Mengapa Pertahanan Suriah Lumpuh Pasca Assad Kabur?

Runtuhnya Damaskus setelah Presiden Bashar al-Assad kabur meninggalkan Suriah menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat nyata. Perdana menteri yang tersisa berusaha menenangkan keadaan dengan meminta seluruh aparatur sipil tetap bekerja di pos masing-masing. Namun, seruannya kepada militer justru tidak terdengar jelas. Alih-alih bertahan di pos, sebagian besar tentara meninggalkan barak dan fasilitas penting.

Kondisi ini menggambarkan bagaimana struktur komando militer Suriah sangat bergantung pada presiden sebagai panglima tertinggi. Begitu figur itu hilang, rantai perintah otomatis terputus. Perdana menteri, meski secara administratif masih menjabat, tidak memiliki otoritas untuk memerintahkan militer. Karena itu, instruksi yang keluar hanya sebatas kepada birokrasi sipil, sementara tentara memilih menyelamatkan diri.

Unit pertahanan udara Suriah yang selama ini menjadi sorotan karena kerap berhadapan dengan serangan Israel justru ikut terurai. Sistem rudal jarak menengah, radar, dan jaringan pengendali yang berbasis di sekitar Damaskus dan Homs ditinggalkan begitu saja. Padahal secara teknis, sistem itu masih bisa beroperasi jika ada komando jelas.

Hal serupa terjadi di pangkalan angkatan laut di Tartus dan Latakia. Meski Rusia punya kehadiran militer di sana, pasukan Suriah sendiri kehilangan arah. Kapal patroli dan sistem rudal pesisir yang selama ini menjadi benteng pertahanan justru tidak lagi dijalankan oleh awaknya.

Pertanyaan besar pun muncul: mengapa perdana menteri tidak memberikan instruksi eksplisit agar pertahanan udara dan laut tetap siaga menghadapi ancaman eksternal, khususnya Israel? Sebagian analis menilai hal itu karena keterbatasan kewenangan. PM sadar, tanpa legalitas konstitusional sebagai panglima tertinggi, perintahnya tidak akan dipatuhi penuh oleh militer.

Namun, ada juga pandangan bahwa PM sebenarnya bisa mengambil langkah simbolis. Seandainya ia berdiri di televisi nasional dan menyatakan, “Saya hanya taat kepada negara, bukan individu. Tentara pertahanan udara dan laut wajib tetap stand by melindungi tanah air,” situasi mungkin berbeda. Instruksi semacam itu setidaknya bisa menghidupkan semangat nasionalis di kalangan pasukan yang bimbang.

Dalam skenario alternatif ini, pertahanan udara Suriah tetap beroperasi meski Assad sudah kabur. Radar tetap menyala, rudal siap digunakan, dan kapal patroli di Mediterania terus berlayar. Israel, yang biasa memanfaatkan kekacauan untuk menyerang, mungkin akan menunda aksinya karena masih ada risiko perlawanan.

Tapi kenyataannya, tidak ada pernyataan keras dari PM. Ia memilih jalur hati-hati, sekadar menyerukan ketenangan dan kelanjutan birokrasi sipil. Akibatnya, militer kehilangan arah dan mundur tanpa perlawanan. Sistem pertahanan yang seharusnya menjadi benteng terakhir justru terhenti tanpa komando.

Alasan lain adalah psikologi pasukan. Banyak prajurit sudah jenuh dengan perang panjang. Kehilangan Assad dipandang sebagai tanda berakhirnya rezim yang mereka bela. Tanpa figur yang mereka anggap sah, loyalitas otomatis runtuh. PM tidak punya kharisma militer yang bisa mengikat pasukan untuk bertahan.

Rusia, yang masih punya pangkalan di Tartus, juga tidak menunjuk figur pengganti untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Moskow berhitung bahwa menunjuk presiden baru bisa memperburuk konflik. Akibatnya, PM dibiarkan tanpa dukungan kuat, sementara pasukan Suriah tercerai-berai.

