Peta Kurdi dan Politik Kabilah

Keberadaan bangsa Kurdi di Timur Tengah kerap dipersepsikan sebagai satu kesatuan homogen, padahal secara bahasa, sejarah, dan struktur sosial, Kurdi justru terfragmentasi dalam beberapa rumpun besar yang tersebar lintas negara dan kepentingan geopolitik.

Secara umum, para ahli membagi Kurdi ke dalam sedikitnya lima rumpun utama berdasarkan bahasa dan wilayah, yakni Kurmanji, Sorani, Pehlewani (Kurdi Selatan), Zazaki, dan Gorani. Dua rumpun pertama menjadi yang paling dominan secara demografis dan politik.

Kurmanji merupakan rumpun terbesar. Penuturnya tersebar luas di Turkiye tenggara, Suriah utara, Armenia, Azerbaijan, serta Irak bagian utara seperti Duhok dan wilayah Bahdinan. Kurmanji identik dengan struktur kabilah kuat dan tradisi milisi.

Di Turkiye, mayoritas Kurdi adalah Kurmanji, termasuk komunitas di Diyarbakir, Mardin, dan Van. Di Suriah, rumpun ini mendominasi wilayah Hasakah, Kobane, dan Afrin, menjadi basis sosial utama PKK dan cabangnya, PYD/YPG.

Sorani menempati posisi kedua terbesar. Rumpun ini tersebar di Irak tengah-utara seperti Erbil, Sulaymaniyah, dan Kirkuk, serta Iran barat. Sorani berkembang di wilayah urban dan menjadi bahasa administrasi di Kurdistan Irak.

Di Iran, Sorani hidup berdampingan dengan rumpun Kurdi Selatan atau Pehlewani yang tersebar di Kermanshah, Ilam, dan Lorestan. Pehlewani dikenal sebagai rumpun Kurdi tertua yang secara linguistik dekat dengan bahasa Iran kuno.

Selain itu terdapat Zazaki, yang banyak ditemukan di Turkiye timur seperti Dersim dan Bingöl. Status Zazaki kerap diperdebatkan, apakah bagian dari Kurdi atau bahasa Iranik terpisah, namun secara budaya penuturnya masih mengidentifikasi diri sebagai Kurdi.

Gorani atau Hawrami merupakan rumpun kecil yang tersebar di kawasan perbatasan Iran-Irak. Meski minoritas, Gorani memiliki peran historis besar sebagai bahasa sastra dan keagamaan di masa lalu.

Di Kaukasus, komunitas Kurdi Kurmanji masih ditemukan di Armenia dan Azerbaijan, sisa dari kebijakan migrasi era Tsar Rusia dan Uni Soviet. Meski jumlahnya kecil, mereka mempertahankan identitas Kurdi lintas generasi.

Keragaman rumpun ini menjelaskan mengapa politik Kurdi jarang bersatu. Perbedaan bahasa, agama, dan struktur sosial membuat kepentingan tiap wilayah sering bertabrakan, bahkan di dalam satu negara.

Di Irak, fragmentasi itu paling terlihat. Wilayah Kurdistan praktis terbagi dua rumpun kekuasaan besar yang berakar dari latar sosiologis berbeda, yakni kelompok Barzani dan Talabani.

Keluarga Barzani berasal dari rumpun Kurmanji dan berakar pada kabilah Barzan di wilayah pedesaan utara. Mereka membangun kekuatan politik melalui loyalitas suku dan kontrol wilayah, yang kini terwujud dalam Partai Demokrat Kurdistan (KDP).

Nama Barzani sering disalahartikan terkait dengan “Barzanji”. Secara etimologis, keduanya memang berasal dari kawasan Barzan, namun Barzanji lebih merujuk pada tradisi religius dan sastra maulid, bukan garis politik langsung.

Sementara itu, Talabani berasal dari rumpun Sorani dan latar belakang keluarga ulama perkotaan. Basis mereka berkembang di Sulaymaniyah dan Kirkuk, dengan pendekatan politik yang lebih ideologis dan koalisi lintas suku.

Dua rumpun kekuasaan ini membelah Kurdistan Irak secara de facto. Erbil dan Duhok dikuasai KDP-Barzani, sementara Sulaymaniyah menjadi basis PUK-Talabani, dengan orientasi eksternal yang berbeda pula.

