Myanmar Terbelah, Junta Hanya Berkuasa di 1/3 Wilayah

Enam tahun setelah kudeta militer mengguncang Myanmar, peta kekuasaan di negara itu menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda dengan klaim resmi pemerintah. Meskipun junta militer berhasil menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru, penguasaan wilayah mereka justru terus menyusut.

Berbagai lembaga pemantau konflik memperkirakan junta militer Myanmar atau Tatmadaw kini hanya mengendalikan sekitar 21 hingga 33 persen wilayah negara secara efektif. Sebaliknya, kelompok oposisi dan milisi etnis menguasai sekitar 38 hingga 42 persen wilayah Myanmar.

Sisa wilayah lainnya berada dalam status sengketa aktif. Di daerah-daerah ini, pertempuran berlangsung hampir setiap hari dan garis depan terus berubah sesuai dinamika perang.

Junta masih mempertahankan kendali kuat di wilayah jantung etnis Bamar yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Myanmar. Kota-kota penting seperti Naypyidaw, Yangon, dan Mandalay tetap berada di bawah kendali mereka.

Namun, dominasi di kota-kota besar tidak lagi mencerminkan penguasaan nasional secara menyeluruh. Banyak daerah pedesaan dan kawasan perbatasan telah jatuh ke tangan kelompok perlawanan.

Kelebihan utama junta saat ini berada di udara. Mereka mengandalkan jet tempur, helikopter serang, dan pesawat tanpa awak untuk menggempur wilayah yang dikuasai oposisi.

Serangan udara menjadi senjata utama Tatmadaw untuk menutupi berkurangnya kemampuan mengendalikan wilayah daratan. Berbagai operasi pemboman terus dilakukan terhadap basis-basis kelompok perlawanan.

Di sisi lain, kekuatan oposisi semakin terorganisasi. Mereka terdiri dari People's Defense Force (PDF) yang berafiliasi dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) serta berbagai Organisasi Bersenjata Etnis atau EAO.

Aliansi ini berhasil merebut banyak jalur perbatasan strategis yang berbatasan dengan Bangladesh, India, Thailand, dan Tiongkok. Keberhasilan tersebut memberikan akses logistik dan ekonomi yang sangat penting bagi gerakan perlawanan.

Salah satu keberhasilan terbesar oposisi terjadi di Negara Bagian Rakhine. Kelompok Arakan Army berhasil menguasai sebagian besar wilayah tersebut dan menekan pasukan junta hingga bertahan di beberapa kantong pertahanan utama.

Di kawasan lain seperti Sagaing, Magway, dan Shan, perang berlangsung sangat dinamis. Tidak ada pihak yang mampu menguasai wilayah secara mutlak dalam jangka panjang.

Konflik juga dipengaruhi faktor geopolitik. Tiongkok beberapa kali mendorong kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan untuk mengurangi operasi militer demi menjaga stabilitas kawasan.

Di tengah perang yang belum berakhir, junta militer tetap melaksanakan pemilu legislatif pada akhir 2025 hingga awal 2026. Pemilu tersebut berlangsung dalam kondisi keamanan yang sangat terbatas.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer meraih kemenangan telak. Mereka menguasai mayoritas kursi di Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi Myanmar.

Kemenangan itu terjadi setelah National League for Democracy (NLD), partai yang pernah dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dibubarkan oleh junta. Banyak tokoh oposisi juga masih berada di penjara.

Dengan parlemen yang didominasi kelompok pro-militer, proses pemilihan presiden berlangsung tanpa hambatan berarti. Hasilnya, pemimpin kudeta 2021, Min Aung Hlaing, terpilih sebagai presiden melalui mekanisme tidak langsung.

Pada April 2026, Min Aung Hlaing resmi dilantik sebagai presiden setelah melepaskan jabatan komando militernya. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memberikan wajah sipil terhadap pemerintahan yang tetap didominasi militer.

Meski demikian, legitimasi pemerintahan baru tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat internasional. Banyak negara dan organisasi internasional menilai pemilu Myanmar tidak berlangsung secara bebas dan adil.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, serta berbagai kelompok hak asasi manusia menyebut pemilu tersebut sebagai sandiwara politik yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan junta. Mereka menyoroti adanya intimidasi terhadap pemilih dan tidak terselenggaranya pemungutan suara di banyak wilayah konflik.

Situasi ini menciptakan paradoks besar di Myanmar. Di satu sisi, junta berhasil membentuk pemerintahan dan memenangkan pemilu. Namun di sisi lain, mereka justru kehilangan sebagian besar wilayah negara, sementara perang saudara terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir.

