Damaskus – Pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa memasang ambisi besar untuk membawa perekonomian negara itu menuju produk domestik bruto (PDB) sebesar US$200 miliar dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Target tersebut disampaikan al-Sharaa dalam Arab Media Summit di Dubai pada 15 September 2026, ketika ia memaparkan rencana pemulihan ekonomi setelah bertahun-tahun perang dan sanksi internasional. Namun, pencapaian ambisi itu akan bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kembali infrastruktur, menarik modal asing, memulihkan produksi energi, serta mengintegrasikan wilayah timur laut yang sebelumnya dikuasai Pasukan Demokratik Suriah atau Syrian Democratic Forces (SDF).
Al-Sharaa menyebut ekonomi Suriah diperkirakan bernilai sekitar US$20 miliar pada 2024, meningkat menjadi US$32 miliar pada 2025, dan berpotensi mencapai US$50 miliar pada 2026. Jika angka tersebut terealisasi, Suriah akan mencatat pemulihan yang berarti dibandingkan masa perang. Meski demikian, target US$200 miliar tetap merupakan ambisi pemerintah, bukan proyeksi yang telah dijamin oleh lembaga ekonomi internasional. Presiden Suriah sendiri menyebut rentang waktu lima hingga sepuluh tahun, sehingga pencapaiannya sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi regional.
Perubahan strategi ekonomi itu berlangsung bersamaan dengan pergeseran hubungan luar negeri Damaskus. Pada era Bashar al-Assad, Iran menjadi salah satu pendukung utama rezim, termasuk melalui bantuan energi dan dukungan ekonomi yang berkaitan dengan hubungan strategis kedua negara. Setelah jatuhnya Assad pada Desember 2024, pemerintahan baru berupaya memperluas kemitraan dengan negara-negara Teluk, Turki, negara Barat, dan Irak. Perubahan tersebut tidak berarti seluruh hubungan ekonomi lama langsung terputus, tetapi menunjukkan bahwa Damaskus berusaha mengurangi ketergantungan pada satu poros dan membuka akses pembiayaan yang lebih luas.
Salah satu tantangan terbesar adalah skala kerusakan akibat perang. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi fisik Suriah mencapai US$216 miliar, dengan kerusakan langsung terhadap infrastruktur dan bangunan sekitar US$108 miliar. Kebutuhan tersebut mencakup perumahan, fasilitas publik, jaringan transportasi, serta infrastruktur energi yang menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi. Artinya, Suriah harus membangun kembali kapasitas produksinya sambil memperbaiki layanan dasar bagi penduduk. PDB yang meningkat tanpa pemulihan listrik, lapangan kerja, dan daya beli masyarakat tidak akan cukup untuk menghasilkan pemulihan yang merata.
Damaskus kini mengandalkan investasi swasta dan modal asing sebagai salah satu penggerak utama rekonstruksi. Al-Sharaa menyatakan bahwa investor dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait mulai menunjukkan minat, dengan sejumlah nota kesepahaman dan proyek yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Bidang properti, pariwisata, infrastruktur, dan energi menjadi bagian dari peluang investasi tersebut. Akan tetapi, nilai nota kesepahaman tidak selalu sama dengan modal yang telah dicairkan. Investor tetap akan memperhitungkan keamanan, kepastian hukum, akses perbankan, kemampuan pemerintah menjamin kontrak, dan prospek keuntungan jangka panjang.
Qatar memiliki posisi penting dalam upaya tersebut, tetapi kemampuan negara Teluk itu untuk menjadi penyandang dana utama Suriah tidak boleh dianggap tanpa batas. Gangguan perdagangan dan energi akibat krisis Selat Hormuz dapat meningkatkan biaya logistik dan menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian kawasan. Meski demikian, dampak krisis tidak otomatis membuat Qatar kehilangan kemampuan berinvestasi. Perusahaan-perusahaan Teluk masih dapat melihat Suriah sebagai peluang komersial, terutama jika negara tersebut mampu menyediakan jalur perdagangan alternatif, pelabuhan, dan layanan logistik yang menguntungkan.
Dalam konteks itu, hubungan ekonomi Suriah dengan Irak memperoleh arti strategis baru. Artikel Al-Monitor pada Oktober 2026 menyoroti perluasan kerja sama kedua negara melalui zona perdagangan bebas, penguatan prosedur kepabeanan, dan pembicaraan mengenai energi. Bagi Irak, hubungan tersebut berpotensi membuka jalur alternatif untuk sebagian kegiatan perdagangan dan ekspor energi ketika jalur maritim di kawasan Teluk menghadapi gangguan. Bagi Suriah, peningkatan arus barang dapat menghasilkan pendapatan dari transportasi, pergudangan, jasa pelabuhan, dan aktivitas perdagangan lintas batas. Namun, besarnya manfaat akan ditentukan oleh kapasitas infrastruktur dan keberlanjutan kesepakatan antarpemerintah.