Pembelahan ini bukan sekadar rivalitas personal, melainkan cerminan benturan dua model Kurdi: Kurdi kabilah pedesaan versus Kurdi urban-intelektual. Pola ini terus memengaruhi dinamika Kurdi di Suriah dan Turkiye.

Di Suriah, konflik antara PKK/YPG dan ENKS mencerminkan ulang pertarungan lama tersebut. PKK berakar pada Kurmanji militan, sementara ENKS dekat dengan garis Barzani dan tradisi Kurdi non-revolusioner.

Sementara di Iran, fragmentasi rumpun Kurdi justru membuat gerakan separatis sulit menyatu, karena Sorani, Pehlewani, dan Gorani memiliki orientasi politik dan keagamaan berbeda.

Keragaman rumpun Kurdi ini menunjukkan bahwa persoalan Kurdi bukan semata soal negara atau kemerdekaan, melainkan persoalan struktur sosial, sejarah lokal, dan warisan kabilah yang saling bertabrakan.

Dengan latar seperti itu, setiap upaya menyatukan Kurdi dalam satu proyek politik besar selalu menghadapi tantangan internal, bahkan sebelum berhadapan dengan tekanan negara-negara tempat mereka bermukim.

Realitas inilah yang membuat isu Kurdi terus menjadi salah satu teka-teki paling kompleks di Timur Tengah, di mana identitas bersama kerap kalah oleh sejarah perpecahan yang lebih tua dan mengakar.

Baca selanjutnya

Read More

Klan Kurdi Tolak Agenda Separatisme SDF/PKK di Suriah

Sebuah video pernyataan sikap dari klan Kurdi Al-Didan yang juga dikenal sebagai Al-Baraziya beredar luas di media sosial dan memantik perhatian publik Suriah. Video tersebut memuat pandangan politik dan keamanan klan itu terkait perkembangan terbaru di Suriah, khususnya di wilayah timur dan utara negara tersebut.

Dalam rekaman yang diunggah pada 14 Januari 2026 oleh saluran Maysoun Berkdar, para tokoh klan Al-Didan secara tegas menyampaikan posisi mereka terhadap isu persatuan nasional. Mereka menegaskan bahwa Suriah harus tetap utuh sebagai satu negara yang berdaulat tanpa pembagian wilayah.

Klan tersebut menolak secara terbuka segala bentuk proyek separatisme atau upaya memaksakan kehendak politik melalui kekuatan senjata. Menurut mereka, penggunaan senjata di luar kerangka negara hanya akan memperpanjang konflik dan memperdalam perpecahan sosial.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai masa depan wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali penuh pemerintah pusat. Klan Al-Didan menilai bahwa solusi bagi Suriah tidak terletak pada fragmentasi, melainkan pada rekonsiliasi nasional.

Dalam video tersebut, para perwakilan klan juga menyoroti posisi masyarakat Kurdi di Suriah. Mereka menegaskan bahwa warga Kurdi merupakan bagian asli dan tak terpisahkan dari bangsa Suriah, dengan sejarah dan identitas yang menyatu dengan negara.

Mereka menolak anggapan bahwa masyarakat Kurdi dapat diwakili oleh satu faksi atau organisasi tertentu. Menurut klan Al-Didan, pluralitas politik dan sosial di kalangan Kurdi Suriah tidak bisa direduksi menjadi satu suara tunggal.

Secara khusus, klan ini menyatakan bahwa Pasukan Demokratik Suriah atau SDF tidak mewakili masyarakat Kurdi secara keseluruhan. Klaim tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa legitimasi representasi tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan militer.

Mereka juga mengkritik komposisi internal SDF, dengan menyebut bahwa sebagian besar anggotanya bukan berasal dari etnis Kurdi. Atas dasar itu, SDF dinilai lebih sebagai entitas politik dan militer sementara daripada representasi aspirasi Kurdi Suriah.

Kritik ini menempatkan SDF dalam sorotan baru, terutama di tengah pembicaraan mengenai integrasi atau penataan ulang struktur keamanan di wilayah utara Suriah. Klan Al-Didan menilai bahwa keberadaan organisasi bersenjata di luar negara menjadi sumber ketidakstabilan jangka panjang.