#myanmar #militer

https://www.facebook.com/share/p/17nNWWFeMW/

Baca selanjutnya

Read More

Perbandingan Sistem Pendidikan India dan Indonesia di Masa Lalu

Kebangkitan kembali Nalanda University sering memunculkan pertanyaan mengapa India tidak melakukan hal serupa terhadap madrasah-madrasah (kurikulum nizhamiya) besar era Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Padahal pada masanya, lembaga-lembaga tersebut juga menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan ulama, cendekiawan, hakim, astronom, dan birokrat.

Salah satu alasannya adalah karena Nalanda dikenal sebagai satu institusi besar yang memiliki identitas jelas sejak masa kuno. Sementara pendidikan Islam di India abad pertengahan lebih berkembang melalui jaringan madrasah, masjid, khanqah, dan halaqah para ulama yang tersebar di berbagai kota. Tradisinya hidup, tetapi tidak selalu terikat pada satu kampus tunggal.

Madrasah-madrasah terkenal seperti Madrasah Hauz Khas, Madrasah Rahimiyah, atau Madrasah Ghaziuddin Khan memang pernah menjadi pusat pembelajaran penting. Namun sebagian bangunannya telah rusak, berubah fungsi, atau tidak lagi memiliki kesinambungan kelembagaan yang utuh seperti yang dimiliki Nalanda dalam ingatan sejarah modern India.

Keadaan tersebut sebenarnya mirip dengan perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Pada masa awal penyebaran Islam, proses belajar tidak selalu berlangsung di kompleks pesantren besar. Banyak pengajian berlangsung dalam bentuk halaqah di rumah ulama, surau, langgar, atau masjid yang menjadi pusat pendidikan masyarakat setempat.

Di wilayah Tapanuli misalnya, tradisi belajar agama selama berabad-abad berlangsung di masjid dan madrasah-madrasah (disebut mendersa) sederhana yang menyatu dengan kehidupan kampung. Para murid tinggal di sekitar guru atau datang dari desa-desa lain untuk mengikuti pengajian kitab, sebagaimana terjadi dalam tradisi pendidikan Islam di berbagai wilayah dunia Islam.

Meski demikian, Nusantara juga mengenal lembaga pendidikan Islam yang lebih terorganisasi sejak masa awal. Salah satu yang sering disebut adalah Dayah Cot Kala di Aceh yang menurut sejumlah tradisi lokal telah berkembang sejak sekitar abad ke-9 atau masa-masa awal Islamisasi kawasan tersebut. Lembaga seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam Nusantara tidak hanya berbentuk halaqah kecil, tetapi juga memiliki pusat studi yang cukup besar.

Contoh lain adalah Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu di Kebumen, Jawa Tengah. Pesantren ini dikenal luas sebagai salah satu pesantren tertua di Jawa dan disebut didirikan pada tahun 1475 oleh Sayyid Muhammad Isa. Dengan usia lebih dari lima abad, Somalangu menjadi salah satu bukti kesinambungan pendidikan Islam yang panjang di Nusantara.

Menariknya, pesantren-pesantren Nusantara yang bertahan hingga sekarang tidak selalu bertahan karena bangunan aslinya tetap utuh. Yang bertahan justru jaringan keilmuan, sanad guru, tradisi pengajaran, dan identitas lembaganya. Bangunan dapat berubah berkali-kali, tetapi lembaganya tetap hidup.

Fenomena serupa sebenarnya terjadi pada warisan pendidikan Islam India. Meskipun banyak madrasah Kesultanan Delhi dan Mughal tidak lagi beroperasi di bangunan aslinya, tradisi intelektualnya diteruskan oleh lembaga-lembaga yang lebih muda seperti Darul Uloom Deoband, Nadwatul Ulama, dan Aligarh Muslim University.

Karena itu, perbedaan antara Nalanda dan madrasah-madrasah Islam India bukan semata-mata soal penting atau tidak pentingnya warisan tersebut. Nalanda dihidupkan kembali sebagai simbol sebuah institusi kuno yang telah lama hilang, sedangkan tradisi pendidikan Islam India dan Nusantara pada umumnya tidak benar-benar hilang. Ia terus hidup melalui guru, murid, pesantren, dayah, surau, dan madrasah yang berkembang dari generasi ke generasi, meskipun sering kali tidak lagi menempati bangunan tempat semuanya bermula.

Baca selanjutnya

Read More

Aliansi, Vassal, dan Proxy Global

Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel kerap menjadi bahan perdebatan dalam analisis geopolitik modern, terutama ketika dibandingkan dengan model kekuasaan klasik seperti sistem vassal atau relasi kekaisaran.

Sebagian pengamat melihat hubungan tersebut sebagai bentuk ketergantungan yang menyerupai “negara-klien”, di mana Israel sangat bergantung pada dukungan militer dan diplomatik Washington.

Namun, penyederhanaan ini sering dianggap tidak cukup akurat karena Israel tetap memiliki otonomi kebijakan yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus bertentangan dengan kepentingan Amerika.

