Nasib Partai Politik Pasca‑Perubahan Politik di Bangladesh, Rusia dkk

Perubahan politik besar kerap membentuk ulang lanskap partai di suatu negara, dan pengalaman di Bangladesh, Suriah, Irak, serta Rusia menunjukkan bahwa nasib partai polit​ik pascakonflik atau transisi sangat bergantung pada cara perubahan itu terjadi dan tujuan rezim baru. 

Di Bangladesh misalnya, politik telah lama didominasi oleh dua kekuatan besar yaitu Awami League dan Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang menguasai panggung politik sejak kemerdekaan negara itu pada 1971. Rivalitas antara kedua partai ini bertahan puluhan tahun hingga gelombang protes besar pada Juli 2024 yang menumbangkan pemerintahan Awami League dan menyebabkan keguncangan sistem politik nasional.

Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Muhammad Yunus kemudian melarang kegiatan politik Awami League dan menangguhkan pendaftarannya, sementara BNP tetap aktif dan dipastikan ikut kontestasi dalam pemilu mendatang meskipun dibayang‑bayangi upaya reformasi; suasana ini memunculkan partai baru seperti National Citizen Party, yang lahir dari gelombang aktivisme mahasiswa dan berharap membawa wajah baru dalam politik Bangladesh yang selama ini polar. 

Langkah pemerintah sementara Bangladesh dalam melarang aktivitas partai lama seperti Awami League sebagian besar merupakan respons atas massa protes yang menuntut perubahan drastis dari sistem partai yang dinilai gagal memberi kesejahteraan dan peluang politik adil. Pemerintah transisi menggunakan undang‑undang keamanan nasional untuk menindak partai tersebut sambil menunggu proses pengadilan terkait tindakan rezim lama, sebuah langkah yang mencerminkan upaya “reset” terhadap politik dominan yang selama ini melingkupi negara. Walau demikian, BNP sebagai partai besar tetap menjadi pesaing utama dalam pemilu mendatang di tengah munculnya partai‑partai baru yang mencoba memecah dominasi kekuatan lama. 

Kisah Suriah pascaperubahan rezim berbeda jauh. Di negara ini, Arab Socialist Baath Party telah menjadi simbol kekuasaan selama lebih dari enam dekade sejak menguasai pemerintahan melalui serangkaian kudeta militer pada tahun 1963 dan menyatukan ideologi pan‑Arab serta sosialisme dalam struktur negara. Baath di bawah keluarga Assad menjadi tulang punggung rezim yang otoriter dan sebagian besar struktur negara melekat padanya selama puluhan tahun. Namun, setelah runtuhnya pemerintah Assad pada Desember 2024 akibat serangan oposisi yang kuat, Baath menghadapi masa suram: partai tersebut menggantungkan aktivitasnya tanpa kepastian masa depan, banyak anggota elite pergi ke bawah tanah atau melarikan diri, sementara pihak transisi mencabut izin operasional dan pada awal 2025 secara formal membubarkan partai serta menyita asetnya sebagai langkah untuk membersihkan sistem dari pengaruh rezim lama. 

Pembubaran Baath di Suriah bukan hanya soal politik belaka, tetapi juga bagian dari upaya rezim transisi untuk menghancurkan organ politik yang terlalu kuat dan menjadi sarana dominasi rezim sebelumnya. Narasi publik di Suriah pascakonflik menganggap Baath telah mencederai hubungan negara dengan banyak negara lain dan memperluas korupsi yang merusak struktur sosial dan ekonomi, sehingga pembubaran partai ini dipandang oleh sebagian rakyat sebagai langkah penting menuju pluralisme politik yang sesungguhnya. 

Di Irak, nasib partai politik lama juga ditentukan oleh cara perubahan rezim terjadi, yaitu melalui invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 yang menyingkirkan rezim Saddam Hussein dan sekaligus memutus dominasi Iraqi Baath Party. Otoritas pendudukan segera menerapkan kebijakan de‑Ba’athification yang melarang partai beroperasi, menyingkirkan anggota‑anggota kunci dari posisi pemerintahan, dan memastikan bahwa Baath tidak lagi mempunyai peran dalam politik formal di negara itu. Kebijakan ini bahkan dimasukkan dalam konstitusi baru Irak, yang secara tegas melarang Baath berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. 

Hilangnya Baath di Irak menciptakan kekosongan politik yang segera diisi oleh banyak partai baru yang terbentuk pascakonflik, termasuk kelompok‑kelompok berbasis sektarian atau etnis, serta aliansi baru yang menandai babak pluralisme politik yang sebelumnya tidak mungkin terjadi di bawah satu partai dominan. Transformasi ini menunjukkan bahwa penghapusan paksa partai lama bisa membuka ruang bagi fragmentasi kekuatan politik baru, namun juga bisa menimbulkan tantangan baru terkait identitas dan stabilitas politik nasional. 

Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menghadapi proses perubahan sistem partai yang relatif lebih damai dan gradual dibandingkan Suriah atau Irak. Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), yang selama bertahun‑tahun menjadi satu‑satunya partai berkuasa di seluruh federasi komunis tersebut, kehilangan monopoli kekuasaan ketika percobaan kudeta pada Agustus 1991 gagal dan Uni Soviet mulai diliberalisasi. PKUS pada akhirnya dibubarkan sebagai organisasi tunggal yang memonopoli politik, dan berbagai partai baru pun bermunculan ketika masyarakat Soviet, khususnya di wilayah Rusia, mulai menerapkan sistem multipartai sebagai bagian dari proses demokratisasi. 

Pasca‑Uni Soviet, Rusia tidak kembali kepada satu partai dominan tetapi membuka ruang bagi partai‑partai dengan ideologi beragam, yang mencerminkan pergeseran dari sistem politik komunis terpadu menuju sistem yang lebih terbuka meskipun tantangan demokrasi tetap ada. Polarisasi politik yang muncul sejak 1991 menunjukkan bahwa partai baru, termasuk Partai Komunis Federasi Rusia yang mencoba mempertahankan warisan ideologi lama, harus bersaing dalam kontestasi politik bersama banyak kekuatan baru lainnya di negara itu. 

Perbandingan keempat negara itu mencerminkan spektrum yang luas dari nasib partai lama setelah perubahan rezim. Di Bangladesh, partai lama digugat lewat larangan sementara dan bangkitnya partai baru dari aspirasi reformasi, tetapi tidak sepenuhnya dihapus; ini menunjukkan strategi transisi yang bersifat moderat untuk menjaga stabilitas politik sambil membuka ruang bagi perubahan. Di Suriah dan Irak, pembubaran paksa dan pelarangan partai lama seperti Baath menjadi bagian dari proyek rekonstruksi sosial dan politik setelah rezim otoriter runtuh, membuka jalan bagi pluralisme absolut tetapi juga menimbulkan risiko fragmentasi tajam. Di Rusia, proses perubahan pasca‑1991 dipengaruhi oleh internalisasi reformasi tanpa intervensi militer langsung, sehingga mengarah pada sistem multipartai dengan kompetisi ideologis baru yang relatif lebih damai. 

Setiap jalur tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu formula tunggal dalam menangani partai lama pascaperubahan besar; pilihan strategis sangat dipengaruhi oleh sejarah politik, kekuatan sosial, serta karakter konflik atau transisi yang terjadi di masing‑masing negara. 

Baca selanjutnya

Read More

Peta Kurdi dan Politik Kabilah

Keberadaan bangsa Kurdi di Timur Tengah kerap dipersepsikan sebagai satu kesatuan homogen, padahal secara bahasa, sejarah, dan struktur sosial, Kurdi justru terfragmentasi dalam beberapa rumpun besar yang tersebar lintas negara dan kepentingan geopolitik.

Secara umum, para ahli membagi Kurdi ke dalam sedikitnya lima rumpun utama berdasarkan bahasa dan wilayah, yakni Kurmanji, Sorani, Pehlewani (Kurdi Selatan), Zazaki, dan Gorani. Dua rumpun pertama menjadi yang paling dominan secara demografis dan politik.

Kurmanji merupakan rumpun terbesar. Penuturnya tersebar luas di Turkiye tenggara, Suriah utara, Armenia, Azerbaijan, serta Irak bagian utara seperti Duhok dan wilayah Bahdinan. Kurmanji identik dengan struktur kabilah kuat dan tradisi milisi.

Di Turkiye, mayoritas Kurdi adalah Kurmanji, termasuk komunitas di Diyarbakir, Mardin, dan Van. Di Suriah, rumpun ini mendominasi wilayah Hasakah, Kobane, dan Afrin, menjadi basis sosial utama PKK dan cabangnya, PYD/YPG.

Sorani menempati posisi kedua terbesar. Rumpun ini tersebar di Irak tengah-utara seperti Erbil, Sulaymaniyah, dan Kirkuk, serta Iran barat. Sorani berkembang di wilayah urban dan menjadi bahasa administrasi di Kurdistan Irak.

Di Iran, Sorani hidup berdampingan dengan rumpun Kurdi Selatan atau Pehlewani yang tersebar di Kermanshah, Ilam, dan Lorestan. Pehlewani dikenal sebagai rumpun Kurdi tertua yang secara linguistik dekat dengan bahasa Iran kuno.

