mereka terbatas pada wilayah tertentu, keduanya tetap membentuk struktur pemerintahan yang lengkap, seolah-olah menguasai seluruh Libya.

Pemerintahan Tripoli di bawah Fayez al-Sarraj misalnya, mengumumkan daftar kementerian dan gubernur di berbagai provinsi meskipun sebagian besar wilayah timur dan selatan dikuasai LNA. Tujuannya jelas untuk menunjukkan legitimasi penuh sebagai satu-satunya pemerintahan sah, terutama di mata PBB yang memang mengakui GNA. Banyak pejabat yang ditunjuk sebenarnya tidak memiliki kontrol administratif nyata di wilayah klaimnya.

Sebaliknya, pemerintahan Tobruk yang didukung Jenderal Khalifa Haftar juga meniru pola yang sama. Mereka menunjuk pejabat gubernur dan membentuk kabinet lengkap, meski kontrol administratifnya sering hanya terbatas pada Benghazi, Sirte, dan sebagian timur Libya. Bagi Haftar, struktur simbolis ini penting untuk mengirim sinyal bahwa mereka bukan sekadar kelompok militer, melainkan pemerintahan tandingan yang sah.

Seperti kasus Suriah dan Sudan, pola di Libya menunjukkan bahwa pemerintahan paralel tidak ingin dianggap hanya sebagai kelompok wilayah. Dengan daftar gubernur dan kementerian lengkap, keduanya berusaha menampilkan diri sebagai otoritas nasional penuh, meskipun kenyataan di lapangan jauh berbeda. Daftar itu lebih banyak dipakai untuk tujuan propaganda dan diplomasi ketimbang untuk menjalankan administrasi pemerintahan secara nyata.

Akhirnya, pola ini menggambarkan satu benang merah: dalam konflik sipil, struktur pemerintahan paralel sering kali membangun “negara bayangan” yang tidak sepenuhnya berfungsi. Namun, simbolisme itu memiliki nilai politik yang besar, baik untuk menjaga legitimasi, menarik dukungan eksternal, maupun menyiapkan posisi tawar jika kelak terjadi rekonsiliasi atau perubahan rezim.

Baca selengkapnya

Read More