Selain kritik, video tersebut juga memuat seruan langsung kepada masyarakat Kurdi. Klan Al-Didan mengimbau agar warga tidak terhasut oleh narasi yang mereka sebut sebagai kebohongan dan penyesatan yang menggunakan nama Kurdi untuk kepentingan sempit.

Menurut mereka, penggunaan identitas etnis sebagai alat mobilisasi politik bersenjata justru merugikan masyarakat Kurdi sendiri. Hal ini berpotensi menempatkan warga sipil dalam posisi rentan di tengah konflik yang berlarut-larut.

Klan tersebut menegaskan bahwa hak-hak warga Kurdi hanya dapat dijamin melalui keadilan, hukum, dan kemitraan nasional. Mereka menolak gagasan bahwa hak tersebut bisa diperoleh melalui senjata atau proyek politik yang berdiri di luar otoritas negara.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan nasionalis yang menekankan integrasi, bukan otonomi bersenjata. Dalam pandangan mereka, negara yang kuat dan adil menjadi prasyarat bagi perlindungan seluruh kelompok etnis dan sosial.

Lebih jauh, klan Al-Didan menyerukan solusi nasional yang komprehensif untuk mengakhiri krisis Suriah. Mereka menilai bahwa semua pihak harus menempatkan kepentingan negara di atas agenda kelompok.

Dalam konteks ini, SDF didesak untuk mengambil posisi yang mereka sebut sebagai bertanggung jawab secara nasional. Klan tersebut meminta agar organisasi itu berkontribusi pada persatuan negara, bukan mempertahankan struktur bersenjata yang terpisah.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah agar kepemilikan senjata dibatasi hanya pada negara. Menurut mereka, monopoli senjata oleh negara merupakan syarat utama bagi terciptanya stabilitas dan keamanan jangka panjang.

Mereka menilai bahwa pluralitas milisi dan pasukan bersenjata selama ini menjadi faktor utama kekacauan keamanan. Tanpa penyatuan otoritas senjata, Suriah dinilai sulit keluar dari siklus konflik.

Video ini juga dibaca sebagai sinyal politik dari sebagian elite sosial Kurdi yang ingin mengambil jarak dari konflik bersenjata. Pernyataan klan Al-Didan menunjukkan adanya dinamika internal di kalangan masyarakat Kurdi Suriah.

Di tengah proses politik yang belum pasti, suara-suara seperti ini berpotensi memengaruhi perdebatan nasional tentang rekonstruksi negara. Posisi klan Al-Didan menegaskan bahwa isu Kurdi di Suriah tidak bersifat monolitik.

Dengan menyampaikan sikap secara terbuka, klan tersebut tampak berupaya menempatkan diri sebagai bagian dari solusi nasional. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masa depan Suriah, menurut mereka, hanya bisa dibangun melalui persatuan, bukan pemisahan.

Baca selanjutnya

Read More

Kunci Semalka di Utara Suriah

Dalam perhitungan strategis ke depan, semakin banyak pengamat melihat bahwa pemerintah Suriah perlu memprioritaskan penguasaan Perlintasan Semalka dibandingkan target lain di timur laut. Isu ini bukan sekadar soal satu titik perbatasan, melainkan simpul geopolitik yang menghubungkan Suriah, Irak, Turki, dan dinamika Kurdi regional.

Semalka terletak di perbatasan Suriah–Irak, menghubungkan wilayah timur laut Suriah dengan Kurdistan Irak. Selama bertahun-tahun, perlintasan ini menjadi urat nadi logistik, ekonomi, dan politik bagi SDF serta aktor-aktor Kurdi lintas negara.

Di sekitar Semalka juga terdapat ladang minyak dan jalur distribusi energi yang bernilai tinggi. Namun bagi Damaskus, kepentingan Semalka melampaui soal migas. Penguasaan perlintasan ini berarti membuka kembali pintu kedaulatan negara yang selama ini terpotong.

Tanpa Semalka, Suriah praktis terputus dari jalur darat langsung ke Irak bagian utara. Negara kehilangan kendali atas keluar-masuk barang, manusia, dan pengaruh politik dari wilayah yang secara hukum masih berada dalam teritorialnya.