Selain itu terdapat Zazaki, yang banyak ditemukan di Turkiye timur seperti Dersim dan Bingöl. Status Zazaki kerap diperdebatkan, apakah bagian dari Kurdi atau bahasa Iranik terpisah, namun secara budaya penuturnya masih mengidentifikasi diri sebagai Kurdi.

Gorani atau Hawrami merupakan rumpun kecil yang tersebar di kawasan perbatasan Iran-Irak. Meski minoritas, Gorani memiliki peran historis besar sebagai bahasa sastra dan keagamaan di masa lalu.

Di Kaukasus, komunitas Kurdi Kurmanji masih ditemukan di Armenia dan Azerbaijan, sisa dari kebijakan migrasi era Tsar Rusia dan Uni Soviet. Meski jumlahnya kecil, mereka mempertahankan identitas Kurdi lintas generasi.

Keragaman rumpun ini menjelaskan mengapa politik Kurdi jarang bersatu. Perbedaan bahasa, agama, dan struktur sosial membuat kepentingan tiap wilayah sering bertabrakan, bahkan di dalam satu negara.

Di Irak, fragmentasi itu paling terlihat. Wilayah Kurdistan praktis terbagi dua rumpun kekuasaan besar yang berakar dari latar sosiologis berbeda, yakni kelompok Barzani dan Talabani.

Keluarga Barzani berasal dari rumpun Kurmanji dan berakar pada kabilah Barzan di wilayah pedesaan utara. Mereka membangun kekuatan politik melalui loyalitas suku dan kontrol wilayah, yang kini terwujud dalam Partai Demokrat Kurdistan (KDP).

Nama Barzani sering disalahartikan terkait dengan “Barzanji”. Secara etimologis, keduanya memang berasal dari kawasan Barzan, namun Barzanji lebih merujuk pada tradisi religius dan sastra maulid, bukan garis politik langsung.

Sementara itu, Talabani berasal dari rumpun Sorani dan latar belakang keluarga ulama perkotaan. Basis mereka berkembang di Sulaymaniyah dan Kirkuk, dengan pendekatan politik yang lebih ideologis dan koalisi lintas suku.

Dua rumpun kekuasaan ini membelah Kurdistan Irak secara de facto. Erbil dan Duhok dikuasai KDP-Barzani, sementara Sulaymaniyah menjadi basis PUK-Talabani, dengan orientasi eksternal yang berbeda pula.

Pembelahan ini bukan sekadar rivalitas personal, melainkan cerminan benturan dua model Kurdi: Kurdi kabilah pedesaan versus Kurdi urban-intelektual. Pola ini terus memengaruhi dinamika Kurdi di Suriah dan Turkiye.

Di Suriah, konflik antara PKK/YPG dan ENKS mencerminkan ulang pertarungan lama tersebut. PKK berakar pada Kurmanji militan, sementara ENKS dekat dengan garis Barzani dan tradisi Kurdi non-revolusioner.

Sementara di Iran, fragmentasi rumpun Kurdi justru membuat gerakan separatis sulit menyatu, karena Sorani, Pehlewani, dan Gorani memiliki orientasi politik dan keagamaan berbeda.

Keragaman rumpun Kurdi ini menunjukkan bahwa persoalan Kurdi bukan semata soal negara atau kemerdekaan, melainkan persoalan struktur sosial, sejarah lokal, dan warisan kabilah yang saling bertabrakan.

Dengan latar seperti itu, setiap upaya menyatukan Kurdi dalam satu proyek politik besar selalu menghadapi tantangan internal, bahkan sebelum berhadapan dengan tekanan negara-negara tempat mereka bermukim.

Realitas inilah yang membuat isu Kurdi terus menjadi salah satu teka-teki paling kompleks di Timur Tengah, di mana identitas bersama kerap kalah oleh sejarah perpecahan yang lebih tua dan mengakar.

Baca selanjutnya

Read More

Klan Kurdi Tolak Agenda Separatisme SDF/PKK di Suriah

Sebuah video pernyataan sikap dari klan Kurdi Al-Didan yang juga dikenal sebagai Al-Baraziya beredar luas di media sosial dan memantik perhatian publik Suriah. Video tersebut memuat pandangan politik dan keamanan klan itu terkait perkembangan terbaru di Suriah, khususnya di wilayah timur dan utara negara tersebut.

Dalam rekaman yang diunggah pada 14 Januari 2026 oleh saluran Maysoun Berkdar, para tokoh klan Al-Didan secara tegas menyampaikan posisi mereka terhadap isu persatuan nasional. Mereka menegaskan bahwa Suriah harus tetap utuh sebagai satu negara yang berdaulat tanpa pembagian wilayah.

