Kembali Ganggu Kedaulatan Suriah, Israel Kirim Senjata ke Milisi Druze di Suwayda

Israel kembali mengganggu keamanan Suriah selatan setelah muncul laporan mengenai pengiriman perangkat militer Israel ke wilayah Suwayda, daerah yang menjadi pusat komunitas Druze. Pemerintah Suriah merespons perkembangan tersebut dengan menambah pasukan di garis depan. Persoalan ini bukan sekadar konflik antara pemerintah dan kelompok bersenjata lokal, melainkan juga menyangkut kedaulatan Suriah, kepentingan keamanan Israel, dan masa depan integrasi wilayah negara yang masih berusaha bangkit setelah kejatuhan Bashar al-Assad.

Laporan The National yang ditulis Khaled Yacoub Oweis dan Lizzie Porter pada 22 Oktober 2026 menyebutkan bahwa Israel mengirimkan perangkat pengawasan, radar, serta perlengkapan militer lainnya ke pedalaman Suwayda. Mengutip sumber keamanan, media tersebut menyebut pengiriman itu berpotensi berkaitan dengan rencana pembangunan pangkalan militer. Namun, kemungkinan pembangunan pangkalan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dikonfirmasi secara independen.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa helikopter Israel menurunkan perangkat militer di sejumlah bukit strategis sekitar ibu kota provinsi Suwayda. Seorang sumber mengatakan bahwa milisi Druze telah mengamankan sekitar sepuluh bukit. Penguasaan dataran tinggi tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan wilayah dan, apabila benar ada rencana pembangunan pangkalan, membantu melindungi posisi militer yang mungkin didirikan di sana.

Perlengkapan yang disebut dalam laporan mencakup sistem komunikasi, perangkat penglihatan malam, radar, peralatan pengawasan, dan peralatan berat lainnya. Sumber dari wilayah Deraa juga mengklaim bahwa sejumlah anggota milisi dibawa ke Israel untuk memperoleh pelatihan pengoperasian drone. Secara terpisah, laporan The New Arab pada Oktober 2026 mengangkat dugaan perolehan senapan M16 dan AR-15 oleh anggota pemberontak Garda Nasional Suwayda. Namun, asal-usul setiap persenjataan tersebut tidak seluruhnya dapat dipastikan secara independen.

Karena itu, istilah “senjata berat” perlu digunakan secara hati-hati. Informasi yang tersedia lebih jelas menyebut perangkat pengawasan, radar, komunikasi, perlengkapan tempur malam, senapan runduk, dan senapan serbu. Laporan tersebut belum memberikan bukti terperinci mengenai pengiriman artileri berat, tank, atau sistem rudal kepada milisi Druze. Meski demikian, dukungan teknologi dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan milisi untuk mengawasi pergerakan pasukan pemerintah dan mempertahankan posisi strategis.

Kelompok yang menjadi sorotan adalah Garda Nasional Suwayda, koalisi berbagai faksi bersenjata Druze yang memiliki hubungan dengan pemimpin spiritual Druze, Hikmat al-Hijri. Kelompok tersebut menentang sejumlah kebijakan pemerintahan baru di Damaskus dan menginginkan perubahan politik serta konstitusional. Akan tetapi, komunitas Druze bukan kelompok yang sepenuhnya seragam. Ada tokoh dan faksi yang mendukung otonomi luas, ada yang mengutamakan perlindungan lokal, dan ada pula yang menghendaki integrasi dengan institusi negara Suriah.

Pemerintah Suriah, menurut laporan The National, mengirim sekitar seribu personel tambahan ke wilayah barat Suwayda dalam kurun sekitar dua minggu. Penambahan itu disebut membawa jumlah pasukan pemerintah di kawasan tersebut menjadi sekitar tiga ribu personel. Pengerahan dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa peningkatan kemampuan milisi Druze dapat membuka kemungkinan bentrokan baru. Damaskus juga menghadapi dilema: mempertahankan klaim kedaulatan tanpa memicu serangan udara Israel yang lebih luas.

Ketegangan tersebut mempunyai latar belakang kekerasan pada Juli 2025, ketika bentrokan antara kelompok Druze dan kelompok Badui berkembang menjadi konflik yang melibatkan pasukan pemerintah Suriah dan intervensi militer Israel. Laporan The National menyebut sekitar 1.700 orang tewas dalam rangkaian kekerasan tersebut, sebagian besar merupakan warga Druze. Angka dan tanggung jawab atas korban perlu dibaca berdasarkan sumber masing-masing, tetapi skala tragedi itu memperlihatkan betapa cepatnya konflik lokal dapat berubah menjadi krisis nasional dan regional.

Israel sebelumnya menyatakan intervensi militernya berkaitan dengan perlindungan komunitas Druze. Kebijakan ini merupakan lanjutan ambisi Israel untuk membentuk Greater Israel dengan dukungan warga Druze yang mencakup beberapa wiayah Suriah, seluruh Yordania dan sebagian Arab Saudi. Ambisi ini merupakan rencana jangka panjang untuk membentuk destabilisasi kawasan Timur Tengah secara permanen usai genosida di Gaza oleh Israel yang sukses dilakukan dan dilanjutkan dengan pemboman ke Teheran dan Doha.