Bagi pemerintah Suriah, merebut kembali Semalka berarti mematahkan salah satu pilar otonomi de facto SDF. Selama perlintasan itu berada di luar kendali Damaskus, wilayah timur laut tetap memiliki akses mandiri ke dunia luar.

Namun langkah ini bukan tanpa konsekuensi regional. Banyak pihak mempertanyakan apakah penguasaan Semalka akan memicu ketegangan dengan Kurdistan Irak, khususnya dengan Pemerintah Daerah Kurdistan yang memiliki dinamika internal kompleks.

Politik Kurdi di Irak tidak tunggal. Di satu sisi ada kubu Barzani yang cenderung pragmatis dan dekat dengan Turki. Di sisi lain ada kubu Talabani yang lebih cair hubungannya dengan aktor-aktor Kurdi lintas batas, termasuk elemen yang dekat dengan PKK.

PKK sendiri menjadi faktor sensitif. Kehadirannya di Irak utara selama ini memiliki tujuan strategis yang jelas, mulai dari membangun basis militer, mengontrol jalur perbatasan Irak–Turki, hingga memengaruhi keseimbangan politik Kurdi internal.

Salah satu ambisi penting PKK adalah memotong jalur perdagangan antara Turki dan Irak. Dengan melemahkan konektivitas ini, PKK berupaya menekan Ankara sekaligus memperkuat posisi tawarnya di kawasan.

Dalam konteks itu, akses ke perbatasan Suriah dan Perlintasan Semalka menjadi sangat strategis. Semalka membuka koridor yang menghubungkan Irak utara, Suriah timur laut, dan jaringan Kurdi lintas negara.

Bagi Turki, konfigurasi semacam ini adalah ancaman langsung. Setiap langkah yang memperkuat posisi PKK di sekitar Semalka otomatis masuk radar keamanan Ankara.

Di sisi lain, Kurdistan Irak juga berada dalam posisi rumit. Mereka harus menyeimbangkan hubungan dengan Turki sebagai mitra ekonomi utama, dengan realitas bahwa PKK tetap menjadi pemain di wilayah mereka.

Jika Suriah berhasil mengambil alih Semalka, kendali PKK atas jalur ini berpotensi terputus. Hal ini justru bisa mengurangi tekanan terhadap Kurdistan Irak dari sisi Turki.

Karena itu, asumsi bahwa Kurdistan Irak pasti akan marah tidak sepenuhnya tepat. Reaksi mereka kemungkinan akan bergantung pada bagaimana pengalihan kendali itu dilakukan dan siapa yang diuntungkan.

Bagi Damaskus, penguasaan Semalka dapat menjadi kartu tawar diplomatik. Ia bisa digunakan untuk menata ulang hubungan dengan Baghdad, Erbil, bahkan Ankara dalam satu paket kepentingan keamanan regional.

Lebih jauh, Semalka juga menentukan arah masa depan timur laut Suriah. Selama perlintasan ini berada di luar kontrol negara, setiap proyek rekonsiliasi dan reintegrasi akan selalu setengah jalan.

Pengamat menilai bahwa Damaskus memahami risiko ini. Fokus pada Semalka bukan sekadar soal peta, tetapi soal menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh aktor non-negara.

Dalam konteks konflik Turki–Kurdi yang belum selesai, setiap titik perbatasan memiliki makna berlapis. Semalka menjadi salah satu titik paling sensitif karena mempertemukan kepentingan Suriah, Irak, Turki, dan faksi-faksi Kurdi.

Jika berhasil dikuasai, Semalka dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Jalur logistik SDF melemah, ruang gerak PKK menyempit, dan posisi negara Suriah menguat.

Namun jalan menuju ke sana menuntut kehati-hatian ekstrem. Satu langkah keliru bisa memicu reaksi berantai di Irak utara dan memperkeruh hubungan regional.

Karena itulah, Semalka bukan sekadar perlintasan. Ia adalah kunci geopolitik yang menentukan apakah Suriah benar-benar bisa menutup bab fragmentasi di utara, atau kembali terjebak dalam permainan aktor lintas batas.

Baca selanjutnya

Read More