Peluang lain datang dari pemulihan sektor minyak dan gas. Menurut gambaran ekonomi Suriah yang diterbitkan Bank Dunia pada 2026, pemerintah transisi berhasil memperluas kendali atas wilayah produksi penting sehingga bagian produksi minyak nasional yang berada di bawah kendalinya meningkat dari sekitar 20 persen menjadi 88 persen. Perubahan tersebut memperbesar peluang negara untuk memperoleh pendapatan energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menyediakan bahan bakar bagi industri. Namun, angka penguasaan wilayah produksi tidak boleh disamakan dengan kemampuan memproduksi minyak sesuai kapasitas penuh atau memperoleh pendapatan ekspor secara otomatis.
Perubahan kendali atas ladang minyak itu berkaitan erat dengan integrasi wilayah timur laut Suriah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintahan otonom pimpinan Kurdi dan dijaga SDF. Pada Januari 2026, pemerintah Suriah dan SDF mencapai kesepakatan gencatan senjata serta integrasi. Kesepakatan tersebut mengatur pengalihan kendali atas provinsi Deir ez-Zor dan Raqqa kepada pemerintah pusat, integrasi institusi sipil di Hasakah, serta penyerahan ladang minyak, ladang gas, dan perlintasan perbatasan kepada negara. Proses ini menjadi bagian penting dari upaya Damaskus menyatukan kembali institusi dan sumber daya ekonomi nasional.
Pada 25 Agustus 2026, Mazloum Abdi mengumumkan berakhirnya SDF sebagai kekuatan militer independen setelah proses integrasi ke dalam institusi negara. Sehari kemudian, perkembangan tersebut menjadi salah satu penanda perubahan hubungan antara mantan lawan dalam perang saudara. Pada 28 Agustus, Presiden al-Sharaa mengangkat Abdi sebagai penasihat kepresidenan. Reuters melaporkan bahwa pengangkatan itu merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi, meskipun kewenangan dan tugas spesifik Abdi dalam jabatan barunya belum dijelaskan secara terperinci.
Pengangkatan Abdi memiliki arti politik yang melampaui jabatan penasihat. Selama bertahun-tahun, SDF menguasai sebagian wilayah timur laut Suriah yang memiliki sumber daya energi, lahan pertanian, dan jalur perdagangan penting. Integrasi kepemimpinan SDF ke dalam struktur negara dapat membantu mengurangi risiko konflik baru, memperlancar koordinasi pemerintahan, dan memperkuat penerimaan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat. Namun, hasil tersebut tidak otomatis terjadi hanya karena seorang mantan komandan memperoleh jabatan di Damaskus. Keberhasilannya akan ditentukan oleh pembagian kewenangan, perlindungan hak warga Kurdi, penyelesaian persoalan administrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional.
Dari sisi ekonomi, integrasi wilayah SDF dapat memperluas basis penerimaan pemerintah Suriah. Sebelumnya, sebagian pendapatan dari minyak, perdagangan, dan pungutan perbatasan dikelola oleh struktur pemerintahan otonom di timur laut. Pengalihan pengelolaan ke institusi negara berpotensi menyatukan sistem kepabeanan, pengumpulan pendapatan, anggaran, dan distribusi layanan publik. Jika diterapkan secara transparan, kebijakan tersebut dapat memperbesar kemampuan Damaskus membiayai listrik, jalan, rumah sakit, sekolah, dan pemulihan kegiatan produksi di wilayah yang lama terpisah dari pemerintahan pusat.
Meski demikian, penguasaan administratif atas ladang minyak belum berarti Damaskus dapat mengambil seluruh hasil ekonominya tanpa kesepakatan dengan masyarakat dan elite lokal. Perjanjian integrasi mengatur pengalihan aset kepada negara, tetapi mekanisme pembagian pendapatan minyak dan gas tetap menjadi persoalan penting dalam pelaksanaannya. Kajian European Parliamentary Research Service mencatat bahwa selama proses integrasi belum sepenuhnya tuntas, SDF masih mengumpulkan sejumlah pendapatan perbatasan, pajak, dan sebagian penerimaan minyak, sementara pembicaraan mengenai pembagian hasil produksi minyak terus berlangsung. Karena itu, istilah “berbagi dengan SDF” perlu dipahami sebagai persoalan transisi dan perundingan mengenai pengelolaan pendapatan, bukan bukti bahwa semua ladang minyak telah memiliki skema bagi hasil yang seragam.