Di Israel sendiri terdapat warga Druze, sementara komunitas Druze juga tinggal di Suriah, Lebanon, dan Yordania. Ikatan keagamaan dan kekerabatan lintas perbatasan menjadi faktor penting dalam politik kawasan. Namun, klaim perlindungan terhadap suatu komunitas tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh anggota komunitas itu mendukung kebijakan Israel atau menginginkan pemisahan wilayah dari Suriah.

Dari sudut pandang keamanan Israel, kehadiran perangkat radar dan pengawasan di sekitar Suwayda dapat dipahami sebagai upaya memperluas kemampuan memantau wilayah Suriah selatan, termasuk potensi ancaman dari kelompok yang didukung Iran. Salah satu sumber yang dikutip The National menyebut peningkatan kemampuan peringatan dini terhadap serangan Iran sebagai salah satu kemungkinan tujuan. Penjelasan tersebut merupakan penilaian sumber, bukan konfirmasi resmi mengenai tujuan akhir setiap pengiriman perlengkapan.

Bagi Damaskus, persoalan ini berpotensi menjadi tantangan terhadap pemulihan kedaulatan nasional. Pemerintah baru berusaha menyatukan kembali wilayah dan institusi keamanan yang terpecah selama perang. Jika kelompok bersenjata lokal mendapatkan dukungan eksternal dan mempertahankan struktur komando sendiri, kemampuan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan keamanan, memungut pendapatan, dan menyediakan layanan publik dapat terus dibatasi. Namun, operasi militer tanpa perlindungan warga sipil dan penyelesaian politik juga berisiko memperdalam perpecahan.

Situasi Suwayda turut menghambat upaya diplomatik Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan antara Suriah dan Israel. Utusan Amerika, Tom Barrack, dilaporkan membahas persoalan tersebut dengan Presiden Ahmad al-Sharaa dalam kunjungan ke Damaskus pada Oktober 2026. Sebelumnya, upaya yang melibatkan Amerika Serikat, Suriah, dan Yordania untuk menyusun jalan keluar dari krisis Suwayda belum menghasilkan penyelesaian yang terlaksana. Selama persoalan keamanan lokal tidak diselesaikan, kesepakatan regional akan sulit bertahan.

Yordania mempunyai kepentingan langsung terhadap perkembangan ini karena berbatasan dengan Suriah selatan. Ketidakstabilan di Suwayda dan Deraa dapat mengganggu keamanan perbatasan, perdagangan, serta upaya pemberantasan penyelundupan. Karena itu, Amman berkepentingan mendorong kesepakatan yang menjamin keamanan warga Druze sekaligus mencegah terbentuknya wilayah tanpa kendali hukum yang efektif. Stabilitas perbatasan juga penting bagi rencana pemulihan perdagangan antara Suriah dan Irak serta pengembangan jalur ekonomi regional.

Persoalan ini berkaitan dengan perdebatan mengenai apakah Suwayda dapat membentuk entitas politik yang terpisah dari Suriah. Analisis Adam Dehsabzi di The National Interest pada 13 Oktober 2026 berpendapat bahwa negara Druze yang merdeka akan menghadapi kendala ekonomi serius, antara lain keterbatasan sumber daya yang dapat diekspor, kebutuhan air, basis industri yang sempit, dan ketergantungan pada akses jalan menuju pasar luar. Itu merupakan argumen penulis, bukan kesimpulan yang meniadakan hak masyarakat setempat untuk memperdebatkan bentuk pemerintahan dan perlindungannya.

Dibandingkan wilayah timur laut Suriah, Suwayda tidak memiliki kombinasi sumber daya minyak dan gas serta lahan pertanian yang sama besarnya. Ketergantungan pada perdagangan lintas wilayah membuat ekonomi Suwayda rentan apabila jalur transportasi dibatasi atau hubungan dengan Damaskus memburuk. Dukungan militer asing mungkin memperkuat posisi tawar suatu kelompok, tetapi tidak otomatis menyediakan listrik yang stabil, lapangan kerja, air, sekolah, rumah sakit, modal usaha, atau pasar yang diperlukan untuk membangun ekonomi mandiri.

Di sinilah terdapat kaitan antara krisis Suwayda dan integrasi Pasukan Demokratik Suriah atau SDF di wilayah timur laut. Integrasi SDF ke dalam struktur negara berpotensi membuka jalan bagi pemerintah pusat untuk mengelola kembali ladang minyak dan gas, jalur perbatasan, serta lembaga pemerintahan. Jika proses tersebut berjalan dengan pembagian pendapatan yang transparan, Suriah dapat memperoleh sumber daya untuk membiayai rekonstruksi dan pelayanan publik. Sebaliknya, jika pendapatan hanya terkonsentrasi di pusat, ketidakpuasan daerah dapat terus muncul.

