Serangan udara Amerika Serikat ke sejumlah fasilitas nuklir utama Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan memicu babak baru dalam krisis nuklir di Timur Tengah. Serangan yang diklaim bertujuan untuk mencegah kemampuan militer nuklir Iran justru akan menyulut reaksi keras dari Teheran, dan bisa saja akan mempertimbangkan secara terbuka opsi untuk keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Bagi Iran, serangan tersebut bisa dianggap sebagai “deklarasi perang terbuka terhadap hak kedaulatan nasional atas teknologi damai,” dan menjadikan NPT sebagai kesepakatan sepihak yang tak lagi menguntungkan.
Kemungkinan langkah Iran menuju pintu keluar dari NPT mengingatkan banyak pengamat pada tindakan Korea Utara tahun 2003, yang juga menggunakan tekanan eksternal sebagai pembenaran untuk keluar dari kerangka internasional dan mengembangkan senjata nuklir secara tertutup. Dalam konteks Iran, keputusannya akan jauh lebih berdampak karena letak geografisnya yang strategis, kedalaman pengaruhnya di dunia Syiah, serta kapasitas teknologinya yang jauh lebih maju dari Korea Utara dua dekade lalu.
Jika Iran secara resmi mundur dari NPT, maka segala bentuk pengawasan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan segera berakhir. Inspektur asing akan diusir, sistem kamera pengawasan dicabut, dan seluruh proses pengayaan uranium bisa kembali berlangsung tanpa transparansi. Dunia internasional akan kehilangan satu-satunya mekanisme legal untuk memverifikasi arah dan kapasitas program nuklir Iran.
Dari sisi teknis, Iran telah menguasai teknologi pengayaan uranium tingkat tinggi dan memiliki stok uranium yang cukup untuk dikembangkan menjadi senjata nuklir. Serangan AS, meskipun menimbulkan kerusakan, belum tentu menyentuh seluruh kemampuan riset dan pengembangan Iran yang tersebar di berbagai lokasi. Dalam skenario ini, Iran bisa mempercepat program nuklirnya dengan dalih perlindungan dan deterrence strategis terhadap agresi Barat. Nasi sudah menjadi bubur.
Langkah itu bisa dipandang sebagai respons rasional oleh para pengambil keputusan di Teheran. Apalagi jika melihat pengalaman Irak dan Libya—yang melucuti program senjatanya lalu dihancurkan oleh intervensi asing—adalah pelajaran penting bahwa hanya senjata nuklir yang bisa menjamin kelangsungan rezim. Iran, seperti Korea Utara, bisa menggunakan senjata nuklir sebagai alat untuk mencegah invasi dan memperkuat posisi tawarnya dalam diplomasi internasional.
Namun, efek domino dari keputusan tersebut bisa luar biasa. Negara sekitar, yang sudah lama mengancam akan mengejar teknologi nuklir jika Iran melangkah ke arah yang sama, hampir pasti akan mempercepat program nuklirnya sendiri. Uni Emirat Arab dan Mesir bisa ikut-ikutan. Dengan demikian, kawasan Teluk yang selama ini menjadi ladang gas dan minyak dunia akan berubah menjadi ladang perlombaan senjata nuklir yang berisiko tinggi.
Serangan AS juga menguatkan narasi Iran bahwa perjanjian internasional tidak memberikan perlindungan nyata. Iran telah lama berargumen bahwa mereka patuh pada NPT dan JCPOA, tetapi tetap menjadi sasaran tekanan, sabotase, dan embargo. Dengan keluarnya dari NPT, Iran akan memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kebijakan nuklirnya tanpa harus menjelaskan kepada dunia.
Langkah ini akan mempersempit ruang bagi diplomasi. Negara-negara Eropa, yang sebelumnya menjadi jembatan antara Teheran dan Washington, kehilangan posisi tawar mereka. Rusia dan Cina, dua mitra strategis Iran, bisa saja mendukung diam-diam kebijakan ini, atau setidaknya menolaknya disanksi. Iran bisa berargumen bahwa sistem internasional saat ini telah rusak dan tidak seimbang, dan keluar dari NPT adalah bentuk perlawanan terhadap sistem hegemonik Barat.
