Klan Kurdi Tolak Agenda Separatisme SDF/PKK di Suriah

Sebuah video pernyataan sikap dari klan Kurdi Al-Didan yang juga dikenal sebagai Al-Baraziya beredar luas di media sosial dan memantik perhatian publik Suriah. Video tersebut memuat pandangan politik dan keamanan klan itu terkait perkembangan terbaru di Suriah, khususnya di wilayah timur dan utara negara tersebut.

Dalam rekaman yang diunggah pada 14 Januari 2026 oleh saluran Maysoun Berkdar, para tokoh klan Al-Didan secara tegas menyampaikan posisi mereka terhadap isu persatuan nasional. Mereka menegaskan bahwa Suriah harus tetap utuh sebagai satu negara yang berdaulat tanpa pembagian wilayah.

Klan tersebut menolak secara terbuka segala bentuk proyek separatisme atau upaya memaksakan kehendak politik melalui kekuatan senjata. Menurut mereka, penggunaan senjata di luar kerangka negara hanya akan memperpanjang konflik dan memperdalam perpecahan sosial.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai masa depan wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali penuh pemerintah pusat. Klan Al-Didan menilai bahwa solusi bagi Suriah tidak terletak pada fragmentasi, melainkan pada rekonsiliasi nasional.

Dalam video tersebut, para perwakilan klan juga menyoroti posisi masyarakat Kurdi di Suriah. Mereka menegaskan bahwa warga Kurdi merupakan bagian asli dan tak terpisahkan dari bangsa Suriah, dengan sejarah dan identitas yang menyatu dengan negara.

Mereka menolak anggapan bahwa masyarakat Kurdi dapat diwakili oleh satu faksi atau organisasi tertentu. Menurut klan Al-Didan, pluralitas politik dan sosial di kalangan Kurdi Suriah tidak bisa direduksi menjadi satu suara tunggal.

Secara khusus, klan ini menyatakan bahwa Pasukan Demokratik Suriah atau SDF tidak mewakili masyarakat Kurdi secara keseluruhan. Klaim tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa legitimasi representasi tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan militer.

Mereka juga mengkritik komposisi internal SDF, dengan menyebut bahwa sebagian besar anggotanya bukan berasal dari etnis Kurdi. Atas dasar itu, SDF dinilai lebih sebagai entitas politik dan militer sementara daripada representasi aspirasi Kurdi Suriah.

Kritik ini menempatkan SDF dalam sorotan baru, terutama di tengah pembicaraan mengenai integrasi atau penataan ulang struktur keamanan di wilayah utara Suriah. Klan Al-Didan menilai bahwa keberadaan organisasi bersenjata di luar negara menjadi sumber ketidakstabilan jangka panjang.

Selain kritik, video tersebut juga memuat seruan langsung kepada masyarakat Kurdi. Klan Al-Didan mengimbau agar warga tidak terhasut oleh narasi yang mereka sebut sebagai kebohongan dan penyesatan yang menggunakan nama Kurdi untuk kepentingan sempit.

Menurut mereka, penggunaan identitas etnis sebagai alat mobilisasi politik bersenjata justru merugikan masyarakat Kurdi sendiri. Hal ini berpotensi menempatkan warga sipil dalam posisi rentan di tengah konflik yang berlarut-larut.

Klan tersebut menegaskan bahwa hak-hak warga Kurdi hanya dapat dijamin melalui keadilan, hukum, dan kemitraan nasional. Mereka menolak gagasan bahwa hak tersebut bisa diperoleh melalui senjata atau proyek politik yang berdiri di luar otoritas negara.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan nasionalis yang menekankan integrasi, bukan otonomi bersenjata. Dalam pandangan mereka, negara yang kuat dan adil menjadi prasyarat bagi perlindungan seluruh kelompok etnis dan sosial.

Lebih jauh, klan Al-Didan menyerukan solusi nasional yang komprehensif untuk mengakhiri krisis Suriah. Mereka menilai bahwa semua pihak harus menempatkan kepentingan negara di atas agenda kelompok.

Dalam konteks ini, SDF didesak untuk mengambil posisi yang mereka sebut sebagai bertanggung jawab secara nasional. Klan tersebut meminta agar organisasi itu berkontribusi pada persatuan negara, bukan mempertahankan struktur bersenjata yang terpisah.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah agar kepemilikan senjata dibatasi hanya pada negara. Menurut mereka, monopoli senjata oleh negara merupakan syarat utama bagi terciptanya stabilitas dan keamanan jangka panjang.