Kendali formal atas ladang minyak tidak serta-merta berarti pemerintah memperoleh penerimaan besar dalam waktu singkat. Produksi, infrastruktur, keamanan, investasi, jalur ekspor, dan pembagian hasil tetap menentukan manfaat ekonomi yang sesungguhnya. Hal serupa berlaku di Suwayda: penegakan kedaulatan tidak cukup dilakukan melalui pengerahan pasukan. Pemerintah harus menawarkan kesepakatan yang membuat masyarakat setempat melihat keuntungan nyata dari integrasi, tanpa menghapus hak-hak mereka atau mengabaikan tanggung jawab atas kekerasan sebelumnya.

Jika Israel terus meningkatkan dukungan kepada milisi lokal, Damaskus dapat menghadapi dilema strategis yang mahal. Pengerahan pasukan tambahan dan penguatan pertahanan akan menyerap anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan. Risiko bentrokan juga dapat membuat investor menunda proyek, menghambat pemulihan jalur perdagangan, dan memperburuk persepsi bahwa Suriah belum memiliki lingkungan keamanan yang dapat diprediksi. Dengan demikian, eskalasi di Suwayda bukan hanya persoalan militer, tetapi juga ancaman terhadap agenda pemulihan ekonomi nasional.

Meski demikian, tidak tepat menyamakan seluruh komunitas Druze dengan Garda Nasional atau menganggap semua tokoh Druze menginginkan intervensi Israel. Perbedaan sikap di dalam komunitas itu sendiri penting diperhitungkan. Sebuah penyelesaian yang hanya berunding dengan satu kelompok bersenjata berisiko mengesampingkan warga sipil dan faksi lain. Damaskus perlu membuka ruang bagi pemimpin lokal, perwakilan masyarakat, dan kelompok yang mendukung integrasi agar masa depan Suwayda tidak ditentukan semata-mata oleh persaingan militer.

Jalan keluar yang lebih berkelanjutan memerlukan jaminan keamanan bagi warga Druze, penyelidikan yang kredibel terhadap kekerasan, perlindungan dari serangan sektarian, dan perundingan mengenai pemerintahan lokal. Pada saat yang sama, semua pihak perlu menahan diri dari tindakan yang mengancam warga sipil atau memperluas konflik. Jika Israel memang menyalurkan perlengkapan militer untuk memperkuat kelompok bersenjata, dukungan tersebut berpotensi memperumit integrasi Suriah; tetapi pemerintah Suriah juga harus membuktikan bahwa persatuan nasional dapat dijalankan tanpa diskriminasi dan kekerasan.

Pada akhirnya, laporan mengenai pengiriman perangkat militer Israel ke Suwayda memperlihatkan bahwa pemulihan Suriah berlangsung di tengah persaingan kepentingan regional dan fragmentasi kekuasaan di dalam negeri. Integrasi SDF, pemulihan kendali atas sumber daya energi, dan penyelesaian status Suwayda merupakan bagian dari persoalan yang saling berkaitan. Ambisi membangun kembali ekonomi Suriah tidak akan tercapai hanya dengan menguasai ladang minyak atau menambah pasukan. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan negara membangun kepercayaan, membagi pendapatan secara adil, melindungi kelompok minoritas, dan mencegah wilayah Suriah menjadi arena persaingan bersenjata yang terus-menerus.

Baca selanjutnya

Read More

Suriah Bidik PDB US$200 Miliar, SDF Jadi Kunci

Damaskus – Pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa memasang ambisi besar untuk membawa perekonomian negara itu menuju produk domestik bruto (PDB) sebesar US$200 miliar dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Target tersebut disampaikan al-Sharaa dalam Arab Media Summit di Dubai pada 15 September 2026, ketika ia memaparkan rencana pemulihan ekonomi setelah bertahun-tahun perang dan sanksi internasional. Namun, pencapaian ambisi itu akan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kembali infrastruktur, menarik modal asing, memulihkan produksi energi, serta mengintegrasikan wilayah timur laut yang sebelumnya dikuasai Pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Forces (SDF).

Al-Sharaa menyebut ekonomi Suriah diperkirakan bernilai sekitar US$20 miliar pada 2024, meningkat menjadi US$32 miliar pada 2025, dan berpotensi mencapai US$50 miliar pada 2026. Jika angka tersebut terealisasi, Suriah akan mencatat pemulihan yang berarti dibandingkan masa perang. Meski demikian, target US$200 miliar tetap merupakan ambisi pemerintah, bukan proyeksi yang telah dijamin oleh lembaga ekonomi internasional. Presiden Suriah sendiri menyebut rentang waktu lima hingga sepuluh tahun, sehingga pencapaiannya sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi regional.

Perubahan strategi ekonomi itu berlangsung bersamaan dengan pergeseran hubungan luar negeri Damaskus. Pada era Bashar al-Assad, Iran menjadi salah satu pendukung utama rezim, termasuk melalui bantuan energi dan dukungan ekonomi yang berkaitan dengan hubungan strategis kedua negara. Setelah jatuhnya Assad pada Desember 2024, pemerintahan baru berupaya memperluas kemitraan dengan negara-negara Teluk, Turki, negara Barat, dan Irak. Perubahan tersebut tidak berarti seluruh hubungan ekonomi lama langsung terputus, tetapi menunjukkan bahwa Damaskus berusaha mengurangi ketergantungan pada satu poros dan membuka akses pembiayaan yang lebih luas.

