Enam tahun setelah kudeta militer mengguncang Myanmar, peta kekuasaan di negara itu menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda dengan klaim resmi pemerintah. Meskipun junta militer berhasil menggelar pemilu dan membentuk pemerintahan baru, penguasaan wilayah mereka justru terus menyusut.
Berbagai lembaga pemantau konflik memperkirakan junta militer Myanmar atau Tatmadaw kini hanya mengendalikan sekitar 21 hingga 33 persen wilayah negara secara efektif. Sebaliknya, kelompok oposisi dan milisi etnis menguasai sekitar 38 hingga 42 persen wilayah Myanmar.
Sisa wilayah lainnya berada dalam status sengketa aktif. Di daerah-daerah ini, pertempuran berlangsung hampir setiap hari dan garis depan terus berubah sesuai dinamika perang.
Junta masih mempertahankan kendali kuat di wilayah jantung etnis Bamar yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Myanmar. Kota-kota penting seperti Naypyidaw, Yangon, dan Mandalay tetap berada di bawah kendali mereka.
Namun, dominasi di kota-kota besar tidak lagi mencerminkan penguasaan nasional secara menyeluruh. Banyak daerah pedesaan dan kawasan perbatasan telah jatuh ke tangan kelompok perlawanan.
Kelebihan utama junta saat ini berada di udara. Mereka mengandalkan jet tempur, helikopter serang, dan pesawat tanpa awak untuk menggempur wilayah yang dikuasai oposisi.
Serangan udara menjadi senjata utama Tatmadaw untuk menutupi berkurangnya kemampuan mengendalikan wilayah daratan. Berbagai operasi pemboman terus dilakukan terhadap basis-basis kelompok perlawanan.
Di sisi lain, kekuatan oposisi semakin terorganisasi. Mereka terdiri dari People's Defense Force (PDF) yang berafiliasi dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) serta berbagai Organisasi Bersenjata Etnis atau EAO.
Aliansi ini berhasil merebut banyak jalur perbatasan strategis yang berbatasan dengan Bangladesh, India, Thailand, dan Tiongkok. Keberhasilan tersebut memberikan akses logistik dan ekonomi yang sangat penting bagi gerakan perlawanan.
Salah satu keberhasilan terbesar oposisi terjadi di Negara Bagian Rakhine. Kelompok Arakan Army berhasil menguasai sebagian besar wilayah tersebut dan menekan pasukan junta hingga bertahan di beberapa kantong pertahanan utama.
Di kawasan lain seperti Sagaing, Magway, dan Shan, perang berlangsung sangat dinamis. Tidak ada pihak yang mampu menguasai wilayah secara mutlak dalam jangka panjang.
Konflik juga dipengaruhi faktor geopolitik. Tiongkok beberapa kali mendorong kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan untuk mengurangi operasi militer demi menjaga stabilitas kawasan.
Di tengah perang yang belum berakhir, junta militer tetap melaksanakan pemilu legislatif pada akhir 2025 hingga awal 2026. Pemilu tersebut berlangsung dalam kondisi keamanan yang sangat terbatas.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer meraih kemenangan telak. Mereka menguasai mayoritas kursi di Majelis Rendah maupun Majelis Tinggi Myanmar.
Kemenangan itu terjadi setelah National League for Democracy (NLD), partai yang pernah dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dibubarkan oleh junta. Banyak tokoh oposisi juga masih berada di penjara.
Dengan parlemen yang didominasi kelompok pro-militer, proses pemilihan presiden berlangsung tanpa hambatan berarti. Hasilnya, pemimpin kudeta 2021, Min Aung Hlaing, terpilih sebagai presiden melalui mekanisme tidak langsung.
Pada April 2026, Min Aung Hlaing resmi dilantik sebagai presiden setelah melepaskan jabatan komando militernya. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memberikan wajah sipil terhadap pemerintahan yang tetap didominasi militer.
Meski demikian, legitimasi pemerintahan baru tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat internasional. Banyak negara dan organisasi internasional menilai pemilu Myanmar tidak berlangsung secara bebas dan adil.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, serta berbagai kelompok hak asasi manusia menyebut pemilu tersebut sebagai sandiwara politik yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan junta. Mereka menyoroti adanya intimidasi terhadap pemilih dan tidak terselenggaranya pemungutan suara di banyak wilayah konflik.
Situasi ini menciptakan paradoks besar di Myanmar. Di satu sisi, junta berhasil membentuk pemerintahan dan memenangkan pemilu. Namun di sisi lain, mereka justru kehilangan sebagian besar wilayah negara, sementara perang saudara terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir.
#myanmar #militer
https://www.facebook.com/share/p/17nNWWFeMW/
0 comments:
Post a Comment