Mereka menilai bahwa pluralitas milisi dan pasukan bersenjata selama ini menjadi faktor utama kekacauan keamanan. Tanpa penyatuan otoritas senjata, Suriah dinilai sulit keluar dari siklus konflik.

Video ini juga dibaca sebagai sinyal politik dari sebagian elite sosial Kurdi yang ingin mengambil jarak dari konflik bersenjata. Pernyataan klan Al-Didan menunjukkan adanya dinamika internal di kalangan masyarakat Kurdi Suriah.

Di tengah proses politik yang belum pasti, suara-suara seperti ini berpotensi memengaruhi perdebatan nasional tentang rekonstruksi negara. Posisi klan Al-Didan menegaskan bahwa isu Kurdi di Suriah tidak bersifat monolitik.

Dengan menyampaikan sikap secara terbuka, klan tersebut tampak berupaya menempatkan diri sebagai bagian dari solusi nasional. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masa depan Suriah, menurut mereka, hanya bisa dibangun melalui persatuan, bukan pemisahan.

Baca selanjutnya

Read More

Kunci Semalka di Utara Suriah

Dalam perhitungan strategis ke depan, semakin banyak pengamat melihat bahwa pemerintah Suriah perlu memprioritaskan penguasaan Perlintasan Semalka dibandingkan target lain di timur laut. Isu ini bukan sekadar soal satu titik perbatasan, melainkan simpul geopolitik yang menghubungkan Suriah, Irak, Turki, dan dinamika Kurdi regional.

Semalka terletak di perbatasan Suriah–Irak, menghubungkan wilayah timur laut Suriah dengan Kurdistan Irak. Selama bertahun-tahun, perlintasan ini menjadi urat nadi logistik, ekonomi, dan politik bagi SDF serta aktor-aktor Kurdi lintas negara.

Di sekitar Semalka juga terdapat ladang minyak dan jalur distribusi energi yang bernilai tinggi. Namun bagi Damaskus, kepentingan Semalka melampaui soal migas. Penguasaan perlintasan ini berarti membuka kembali pintu kedaulatan negara yang selama ini terpotong.

Tanpa Semalka, Suriah praktis terputus dari jalur darat langsung ke Irak bagian utara. Negara kehilangan kendali atas keluar-masuk barang, manusia, dan pengaruh politik dari wilayah yang secara hukum masih berada dalam teritorialnya.

Bagi pemerintah Suriah, merebut kembali Semalka berarti mematahkan salah satu pilar otonomi de facto SDF. Selama perlintasan itu berada di luar kendali Damaskus, wilayah timur laut tetap memiliki akses mandiri ke dunia luar.

Namun langkah ini bukan tanpa konsekuensi regional. Banyak pihak mempertanyakan apakah penguasaan Semalka akan memicu ketegangan dengan Kurdistan Irak, khususnya dengan Pemerintah Daerah Kurdistan yang memiliki dinamika internal kompleks.

Politik Kurdi di Irak tidak tunggal. Di satu sisi ada kubu Barzani yang cenderung pragmatis dan dekat dengan Turki. Di sisi lain ada kubu Talabani yang lebih cair hubungannya dengan aktor-aktor Kurdi lintas batas, termasuk elemen yang dekat dengan PKK.

PKK sendiri menjadi faktor sensitif. Kehadirannya di Irak utara selama ini memiliki tujuan strategis yang jelas, mulai dari membangun basis militer, mengontrol jalur perbatasan Irak–Turki, hingga memengaruhi keseimbangan politik Kurdi internal.

Salah satu ambisi penting PKK adalah memotong jalur perdagangan antara Turki dan Irak. Dengan melemahkan konektivitas ini, PKK berupaya menekan Ankara sekaligus memperkuat posisi tawarnya di kawasan.

Dalam konteks itu, akses ke perbatasan Suriah dan Perlintasan Semalka menjadi sangat strategis. Semalka membuka koridor yang menghubungkan Irak utara, Suriah timur laut, dan jaringan Kurdi lintas negara.

Bagi Turki, konfigurasi semacam ini adalah ancaman langsung. Setiap langkah yang memperkuat posisi PKK di sekitar Semalka otomatis masuk radar keamanan Ankara.

Di sisi lain, Kurdistan Irak juga berada dalam posisi rumit. Mereka harus menyeimbangkan hubungan dengan Turki sebagai mitra ekonomi utama, dengan realitas bahwa PKK tetap menjadi pemain di wilayah mereka.

Jika Suriah berhasil mengambil alih Semalka, kendali PKK atas jalur ini berpotensi terputus. Hal ini justru bisa mengurangi tekanan terhadap Kurdistan Irak dari sisi Turki.