Salah satu tantangan terbesar adalah skala kerusakan akibat perang. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi fisik Suriah mencapai US$216 miliar, dengan kerusakan langsung terhadap infrastruktur dan bangunan sekitar US$108 miliar. Kebutuhan tersebut mencakup perumahan, fasilitas publik, jaringan transportasi, serta infrastruktur energi yang menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi. Artinya, Suriah harus membangun kembali kapasitas produksinya sambil memperbaiki layanan dasar bagi penduduk. PDB yang meningkat tanpa pemulihan listrik, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat tidak akan cukup untuk menghasilkan pemulihan yang merata.

Damaskus kini mengandalkan investasi swasta dan modal asing sebagai salah satu penggerak utama rekonstruksi. Al-Sharaa menyatakan bahwa investor dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait mulai menunjukkan minat, dengan sejumlah nota kesepahaman dan proyek yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Bidang properti, pariwisata, infrastruktur, dan energi menjadi bagian dari peluang investasi tersebut. Akan tetapi, nilai nota kesepahaman tidak selalu sama dengan modal yang telah dicairkan. Investor tetap akan memperhitungkan keamanan, kepastian hukum, akses perbankan, kemampuan pemerintah menjamin kontrak, dan prospek keuntungan jangka panjang.

Qatar memiliki posisi penting dalam upaya tersebut, tetapi kemampuan negara Teluk itu untuk menjadi penyandang dana utama Suriah tidak boleh dianggap tanpa batas. Gangguan perdagangan dan energi akibat krisis Selat Hormuz dapat meningkatkan biaya logistik dan menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian kawasan. Meski demikian, dampak krisis tidak otomatis membuat Qatar kehilangan kemampuan berinvestasi. Perusahaan-perusahaan Teluk masih dapat melihat Suriah sebagai peluang komersial, terutama jika negara tersebut mampu menyediakan jalur perdagangan alternatif, pelabuhan, dan layanan logistik yang menguntungkan.

Dalam konteks itu, hubungan ekonomi Suriah dengan Irak memperoleh arti strategis baru. Artikel Al-Monitor pada Oktober 2026 menyoroti perluasan kerja sama kedua negara melalui zona perdagangan bebas, penguatan prosedur kepabeanan, dan pembicaraan mengenai energi. Bagi Irak, hubungan tersebut berpotensi membuka jalur alternatif untuk sebagian kegiatan perdagangan dan ekspor energi ketika jalur maritim di kawasan Teluk menghadapi gangguan. Bagi Suriah, peningkatan arus barang dapat menghasilkan pendapatan dari transportasi, pergudangan, jasa pelabuhan, dan aktivitas perdagangan lintas batas. Namun, besarnya manfaat akan ditentukan oleh kapasitas infrastruktur dan keberlanjutan kesepakatan antarpemerintah.

Peluang lain datang dari pemulihan sektor minyak dan gas. Menurut gambaran ekonomi Suriah yang diterbitkan Bank Dunia pada 2026, pemerintah transisi berhasil memperluas kendali atas wilayah produksi penting sehingga bagian produksi minyak nasional yang berada di bawah kendalinya meningkat dari sekitar 20 persen menjadi 88 persen. Perubahan tersebut memperbesar peluang negara untuk memperoleh pendapatan energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menyediakan bahan bakar bagi industri. Namun, angka penguasaan wilayah produksi tidak boleh disamakan dengan kemampuan memproduksi minyak sesuai kapasitas penuh atau memperoleh pendapatan ekspor secara otomatis.

Perubahan kendali atas ladang minyak itu berkaitan erat dengan integrasi wilayah timur laut Suriah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintahan otonom pimpinan Kurdi dan dijaga SDF. Pada Januari 2026, pemerintah Suriah dan SDF mencapai kesepakatan gencatan senjata serta integrasi. Kesepakatan tersebut mengatur pengalihan kendali atas provinsi Deir ez-Zor dan Raqqa kepada pemerintah pusat, integrasi institusi sipil di Hasakah, serta penyerahan ladang minyak, ladang gas, dan perlintasan perbatasan kepada negara. Proses ini menjadi bagian penting dari upaya Damaskus menyatukan kembali institusi dan sumber daya ekonomi nasional.

Pada 25 Agustus 2026, Mazloum Abdi mengumumkan berakhirnya SDF sebagai kekuatan militer independen setelah proses integrasi ke dalam institusi negara. Sehari kemudian, perkembangan tersebut menjadi salah satu penanda perubahan hubungan antara mantan lawan dalam perang saudara. Pada 28 Agustus, Presiden al-Sharaa mengangkat Abdi sebagai penasihat kepresidenan. Reuters melaporkan bahwa pengangkatan itu merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi, meskipun kewenangan dan tugas spesifik Abdi dalam jabatan barunya belum dijelaskan secara terperinci.