Integrasi juga membuka kemungkinan peningkatan produksi pertanian. Wilayah timur laut Suriah memiliki peran penting dalam produksi gandum dan komoditas pertanian lainnya. Penyatuan kebijakan distribusi bahan bakar, irigasi, pembelian hasil panen, dan transportasi dapat mengurangi hambatan perdagangan antardaerah. Jika petani memperoleh akses yang lebih baik terhadap pupuk, mesin, kredit, dan pasar, produksi domestik berpotensi meningkat. Dampaknya tidak hanya berupa tambahan PDB, tetapi juga pengurangan kebutuhan impor pangan dan perbaikan ketahanan pangan nasional.
Namun, penyatuan wilayah tidak otomatis menghasilkan ekonomi yang mandiri. Suriah masih membutuhkan investasi untuk memperbaiki jaringan listrik, pipa, kilang, fasilitas penyimpanan, jalan, dan sistem pembayaran. Produksi minyak juga membutuhkan teknologi, suku cadang, tenaga ahli, serta akses pasar. Tanpa perbaikan tersebut, kendali negara atas sumber daya hanya akan meningkatkan kewenangan administratif, bukan serta-merta meningkatkan pendapatan bersih. Pemerintah perlu memastikan bahwa keuntungan dari minyak dan gas benar-benar kembali ke perekonomian melalui investasi produktif dan pelayanan publik.
Kemandirian ekonomi juga bergantung pada kemampuan Suriah memperluas sektor di luar energi. Negara tersebut perlu memulihkan industri tekstil, pengolahan makanan, bahan bangunan, manufaktur ringan, dan pariwisata. Sektor-sektor ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan menyebarkan pertumbuhan ke berbagai wilayah. Jika perekonomian hanya bergantung pada minyak, pendapatan nasional akan mudah terguncang oleh perubahan harga dunia, gangguan produksi, atau konflik regional. Sebaliknya, basis industri dan pertanian yang lebih luas dapat memberikan sumber pendapatan yang lebih stabil.
Di sinilah pengangkatan Mazloum Abdi berpotensi memberikan manfaat ekonomi tidak langsung. Sebagai penasihat presiden, ia dapat menjadi saluran komunikasi politik antara pemerintah pusat dan komunitas Kurdi serta membantu menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan integrasi. Kepastian hubungan politik dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, memperlancar perpindahan barang, dan mengurangi risiko investasi di wilayah timur laut. Akan tetapi, karena tugas khusus Abdi belum dipaparkan secara jelas, pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi masih harus dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar simbol rekonsiliasi.
Risiko lain datang dari kondisi kawasan. Gangguan di Selat Hormuz dapat menaikkan biaya energi dan transportasi, menekan perdagangan, serta memengaruhi pariwisata dan investasi. Pada saat yang sama, ketegangan keamanan di dalam Suriah dapat membuat investor menunda proyek besar. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Suriah pada 2026 dapat mencapai 8–10 persen, didukung pemulihan pertanian, produksi minyak, konektivitas, dan rekonstruksi. Namun, lembaga tersebut juga menekankan bahwa proyeksi itu menghadapi ketidakpastian besar akibat konflik regional dan masalah keamanan domestik.
Jika ekonomi Suriah mencapai US$50 miliar pada 2026, untuk meningkat menjadi US$200 miliar dalam lima tahun berikutnya dibutuhkan pertumbuhan nominal dalam dolar sekitar 32 persen per tahun secara berkelanjutan. Perhitungan itu menunjukkan betapa beratnya target tersebut. Pertumbuhan nominal juga dapat dipengaruhi inflasi dan perubahan nilai tukar, sehingga tidak selalu mencerminkan peningkatan produksi riil dengan laju yang sama. Target US$200 miliar dalam sepuluh tahun secara matematis lebih mudah dicapai, tetapi tetap membutuhkan investasi besar, stabilitas politik, peningkatan produktivitas, dan akses pembiayaan internasional yang konsisten.