Karena itu, asumsi bahwa Kurdistan Irak pasti akan marah tidak sepenuhnya tepat. Reaksi mereka kemungkinan akan bergantung pada bagaimana pengalihan kendali itu dilakukan dan siapa yang diuntungkan.

Bagi Damaskus, penguasaan Semalka dapat menjadi kartu tawar diplomatik. Ia bisa digunakan untuk menata ulang hubungan dengan Baghdad, Erbil, bahkan Ankara dalam satu paket kepentingan keamanan regional.

Lebih jauh, Semalka juga menentukan arah masa depan timur laut Suriah. Selama perlintasan ini berada di luar kontrol negara, setiap proyek rekonsiliasi dan reintegrasi akan selalu setengah jalan.

Pengamat menilai bahwa Damaskus memahami risiko ini. Fokus pada Semalka bukan sekadar soal peta, tetapi soal menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh aktor non-negara.

Dalam konteks konflik Turki–Kurdi yang belum selesai, setiap titik perbatasan memiliki makna berlapis. Semalka menjadi salah satu titik paling sensitif karena mempertemukan kepentingan Suriah, Irak, Turki, dan faksi-faksi Kurdi.

Jika berhasil dikuasai, Semalka dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Jalur logistik SDF melemah, ruang gerak PKK menyempit, dan posisi negara Suriah menguat.

Namun jalan menuju ke sana menuntut kehati-hatian ekstrem. Satu langkah keliru bisa memicu reaksi berantai di Irak utara dan memperkeruh hubungan regional.

Karena itulah, Semalka bukan sekadar perlintasan. Ia adalah kunci geopolitik yang menentukan apakah Suriah benar-benar bisa menutup bab fragmentasi di utara, atau kembali terjebak dalam permainan aktor lintas batas.

Baca selanjutnya

Read More

Gaji Rendah dan Daya Tarik Jadi Tentara di Suriah

Pertanyaan mengenai apakah gaji sekitar 60 dolar per bulan cukup untuk menarik warga Suriah menjadi tentara pasca-Assad merupakan isu yang sangat relevan. Kondisi ekonomi negara yang hancur akibat perang selama lebih dari satu dekade membuat pendapatan masyarakat sangat rendah. Dalam situasi ini, profesi tentara bisa menjadi pilihan sebagian orang, meski wajib militer tidak lagi diterapkan.

Di bawah rezim Assad, gaji tentara reguler bahkan lebih rendah daripada standar internasional. Banyak prajurit hanya menerima gaji antara 30 hingga 50 dolar per bulan. Sebagian besar dari mereka bertahan bukan karena imbalan finansial, melainkan karena terikat kewajiban wajib militer, tekanan sosial, atau tidak ada pilihan lain.

Dengan hilangnya sistem wajib militer, Suriah pasca-Assad menghadapi tantangan besar dalam membangun angkatan bersenjata profesional. Tanpa paksaan, satu-satunya cara merekrut tentara adalah melalui insentif. Jika gaji hanya 60 dolar per bulan, daya tariknya jelas terbatas.

Bagi banyak warga Suriah, angka 60 dolar nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok, sewa rumah, dan transportasi telah meningkat pesat akibat inflasi dan keruntuhan infrastruktur. Dalam kondisi seperti ini, gaji tentara lebih terlihat sebagai simbol pengabdian ketimbang sumber penghidupan.

Meski begitu, ada faktor lain yang bisa membuat profesi tentara tetap menarik. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai jalan untuk mendapatkan status sosial, akses ke jaringan politik, atau peluang ekonomi tidak langsung seperti bantuan logistik dan fasilitas. Bagi keluarga miskin, meski gaji kecil, kepastian pendapatan rutin bisa menjadi alasan.

Namun, jika dibandingkan dengan sektor lain, tentara dengan gaji 60 dolar bisa kalah bersaing. Misalnya, pekerja yang berhasil masuk ke lembaga internasional atau sektor swasta di wilayah perbatasan bisa memperoleh penghasilan jauh lebih besar, bahkan mendekati 500 dolar per bulan. Perbedaan ini akan membuat profesi militer kehilangan daya tarik.

Pemerintahan baru Suriah kemungkinan besar harus mempertimbangkan skema tambahan selain gaji. Misalnya, menyediakan fasilitas kesehatan gratis, subsidi makanan, atau jaminan pensiun. Hal ini akan menambah nilai bagi mereka yang bergabung, meski gaji pokoknya tidak besar.