Pengangkatan Abdi memiliki arti politik yang melampaui jabatan penasihat. Selama bertahun-tahun, SDF menguasai sebagian wilayah timur laut Suriah yang memiliki sumber daya energi, lahan pertanian, dan jalur perdagangan penting. Integrasi kepemimpinan SDF ke dalam struktur negara dapat membantu mengurangi risiko konflik baru, memperlancar koordinasi pemerintahan, dan memperkuat penerimaan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat. Namun, hasil tersebut tidak otomatis terjadi hanya karena seorang mantan komandan memperoleh jabatan di Damaskus. Keberhasilannya akan ditentukan oleh pembagian kewenangan, perlindungan hak warga Kurdi, penyelesaian persoalan administrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional.

Dari sisi ekonomi, integrasi wilayah SDF dapat memperluas basis penerimaan pemerintah Suriah. Sebelumnya, sebagian pendapatan dari minyak, perdagangan, dan pungutan perbatasan dikelola oleh struktur pemerintahan otonom di timur laut. Pengalihan pengelolaan ke institusi negara berpotensi menyatukan sistem kepabeanan, pengumpulan pendapatan, anggaran, dan distribusi layanan publik. Jika diterapkan secara transparan, kebijakan tersebut dapat memperbesar kemampuan Damaskus membiayai listrik, jalan, rumah sakit, sekolah, dan pemulihan kegiatan produksi di wilayah yang lama terpisah dari pemerintahan pusat.

Meski demikian, penguasaan administratif atas ladang minyak belum berarti Damaskus dapat mengambil seluruh hasil ekonominya tanpa kesepakatan dengan masyarakat dan elite lokal. Perjanjian integrasi mengatur pengalihan aset kepada negara, tetapi mekanisme pembagian pendapatan minyak dan gas tetap menjadi persoalan penting dalam pelaksanaannya. Kajian European Parliamentary Research Service mencatat bahwa selama proses integrasi belum sepenuhnya tuntas, SDF masih mengumpulkan sejumlah pendapatan perbatasan, pajak, dan sebagian penerimaan minyak, sementara pembicaraan mengenai pembagian hasil produksi minyak terus berlangsung. Karena itu, istilah “berbagi dengan SDF” perlu dipahami sebagai persoalan transisi dan perundingan mengenai pengelolaan pendapatan, bukan bukti bahwa semua ladang minyak telah memiliki skema bagi hasil yang seragam.

Integrasi juga membuka kemungkinan peningkatan produksi pertanian. Wilayah timur laut Suriah memiliki peran penting dalam produksi gandum dan komoditas pertanian lainnya. Penyatuan kebijakan distribusi bahan bakar, irigasi, pembelian hasil panen, dan transportasi dapat mengurangi hambatan perdagangan antardaerah. Jika petani memperoleh akses yang lebih baik terhadap pupuk, mesin, kredit, dan pasar, produksi domestik berpotensi meningkat. Dampaknya tidak hanya berupa tambahan PDB, tetapi juga pengurangan kebutuhan impor pangan dan perbaikan ketahanan pangan nasional.

Namun, penyatuan wilayah tidak otomatis menghasilkan ekonomi yang mandiri. Suriah masih membutuhkan investasi untuk memperbaiki jaringan listrik, pipa, kilang, fasilitas penyimpanan, jalan, dan sistem pembayaran. Produksi minyak juga membutuhkan teknologi, suku cadang, tenaga ahli, serta akses pasar. Tanpa perbaikan tersebut, kendali negara atas sumber daya hanya akan meningkatkan kewenangan administratif, bukan serta-merta meningkatkan pendapatan bersih. Pemerintah perlu memastikan bahwa keuntungan dari minyak dan gas benar-benar kembali ke perekonomian melalui investasi produktif dan pelayanan publik.

Kemandirian ekonomi juga bergantung pada kemampuan Suriah memperluas sektor di luar energi. Negara tersebut perlu memulihkan industri tekstil, pengolahan makanan, bahan bangunan, manufaktur ringan, dan pariwisata. Sektor-sektor ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan menyebarkan pertumbuhan ke berbagai wilayah. Jika perekonomian hanya bergantung pada minyak, pendapatan nasional akan mudah terguncang oleh perubahan harga dunia, gangguan produksi, atau konflik regional. Sebaliknya, basis industri dan pertanian yang lebih luas dapat memberikan sumber pendapatan yang lebih stabil.

Di sinilah pengangkatan Mazloum Abdi berpotensi memberikan manfaat ekonomi tidak langsung. Sebagai penasihat presiden, ia dapat menjadi saluran komunikasi politik antara pemerintah pusat dan komunitas Kurdi serta membantu menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan integrasi. Kepastian hubungan politik dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, memperlancar perpindahan barang, dan mengurangi risiko investasi di wilayah timur laut. Akan tetapi, karena tugas khusus Abdi belum dipaparkan secara jelas, pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi masih harus dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar simbol rekonsiliasi.