Pada akhirnya, integrasi wilayah SDF dan pengangkatan Mazloum Abdi sebagai penasihat presiden dapat memperkuat fondasi ekonomi Suriah dengan menyatukan pengelolaan sumber daya, memperluas basis penerimaan negara, dan mengurangi hambatan politik antardaerah. Penguasaan ladang minyak oleh Damaskus juga memberi pemerintah peluang lebih besar untuk membiayai rekonstruksi, meskipun pembagian pendapatan dan kebutuhan investasi tetap menjadi persoalan penting. Namun, kemandirian ekonomi tidak ditentukan oleh siapa yang menguasai ladang minyak semata. Keberhasilannya bergantung pada tata kelola pendapatan, pemerataan pembangunan, perlindungan hak masyarakat lokal, dan kemampuan mengubah sumber daya alam menjadi industri serta pekerjaan produktif.
Ambisi PDB US$200 miliar dengan demikian merupakan ujian bagi model pembangunan baru Suriah. Damaskus sedang berusaha beralih dari ketergantungan pada dukungan politik dan ekonomi satu sekutu menuju kombinasi pendapatan domestik, perdagangan regional, investasi Teluk, dan integrasi nasional. Jika kerja sama dengan wilayah timur laut berjalan damai dan pendapatan minyak dikelola secara transparan, Suriah dapat menjadi lebih mandiri dibandingkan ketika ekonominya terfragmentasi akibat perang. Tetapi apabila pembagian hasil sumber daya memicu ketidakpuasan baru, atau investasi hanya terkonsentrasi pada properti dan proyek besar tanpa memperluas produksi, target tersebut akan tetap menjadi ambisi politik yang jauh dari kenyataan.
Di tengah upaya menyatukan kembali wilayah timur laut, pemerintahan Ahmed al-Sharaa masih menghadapi tantangan besar di Suwayda, provinsi di Suriah selatan yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Berbeda dengan wilayah timur laut yang memiliki cadangan minyak dan gas serta lahan pertanian penting, Suwayda mempunyai basis sumber daya yang lebih terbatas. Kondisi tersebut membuat persoalan integrasi wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan identitas keagamaan, tetapi juga dengan kemampuan ekonomi untuk membiayai pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Dalam artikel yang diterbitkan The National Interest pada 13 Oktober 2026, Adam Dehsabzi berpendapat bahwa pembentukan negara Druze merdeka di Suwayda menghadapi hambatan ekonomi dan geografis yang sangat besar. Menurut analisisnya, wilayah tersebut tidak mempunyai sumber daya ekspor yang sebanding dengan ladang minyak di timur laut atau keunggulan pesisir Mediterania di wilayah barat Suriah. Keterbatasan air, peluang industri yang sempit, dan ketergantungan pada jalur darat menuju Damaskus turut membatasi kemampuan Suwayda membangun perekonomian mandiri. Pandangan tersebut merupakan analisis penulis, bukan kesimpulan bahwa masa depan politik komunitas Druze telah ditentukan.
Ketegangan Suwayda meningkat setelah bentrokan antara kelompok Druze dan suku Bedouin pada Juli 2025, yang kemudian melibatkan pasukan pemerintah transisi dan memicu intervensi militer Israel. Laporan mengenai korban dan tanggung jawab atas kekerasan tersebut berbeda-beda, sementara warga sipil menanggung dampak besar berupa korban jiwa, kerusakan, dan terganggunya kegiatan ekonomi. Pemerintah pusat akhirnya menarik pasukannya dari sejumlah wilayah Suwayda, sedangkan kelompok bersenjata lokal mempertahankan kendali atas keamanan setempat. Keadaan ini membuat pemulihan ekonomi dan pembangunan institusi pemerintahan yang diterima masyarakat menjadi semakin sulit.
Hikmat al-Hijri, salah satu pemimpin spiritual Druze yang paling berpengaruh di Suwayda, kemudian menjadi tokoh penting dalam penolakan terhadap integrasi penuh dengan Damaskus. Ia dan kelompok yang mendukungnya mendorong berbagai pilihan bagi masa depan wilayah itu, termasuk otonomi dan perlindungan dari pihak luar. Pada Agustus 2026, al-Hijri bahkan menyampaikan pernyataan yang menggambarkan komunitas Druze sebagai bagian integral dari Israel, sehingga memperdalam perselisihan politik dengan pemerintah Suriah. Namun, sikap tersebut tidak mewakili seluruh komunitas Druze; sebagian tokoh dan warga tetap menekankan identitas nasional Suriah serta menolak pemisahan wilayah.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa kemerdekaan Suwayda sulit diwujudkan tanpa dukungan eksternal yang sangat besar. Sebuah negara kecil yang tidak memiliki akses laut, sumber daya ekspor yang kuat, atau basis industri memadai akan kesulitan membiayai impor bahan bakar, kebutuhan pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ketergantungan pada bantuan kemanusiaan maupun pendanaan dari luar dapat menutup sebagian kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Suwayda juga bergantung pada hubungan transportasi dengan wilayah lain, terutama jalan yang menghubungkannya dengan Damaskus, sehingga isolasi politik dapat langsung memperbesar biaya hidup dan distribusi barang.