Dalam sejarah banyak negara pascakonflik, tentara sering direkrut bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan janji masa depan. Rasa nasionalisme, kebutuhan menjaga keamanan lokal, dan peluang karier bisa menjadi faktor yang membuat orang tetap bersedia mendaftar. Suriah mungkin harus menggunakan pendekatan serupa.

Meski demikian, realitas ekonomi tidak bisa diabaikan. Dengan harga roti, bahan bakar, dan listrik yang terus naik, gaji 60 dolar cepat habis dalam hitungan minggu. Tanpa insentif tambahan, rekrutmen tentara secara sukarela akan sangat terbatas.

Di sisi lain, banyak pemuda Suriah yang tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Tingginya angka pengangguran bisa membuat profesi tentara tetap menarik meskipun gajinya kecil. Bagi sebagian orang, lebih baik mendapat 60 dolar rutin daripada tidak ada penghasilan sama sekali.

Kondisi ini juga membuka peluang risiko lain. Jika pemerintah tidak mampu memberikan gaji layak, kelompok bersenjata non-negara atau milisi bisa memanfaatkan celah tersebut dengan menawarkan bayaran lebih tinggi. Sejarah perang Suriah sudah menunjukkan bahwa banyak pemuda memilih bergabung dengan faksi bersenjata tertentu karena gaji dan fasilitas lebih baik.

Dalam jangka panjang, membangun tentara profesional dengan gaji rendah adalah tantangan berat. Negara-negara lain yang berhasil mereformasi militernya pascaperang biasanya menaikkan standar gaji sebagai langkah pertama untuk menarik tenaga terampil dan membangun disiplin.

Jika Suriah ingin keluar dari siklus konflik, tentara tidak boleh hanya dilihat sebagai "pekerjaan terakhir" bagi yang tidak punya pilihan. Profesi militer harus dipandang sebagai karier yang dihormati dengan imbalan layak. Untuk itu, 60 dolar jelas jauh dari cukup.

Meski begitu, ada kemungkinan bahwa pemerintah baru akan tetap memanfaatkan angka pengangguran tinggi untuk merekrut tentara dengan gaji kecil. Strategi ini mungkin berhasil jangka pendek, tetapi berisiko menciptakan pasukan yang tidak loyal, mudah korup, dan rentan direkrut pihak lain.

Bagi sebagian pemuda di pedesaan, profesi tentara bisa dipandang sebagai kesempatan keluar dari kemiskinan, meski gajinya rendah. Mereka mungkin berharap mendapatkan keuntungan sampingan seperti akses ke bantuan pangan, jaringan bisnis, atau perlindungan bagi keluarga mereka.

Namun di kota-kota besar seperti Aleppo dan Damaskus, gaji 60 dolar jelas tidak akan cukup untuk menarik minat. Warga perkotaan lebih terbiasa dengan biaya hidup tinggi, sehingga mereka akan menolak profesi militer kecuali ada kenaikan signifikan dalam gaji atau fasilitas.

Faktor lain yang menentukan adalah keamanan jangka panjang. Jika Suriah benar-benar memasuki fase stabil, risiko menjadi tentara berkurang. Dalam kondisi aman, orang mungkin mau menerima gaji rendah demi status pegawai tetap. Tetapi jika konflik masih berlanjut, risiko nyawa akan membuat gaji kecil tidak sepadan.

Secara politik, pemerintah baru juga tidak bisa mengandalkan militer murah tanpa memperhitungkan legitimasi. Tentara dengan gaji rendah rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencari tambahan penghasilan, misalnya pungli atau korupsi. Hal ini bisa merusak citra negara baru.

Pada akhirnya, gaji 60 dolar per bulan mungkin cukup untuk merekrut sebagian warga Suriah yang miskin dan tidak memiliki pilihan kerja lain. Namun, itu tidak cukup untuk membangun angkatan bersenjata profesional yang loyal dan berfungsi baik. Tanpa reformasi ekonomi yang serius, tentara Suriah pasca-Assad berisiko mengulang pola lama dengan pasukan lemah dan mudah goyah.

Kesimpulannya, gaji kecil hanya bisa menjadi solusi sementara. Jika pemerintahan baru benar-benar ingin menarik warga bergabung secara sukarela, mereka harus menggabungkan insentif finansial yang lebih layak dengan visi nasionalisme, jaminan sosial, dan stabilitas jangka panjang. Tanpa itu, profesi tentara tidak akan memiliki daya tarik di mata masyarakat Suriah.

Dibuat oleh AI, baca selanjutnya

Read More