Risiko lain datang dari kondisi kawasan. Gangguan di Selat Hormuz dapat menaikkan biaya energi dan transportasi, menekan perdagangan, serta memengaruhi pariwisata dan investasi. Pada saat yang sama, ketegangan keamanan di dalam Suriah dapat membuat investor menunda proyek besar. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Suriah pada 2026 dapat mencapai 8–10 persen, didukung pemulihan pertanian, produksi minyak, konektivitas, dan rekonstruksi. Namun, lembaga tersebut juga menekankan bahwa proyeksi itu menghadapi ketidakpastian besar akibat konflik regional dan masalah keamanan domestik.

Jika ekonomi Suriah mencapai US$50 miliar pada 2026, untuk meningkat menjadi US$200 miliar dalam lima tahun berikutnya dibutuhkan pertumbuhan nominal dalam dolar sekitar 32 persen per tahun secara berkelanjutan. Perhitungan itu menunjukkan betapa beratnya target tersebut. Pertumbuhan nominal juga dapat dipengaruhi inflasi dan perubahan nilai tukar, sehingga tidak selalu mencerminkan peningkatan produksi riil dengan laju yang sama. Target US$200 miliar dalam sepuluh tahun secara matematis lebih mudah dicapai, tetapi tetap membutuhkan investasi besar, stabilitas politik, peningkatan produktivitas, dan akses pembiayaan internasional yang konsisten.

Pada akhirnya, integrasi wilayah SDF dan pengangkatan Mazloum Abdi sebagai penasihat presiden dapat memperkuat fondasi ekonomi Suriah dengan menyatukan pengelolaan sumber daya, memperluas basis penerimaan negara, dan mengurangi hambatan politik antardaerah. Penguasaan ladang minyak oleh Damaskus juga memberi pemerintah peluang lebih besar untuk membiayai rekonstruksi, meskipun pembagian pendapatan dan kebutuhan investasi tetap menjadi persoalan penting. Namun, kemandirian ekonomi tidak ditentukan oleh siapa yang menguasai ladang minyak semata. Keberhasilannya bergantung pada tata kelola pendapatan, pemerataan pembangunan, perlindungan hak masyarakat lokal, dan kemampuan mengubah sumber daya alam menjadi industri serta pekerjaan produktif.

Ambisi PDB US$200 miliar dengan demikian merupakan ujian bagi model pembangunan baru Suriah. Damaskus sedang berusaha beralih dari ketergantungan pada dukungan politik dan ekonomi satu sekutu menuju kombinasi pendapatan domestik, perdagangan regional, investasi Teluk, dan integrasi nasional. Jika kerja sama dengan wilayah timur laut berjalan damai dan pendapatan minyak dikelola secara transparan, Suriah dapat menjadi lebih mandiri dibandingkan ketika ekonominya terfragmentasi akibat perang. Tetapi apabila pembagian hasil sumber daya memicu ketidakpuasan baru, atau investasi hanya terkonsentrasi pada properti dan proyek besar tanpa memperluas produksi, target tersebut akan tetap menjadi ambisi politik yang jauh dari kenyataan.

Di tengah upaya menyatukan kembali wilayah timur laut, pemerintahan Ahmed al-Sharaa masih menghadapi tantangan besar di Suwayda, provinsi di Suriah selatan yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Berbeda dengan wilayah timur laut yang memiliki cadangan minyak dan gas serta lahan pertanian penting, Suwayda mempunyai basis sumber daya yang lebih terbatas. Kondisi tersebut membuat persoalan integrasi wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan identitas keagamaan, tetapi juga dengan kemampuan ekonomi untuk membiayai pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Dalam artikel yang diterbitkan The National Interest pada 13 Oktober 2026, Adam Dehsabzi berpendapat bahwa pembentukan negara Druze merdeka di Suwayda menghadapi hambatan ekonomi dan geografis yang sangat besar. Menurut analisisnya, wilayah tersebut tidak mempunyai sumber daya ekspor yang sebanding dengan ladang minyak di timur laut atau keunggulan pesisir Mediterania di wilayah barat Suriah. Keterbatasan air, peluang industri yang sempit, dan ketergantungan pada jalur darat menuju Damaskus turut membatasi kemampuan Suwayda membangun perekonomian mandiri. Pandangan tersebut merupakan analisis penulis, bukan kesimpulan bahwa masa depan politik komunitas Druze telah ditentukan.

Ketegangan Suwayda meningkat setelah bentrokan antara kelompok Druze dan suku Bedouin pada Juli 2025, yang kemudian melibatkan pasukan pemerintah transisi dan memicu intervensi militer Israel. Laporan mengenai korban dan tanggung jawab atas kekerasan tersebut berbeda-beda, sementara warga sipil menanggung dampak besar berupa korban jiwa, kerusakan, dan terganggunya kegiatan ekonomi. Pemerintah pusat akhirnya menarik pasukannya dari sejumlah wilayah Suwayda, sedangkan kelompok bersenjata lokal mempertahankan kendali atas keamanan setempat. Keadaan ini membuat pemulihan ekonomi dan pembangunan institusi pemerintahan yang diterima masyarakat menjadi semakin sulit.