Dalam praktiknya, hubungan ini lebih mencerminkan aliansi strategis dengan ketimpangan kekuatan, bukan subordinasi penuh seperti dalam sistem feodal.

Analogi historis yang sering digunakan adalah hubungan antara Kekaisaran Ottoman dan Mesir di bawah Muhammad Ali Pasha.

Pada awalnya, Mesir merupakan bagian formal dari Ottoman, tunduk pada otoritas Sultan di Istanbul.

Namun di bawah Muhammad Ali, Mesir berkembang menjadi entitas semi-otonom dengan kekuatan militer dan ekonomi sendiri.

Ketegangan pun memuncak dalam konflik seperti Perang Ottoman–Mesir (1831–1833) yang menunjukkan bahwa “bawahan” dapat menantang pusat kekuasaan.

Dalam konteks ini, analogi tersebut menangkap pola penting: ketergantungan tidak selalu berarti kepatuhan mutlak.

Meski demikian, perbedaan mendasar tetap ada karena Mesir masih bagian legal dari Ottoman, sedangkan Israel adalah negara merdeka sepenuhnya.

Selain itu, konflik Ottoman–Mesir bersifat internal dalam satu imperium, sementara hubungan AS–Israel berada dalam kerangka sistem internasional modern antarnegara.

Di sisi lain, dinamika di Timur Tengah memperlihatkan model hubungan berbeda, yakni antara Iran dan kelompok seperti Hezbollah serta Houthi movement.

Berbeda dengan Israel, Hezbollah bukanlah negara, melainkan aktor non-negara yang mempunyai sayap politik formal dan yang memiliki hubungan aliansi militer, dan finansial erat dengan Iran. Kelompok ini lahir sebagai akibat penjajahan Israel di Lebanon.

Kelompok ini juga sering dipandang sebagai aliansi strategi regional Iran, khususnya dalam menghadapi Israel dan sekutu-sekutunya.

Hal serupa juga terlihat pada Houthi di Yaman, yang menjadi bagian dari jaringan “poros perlawanan” yang melibatkan Iran di kawasan.

Perbedaan utama dengan hubungan AS–Israel terletak pada tingkat kedaulatan dan struktur aktor.

Israel adalah negara berdaulat dengan institusi lengkap, sedangkan Hezbollah dan Houthi adalah aktor non-negara yang berfungsi sebagai instrumen geopolitik.

Jika diperluas ke konteks sejarah Asia, pola “perpanjangan tangan” ini memiliki kemiripan menarik dengan hubungan antara Belanda dan Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC.

VOC didirikan sebagai perusahaan dagang, tetapi diberi kewenangan luar biasa oleh negara Belanda, termasuk hak untuk berperang, membuat perjanjian, dan mengelola wilayah.

Dengan kewenangan tersebut, VOC pada praktiknya bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam ekspansi kolonial di Asia, termasuk di Nusantara.

Dalam banyak kasus, VOC menjalankan fungsi yang biasanya dimiliki negara, seperti militer, diplomasi, dan administrasi wilayah.

Di sinilah muncul kemiripan dengan Hezbollah sebagai “alat proyeksi kekuatan” Iran, meski dalam konteks yang sangat berbeda.

Keduanya bukan negara utama, tetapi menjalankan kepentingan strategis pihak yang lebih besar melalui struktur yang lebih fleksibel.

Namun perbedaan penting tetap ada, karena VOC adalah entitas korporasi resmi dengan legitimasi hukum dari negara, sedangkan Hezbollah adalah aktor non-negara berbasis ideologi dan milisi.

Selain itu, VOC berorientasi pada ekonomi dan kolonialisme, sementara Hezbollah bergerak dalam kerangka konflik ideologis dan militer modern.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa konsep “proxy” atau “perpanjangan tangan” telah lama ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah.

Dari VOC di era kolonial hingga Hezbollah di Timur Tengah, pola dasarnya tetap serupa: aktor sekunder digunakan untuk memperluas pengaruh tanpa keterlibatan langsung penuh.

Sementara itu, hubungan seperti AS–Israel tetap berada dalam kategori berbeda, yakni aliansi antarnegara dengan tingkat kemandirian yang jauh lebih tinggi.

Dengan demikian, dunia geopolitik tidak bisa dipahami hanya dengan satu model seperti vassal atau proxy semata.

Sebaliknya, ia terdiri dari spektrum hubungan yang kompleks, mulai dari kekaisaran, aliansi strategis, hingga jaringan proxy lintas negara dan aktor non-negara.

Memahami variasi ini menjadi kunci untuk membaca dinamika kekuasaan global, baik di masa lalu maupun masa kini.

Baca selengkapnya

Read More