The National Interest juga menyoroti dugaan berkembangnya penyelundupan narkotika, senjata, bahan bakar, dan alkohol sebagai salah satu sumber ekonomi gelap di kawasan tersebut. Penulis mengaitkan fenomena itu dengan perpindahan jaringan penyelundupan dari masa pemerintahan Assad dan keberadaan unsur-unsur bekas aparat rezim dalam kepemimpinan kelompok bersenjata lokal. Klaim mengenai keterlibatan individu dan kelompok tertentu harus diperlakukan secara hati-hati karena memerlukan pembuktian independen. Meski demikian, secara ekonomi, ketergantungan pada perdagangan ilegal merupakan persoalan serius karena dapat memperkuat kelompok bersenjata, menghalangi investasi resmi, dan meningkatkan risiko konflik dengan negara tetangga seperti Yordania.
Posisi negara-negara di sekitar Suriah juga membatasi peluang pembentukan negara Druze merdeka. Yordania berkepentingan menjaga perbatasannya, mempertahankan akses darat menuju Damaskus, dan mencegah penyelundupan narkotika. Lebanon pun memiliki alasan untuk mendukung integritas wilayah Suriah karena pemisahan berdasarkan identitas sektarian dapat memperburuk ketegangan di negara yang masyarakatnya juga terdiri atas beragam komunitas agama. Sementara itu, dukungan Israel terhadap kelompok Druze tertentu tidak dengan sendirinya berarti Israel bersedia menanggung seluruh biaya pembentukan dan pemeliharaan negara baru. Dukungan keamanan, kepentingan strategis, dan komitmen membiayai sebuah negara merupakan tiga hal yang berbeda.
Dari sudut pandang Damaskus, kondisi tersebut menciptakan peluang untuk menawarkan integrasi melalui jalur ekonomi dan politik, bukan semata-mata operasi militer. Pemerintah pusat dapat membuka kembali akses pendidikan, memperlancar distribusi bahan bakar dan pangan, membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, serta menghubungkan usaha lokal dengan pasar nasional. Jika warga Suwayda memperoleh manfaat nyata dari integrasi, dukungan terhadap kerja sama dengan Damaskus berpotensi meningkat. Namun, strategi itu hanya akan berhasil apabila pemerintah menjamin keamanan warga, melindungi hak komunitas Druze, menyelidiki pelanggaran yang dilakukan semua pihak, dan menghindari penghukuman kolektif terhadap masyarakat setempat.
Integrasi Suwayda dengan perekonomian nasional juga dapat melengkapi integrasi wilayah SDF di timur laut. Wilayah SDF menawarkan potensi minyak, gas, dan pertanian, sedangkan Suwayda membutuhkan konektivitas, lapangan kerja, investasi, dan akses terhadap layanan publik. Pemerintah Suriah dapat merancang kebijakan pembangunan yang menghubungkan pendapatan sumber daya alam dengan pembiayaan pembangunan di berbagai provinsi, termasuk daerah yang tertinggal. Akan tetapi, pemerataan tersebut membutuhkan sistem anggaran yang transparan dan pembagian penerimaan yang dipercaya masyarakat. Jika pendapatan minyak hanya terkonsentrasi di pemerintah pusat atau kelompok tertentu, integrasi teritorial berisiko menghasilkan ketidakpuasan baru alih-alih memperkuat persatuan ekonomi.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi Suriah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Damaskus menguasai ladang minyak dan memperluas hubungan dagang dengan Irak serta negara-negara Teluk. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan membangun negara yang dapat diterima komunitas Kurdi, Druze, Arab, Alawit, Kristen, dan kelompok lainnya. Pengalaman Suwayda menunjukkan bahwa wilayah yang mempunyai keterbatasan sumber daya dapat semakin rentan apabila terisolasi secara politik, tetapi integrasi yang dipaksakan tanpa jaminan keamanan dan hak masyarakat juga dapat memicu perlawanan. Karena itu, strategi pembangunan yang menggabungkan rekonsiliasi, perlindungan minoritas, distribusi pendapatan yang adil, dan investasi produktif merupakan bagian penting dari upaya Suriah menuju kemandirian ekonomi dan target PDB US$200 miliar.
0 comments:
Post a Comment