Hikmat al-Hijri, salah satu pemimpin spiritual Druze yang paling berpengaruh di Suwayda, kemudian menjadi tokoh penting dalam penolakan terhadap integrasi penuh dengan Damaskus. Ia dan kelompok yang mendukungnya mendorong berbagai pilihan bagi masa depan wilayah itu, termasuk otonomi dan perlindungan dari pihak luar. Pada Agustus 2026, al-Hijri bahkan menyampaikan pernyataan yang menggambarkan komunitas Druze sebagai bagian integral dari Israel, sehingga memperdalam perselisihan politik dengan pemerintah Suriah. Namun, sikap tersebut tidak mewakili seluruh komunitas Druze; sebagian tokoh dan warga tetap menekankan identitas nasional Suriah serta menolak pemisahan wilayah.

Persoalan ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa kemerdekaan Suwayda sulit diwujudkan tanpa dukungan eksternal yang sangat besar. Sebuah negara kecil yang tidak memiliki akses laut, sumber daya ekspor yang kuat, atau basis industri memadai akan kesulitan membiayai impor bahan bakar, kebutuhan pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ketergantungan pada bantuan kemanusiaan maupun pendanaan dari luar dapat menutup sebagian kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Suwayda juga bergantung pada hubungan transportasi dengan wilayah lain, terutama jalan yang menghubungkannya dengan Damaskus, sehingga isolasi politik dapat langsung memperbesar biaya hidup dan distribusi barang.

The National Interest juga menyoroti dugaan berkembangnya penyelundupan narkotika, senjata, bahan bakar, dan alkohol sebagai salah satu sumber ekonomi gelap di kawasan tersebut. Penulis mengaitkan fenomena itu dengan perpindahan jaringan penyelundupan dari masa pemerintahan Assad dan keberadaan unsur-unsur bekas aparat rezim dalam kepemimpinan kelompok bersenjata lokal. Klaim mengenai keterlibatan individu dan kelompok tertentu harus diperlakukan secara hati-hati karena memerlukan pembuktian independen. Meski demikian, secara ekonomi, ketergantungan pada perdagangan ilegal merupakan persoalan serius karena dapat memperkuat kelompok bersenjata, menghalangi investasi resmi, dan meningkatkan risiko konflik dengan negara tetangga seperti Yordania.

Posisi negara-negara di sekitar Suriah juga membatasi peluang pembentukan negara Druze merdeka. Yordania berkepentingan menjaga perbatasannya, mempertahankan akses darat menuju Damaskus, dan mencegah penyelundupan narkotika. Lebanon pun memiliki alasan untuk mendukung integritas wilayah Suriah karena pemisahan berdasarkan identitas sektarian dapat memperburuk ketegangan di negara yang masyarakatnya juga terdiri atas beragam komunitas agama. Sementara itu, dukungan Israel terhadap kelompok Druze tertentu tidak dengan sendirinya berarti Israel bersedia menanggung seluruh biaya pembentukan dan pemeliharaan negara baru. Dukungan keamanan, kepentingan strategis, dan komitmen membiayai sebuah negara merupakan tiga hal yang berbeda.

Dari sudut pandang Damaskus, kondisi tersebut menciptakan peluang untuk menawarkan integrasi melalui jalur ekonomi dan politik, bukan semata-mata operasi militer. Pemerintah pusat dapat membuka kembali akses pendidikan, memperlancar distribusi bahan bakar dan pangan, membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, serta menghubungkan usaha lokal dengan pasar nasional. Jika warga Suwayda memperoleh manfaat nyata dari integrasi, dukungan terhadap kerja sama dengan Damaskus berpotensi meningkat. Namun, strategi itu hanya akan berhasil apabila pemerintah menjamin keamanan warga, melindungi hak komunitas Druze, menyelidiki pelanggaran yang dilakukan semua pihak, dan menghindari penghukuman kolektif terhadap masyarakat setempat.

Integrasi Suwayda dengan perekonomian nasional juga dapat melengkapi integrasi wilayah SDF di timur laut. Wilayah SDF menawarkan potensi minyak, gas, dan pertanian, sedangkan Suwayda membutuhkan konektivitas, lapangan kerja, investasi, dan akses terhadap layanan publik. Pemerintah Suriah dapat merancang kebijakan pembangunan yang menghubungkan pendapatan sumber daya alam dengan pembiayaan pembangunan di berbagai provinsi, termasuk daerah yang tertinggal. Akan tetapi, pemerataan tersebut membutuhkan sistem anggaran yang transparan dan pembagian penerimaan yang dipercaya masyarakat. Jika pendapatan minyak hanya terkonsentrasi di pemerintah pusat atau kelompok tertentu, integrasi teritorial berisiko menghasilkan ketidakpuasan baru alih-alih memperkuat persatuan ekonomi.

Pada akhirnya, masa depan ekonomi Suriah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Damaskus menguasai ladang minyak dan memperluas hubungan dagang dengan Irak serta negara-negara Teluk. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan membangun negara yang dapat diterima komunitas Kurdi, Druze, Arab, Alawit, Kristen, dan kelompok lainnya. Pengalaman Suwayda menunjukkan bahwa wilayah yang mempunyai keterbatasan sumber daya dapat semakin rentan apabila terisolasi secara politik, tetapi integrasi yang dipaksakan tanpa jaminan keamanan dan hak masyarakat juga dapat memicu perlawanan. Karena itu, strategi pembangunan yang menggabungkan rekonsiliasi, perlindungan minoritas, distribusi pendapatan yang adil, dan investasi produktif merupakan bagian penting dari upaya Suriah menuju kemandirian ekonomi dan target PDB US$200 miliar.