Klan tersebut menolak secara terbuka segala bentuk proyek separatisme atau upaya memaksakan kehendak politik melalui kekuatan senjata. Menurut mereka, penggunaan senjata di luar kerangka negara hanya akan memperpanjang konflik dan memperdalam perpecahan sosial.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai masa depan wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali penuh pemerintah pusat. Klan Al-Didan menilai bahwa solusi bagi Suriah tidak terletak pada fragmentasi, melainkan pada rekonsiliasi nasional.

Dalam video tersebut, para perwakilan klan juga menyoroti posisi masyarakat Kurdi di Suriah. Mereka menegaskan bahwa warga Kurdi merupakan bagian asli dan tak terpisahkan dari bangsa Suriah, dengan sejarah dan identitas yang menyatu dengan negara.

Mereka menolak anggapan bahwa masyarakat Kurdi dapat diwakili oleh satu faksi atau organisasi tertentu. Menurut klan Al-Didan, pluralitas politik dan sosial di kalangan Kurdi Suriah tidak bisa direduksi menjadi satu suara tunggal.

Secara khusus, klan ini menyatakan bahwa Pasukan Demokratik Suriah atau SDF tidak mewakili masyarakat Kurdi secara keseluruhan. Klaim tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa legitimasi representasi tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan militer.

Mereka juga mengkritik komposisi internal SDF, dengan menyebut bahwa sebagian besar anggotanya bukan berasal dari etnis Kurdi. Atas dasar itu, SDF dinilai lebih sebagai entitas politik dan militer sementara daripada representasi aspirasi Kurdi Suriah.

Kritik ini menempatkan SDF dalam sorotan baru, terutama di tengah pembicaraan mengenai integrasi atau penataan ulang struktur keamanan di wilayah utara Suriah. Klan Al-Didan menilai bahwa keberadaan organisasi bersenjata di luar negara menjadi sumber ketidakstabilan jangka panjang.

Selain kritik, video tersebut juga memuat seruan langsung kepada masyarakat Kurdi. Klan Al-Didan mengimbau agar warga tidak terhasut oleh narasi yang mereka sebut sebagai kebohongan dan penyesatan yang menggunakan nama Kurdi untuk kepentingan sempit.

Menurut mereka, penggunaan identitas etnis sebagai alat mobilisasi politik bersenjata justru merugikan masyarakat Kurdi sendiri. Hal ini berpotensi menempatkan warga sipil dalam posisi rentan di tengah konflik yang berlarut-larut.

Klan tersebut menegaskan bahwa hak-hak warga Kurdi hanya dapat dijamin melalui keadilan, hukum, dan kemitraan nasional. Mereka menolak gagasan bahwa hak tersebut bisa diperoleh melalui senjata atau proyek politik yang berdiri di luar otoritas negara.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan nasionalis yang menekankan integrasi, bukan otonomi bersenjata. Dalam pandangan mereka, negara yang kuat dan adil menjadi prasyarat bagi perlindungan seluruh kelompok etnis dan sosial.

Lebih jauh, klan Al-Didan menyerukan solusi nasional yang komprehensif untuk mengakhiri krisis Suriah. Mereka menilai bahwa semua pihak harus menempatkan kepentingan negara di atas agenda kelompok.

Dalam konteks ini, SDF didesak untuk mengambil posisi yang mereka sebut sebagai bertanggung jawab secara nasional. Klan tersebut meminta agar organisasi itu berkontribusi pada persatuan negara, bukan mempertahankan struktur bersenjata yang terpisah.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah agar kepemilikan senjata dibatasi hanya pada negara. Menurut mereka, monopoli senjata oleh negara merupakan syarat utama bagi terciptanya stabilitas dan keamanan jangka panjang.

Mereka menilai bahwa pluralitas milisi dan pasukan bersenjata selama ini menjadi faktor utama kekacauan keamanan. Tanpa penyatuan otoritas senjata, Suriah dinilai sulit keluar dari siklus konflik.

Video ini juga dibaca sebagai sinyal politik dari sebagian elite sosial Kurdi yang ingin mengambil jarak dari konflik bersenjata. Pernyataan klan Al-Didan menunjukkan adanya dinamika internal di kalangan masyarakat Kurdi Suriah.

Di tengah proses politik yang belum pasti, suara-suara seperti ini berpotensi memengaruhi perdebatan nasional tentang rekonstruksi negara. Posisi klan Al-Didan menegaskan bahwa isu Kurdi di Suriah tidak bersifat monolitik.

Dengan menyampaikan sikap secara terbuka, klan tersebut tampak berupaya menempatkan diri sebagai bagian dari solusi nasional. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masa depan Suriah, menurut mereka, hanya bisa dibangun melalui persatuan, bukan pemisahan.

Baca selanjutnya

Read More