Implikasi militer dari Iran bersenjata nuklir tidak bisa diremehkan. Israel, musuh bebuyutan Iran, telah menyatakan tidak akan membiarkan Teheran memiliki bom nuklir. Dengan Iran keluar dari NPT, serangan Israel secara unilateral bisa meningkat drastis, apalagi jika intelijen menunjukkan percepatan program senjata nuklir. Risiko eskalasi ke perang regional besar menjadi sangat tinggi.
Iran kemungkinan besar tidak akan secara langsung mengumumkan program senjata, melainkan menempuh pendekatan ambigu seperti Israel atau Korea Utara awalnya—menolak mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaan senjata nuklir, namun menunjukkan kemampuan teknis dan niat strategis. Pendekatan ini memberi efek deteren tanpa menanggung seluruh beban diplomatik secara langsung.
Namun, tantangan terbesar bagi Iran justru datang dari dalam negeri. Keputusan untuk keluar dari NPT dan mengejar senjata nuklir bisa meningkatkan tekanan ekonomi, memperburuk isolasi internasional, dan menambah beban rakyat Iran. Ancaman perang juga bisa memicu ketidakstabilan domestik, terutama jika terjadi konflik berkepanjangan atau penurunan drastis nilai mata uang nasional.
Di sisi lain, ada peluang baru bagi Iran untuk membentuk blok baru anti-hegemonik bersama negara-negara seperti Rusia, Korea Utara, dan mungkin beberapa negara Afrika. Dalam blok ini, pengembangan senjata nuklir tidak lagi dilihat sebagai ancaman global, tetapi sebagai alat pertahanan sah terhadap dominasi Barat. Ini bisa menandai awal keruntuhan tatanan non-proliferasi global yang dibangun sejak Perang Dunia II.
Krisis ini juga akan menguji efektivitas PBB. Tanpa keanggotaan Iran dalam NPT, Dewan Keamanan bisa kehilangan dasar legal untuk memberlakukan sanksi nuklir. Tanpa konsensus dari lima anggota tetap, sanksi akan bergantung pada koalisi ad hoc dan tindakan sepihak yang bisa memecah belah komunitas internasional.
Iran juga bisa menempuh jalur diplomasi terbatas dengan negara-negara mitranya untuk mendapatkan dukungan moral dan politik. Jika mampu mengemas narasi bahwa keluar dari NPT adalah bentuk perlawanan atas kolonialisme nuklir, Iran mungkin akan memperoleh simpati dari negara-negara Selatan Global, yang selama ini merasa sistem non-proliferasi penuh standar ganda.
Namun semua strategi ini memiliki risiko. Serangan lanjutan, baik dari Israel atau AS, bisa menyasar tokoh-tokoh penting program nuklir Iran, seperti yang pernah terjadi dalam kasus ilmuwan Mohsen Fakhrizadeh. Ini bisa memicu siklus balas dendam yang tak berujung, dan memperburuk kekacauan regional di tengah konflik yang sudah ada, seperti di Suriah, Lebanon, dan Irak.
Dunia kini menghadapi dua kemungkinan besar: Iran yang tunduk dan kembali ke meja perundingan dengan risiko tetap ditarget Israel, atau Iran yang lepas dari sistem internasional dan memilih jalur isolasi bersenjata seperti Korea Utara. Keduanya membawa tantangan besar, tetapi yang kedua bisa mengubah Timur Tengah secara permanen, memperbesar risiko perang nuklir di masa depan.
Peluang untuk mencegah skenario ini sangat sempit. Namun jika diplomasi gagal, maka satu hal menjadi jelas: serangan AS ke instalasi nuklir Iran mungkin telah membuka pintu bagi era baru krisis nuklir yang jauh lebih tidak terkendali dibanding sebelumnya.
Dibuat oleh AI
0 comments:
Post a Comment