Baca selengkapnya

Read More

Myanmar Terbelah, Junta Hanya Berkuasa di 1/3 Wilayah

Enam tahun setelah kudeta militer mengguncang Myanmar, peta kekuasaan di negara itu menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda dengan klaim resmi pemerintah. Meskipun junta militer berhasil menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru, penguasaan wilayah mereka justru terus menyusut.

Berbagai lembaga pemantau konflik memperkirakan junta militer Myanmar atau Tatmadaw kini hanya mengendalikan sekitar 21 hingga 33 persen wilayah negara secara efektif. Sebaliknya, kelompok oposisi dan milisi etnis menguasai sekitar 38 hingga 42 persen wilayah Myanmar.

Sisa wilayah lainnya berada dalam status sengketa aktif. Di daerah-daerah ini, pertempuran berlangsung hampir setiap hari dan garis depan terus berubah sesuai dinamika perang.

Junta masih mempertahankan kendali kuat di wilayah jantung etnis Bamar yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Myanmar. Kota-kota penting seperti Naypyidaw, Yangon, dan Mandalay tetap berada di bawah kendali mereka.

Namun, dominasi di kota-kota besar tidak lagi mencerminkan penguasaan nasional secara menyeluruh. Banyak daerah pedesaan dan kawasan perbatasan telah jatuh ke tangan kelompok perlawanan.

Kelebihan utama junta saat ini berada di udara. Mereka mengandalkan jet tempur, helikopter serang, dan pesawat tanpa awak untuk menggempur wilayah yang dikuasai oposisi.

Serangan udara menjadi senjata utama Tatmadaw untuk menutupi berkurangnya kemampuan mengendalikan wilayah daratan. Berbagai operasi pemboman terus dilakukan terhadap basis-basis kelompok perlawanan.

Di sisi lain, kekuatan oposisi semakin terorganisasi. Mereka terdiri dari People's Defense Force (PDF) yang berafiliasi dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) serta berbagai Organisasi Bersenjata Etnis atau EAO.

Aliansi ini berhasil merebut banyak jalur perbatasan strategis yang berbatasan dengan Bangladesh, India, Thailand, dan Tiongkok. Keberhasilan tersebut memberikan akses logistik dan ekonomi yang sangat penting bagi gerakan perlawanan.

Salah satu keberhasilan terbesar oposisi terjadi di Negara Bagian Rakhine. Kelompok Arakan Army berhasil menguasai sebagian besar wilayah tersebut dan menekan pasukan junta hingga bertahan di beberapa kantong pertahanan utama.

Di kawasan lain seperti Sagaing, Magway, dan Shan, perang berlangsung sangat dinamis. Tidak ada pihak yang mampu menguasai wilayah secara mutlak dalam jangka panjang.

Konflik juga dipengaruhi faktor geopolitik. Tiongkok beberapa kali mendorong kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan untuk mengurangi operasi militer demi menjaga stabilitas kawasan.

Di tengah perang yang belum berakhir, junta militer tetap melaksanakan pemilu legislatif pada akhir 2025 hingga awal 2026. Pemilu tersebut berlangsung dalam kondisi keamanan yang sangat terbatas.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer meraih kemenangan telak. Mereka menguasai mayoritas kursi di Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi Myanmar.

Kemenangan itu terjadi setelah National League for Democracy (NLD), partai yang pernah dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dibubarkan oleh junta. Banyak tokoh oposisi juga masih berada di penjara.

Dengan parlemen yang didominasi kelompok pro-militer, proses pemilihan presiden berlangsung tanpa hambatan berarti. Hasilnya, pemimpin kudeta 2021, Min Aung Hlaing, terpilih sebagai presiden melalui mekanisme tidak langsung.

Pada April 2026, Min Aung Hlaing resmi dilantik sebagai presiden setelah melepaskan jabatan komando militernya. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memberikan wajah sipil terhadap pemerintahan yang tetap didominasi militer.

Meski demikian, legitimasi pemerintahan baru tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat internasional. Banyak negara dan organisasi internasional menilai pemilu Myanmar tidak berlangsung secara bebas dan adil.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, serta berbagai kelompok hak asasi manusia menyebut pemilu tersebut sebagai sandiwara politik yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan junta. Mereka menyoroti adanya intimidasi terhadap pemilih dan tidak terselenggaranya pemungutan suara di banyak wilayah konflik.

Situasi ini menciptakan paradoks besar di Myanmar. Di satu sisi, junta berhasil membentuk pemerintahan dan memenangkan pemilu. Namun di sisi lain, mereka justru kehilangan sebagian besar wilayah negara, sementara perang saudara terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir.

#myanmar #militer

https://www.facebook.com/share/p/17nNWWFeMW/

Baca selanjutnya

Read More