Jika Rusia saat itu mendukung skenario “PM sebagai pelaksana tugas panglima tertinggi”, mungkin rantai komando bisa dipertahankan. Tetapi Moskow memilih netral dan menunggu perkembangan politik, sehingga ruang bagi PM untuk mengendalikan militer semakin sempit.

Kehancuran komando ini memperlihatkan kelemahan struktur militer Suriah. Pertahanan udara yang modern dan angkatan laut yang cukup terlatih ternyata tidak bisa bertahan jika tidak ada komando pusat yang kuat. Semua sistem yang canggih itu tidak berguna tanpa perintah politik.

Dari sisi strategi, kekosongan ini memberi celah bagi lawan. Israel bisa melakukan serangan ke fasilitas militer tanpa takut ada perlawanan berarti. Kelompok oposisi juga lebih mudah mengambil alih markas militer yang ditinggalkan.

Sementara itu, PNS masih berusaha melanjutkan pekerjaan. Rumah sakit, sekolah, dan layanan publik tetap berjalan seadanya. Namun tanpa perlindungan militer, banyak fasilitas sipil yang kemudian jatuh ke tangan kelompok bersenjata.

Kondisi ini menegaskan kontras besar: birokrasi sipil tetap bertahan meski lemah, sementara militer bubar meski memiliki senjata. Itu karena birokrasi bekerja atas dasar fungsi sehari-hari, sedangkan militer bekerja atas dasar loyalitas komando.

Dalam banyak konflik lain, kita bisa melihat pola yang sama. Ketika presiden atau panglima tertinggi hilang, militer sering kehilangan arah. Afghanistan pasca-kepergian Presiden Ashraf Ghani adalah contoh serupa: tentara bubar meski memiliki persenjataan modern.

Skenario alternatif di mana PM Suriah menegaskan loyalitasnya hanya kepada negara, lalu memerintahkan pertahanan udara dan laut tetap siaga, memang bisa memperlambat keruntuhan. Tapi skenario itu butuh dukungan moral dari pasukan dan restu Rusia—dua faktor yang tidak tersedia saat itu.

Akhirnya, sejarah mencatat bahwa Suriah mengalami kehancuran total pada momen itu. Pertahanan udara lumpuh, angkatan laut tak berfungsi, dan militer bubar. Semua itu terjadi bukan karena kurangnya senjata, melainkan karena hilangnya komando pusat.

Pelajaran penting yang bisa diambil adalah: kekuatan militer sebuah negara tidak hanya diukur dari jumlah senjata atau teknologi, tetapi dari kohesi politik dan moral yang menopangnya. Tanpa itu, bahkan pasukan yang paling kuat pun akan bubar hanya dalam hitungan hari.

Kilas Balik

Ketika pasukan oposisi sudah masuk ke Hama, muncul kabar bahwa perdana menteri sempat melakukan komunikasi dengan beberapa perwakilan oposisi. Kontak itu bertujuan menjaga transisi agar tidak menimbulkan kekacauan lebih besar. PM ingin memastikan bahwa birokrasi sipil tetap bekerja dan tidak ada pembalasan politik yang membuat masyarakat panik. Namun, pembicaraan itu lebih bersifat politis ketimbang strategis, sehingga urusan teknis pertahanan, khususnya sistem udara, tidak pernah dibahas serius.

Ada tanda bahwa kedua pihak, baik PM maupun oposisi, sama-sama berhati-hati. PM tidak ingin memberi kesan bahwa ia sedang menggerakkan militer melawan oposisi, sementara oposisi sendiri tidak ingin dianggap bersekongkol dengan sisa-sisa rezim Assad. Akibatnya, isu pertahanan udara yang sangat penting justru tidak mendapat perhatian. Mereka sama-sama fokus pada legitimasi politik, bukan kesiapan menghadapi ancaman eksternal.

Selain itu, ada dugaan kuat bahwa pengikut Assad yang masih menempati posisi vital di sektor pertahanan sengaja membubarkan diri. Mereka lebih memilih meninggalkan pos daripada berpotensi melayani pemerintahan baru. Kesetiaan mereka dianggap eksklusif kepada Assad, bukan kepada negara. Itulah sebabnya radar dimatikan, awak rudal pergi, dan pos komando udara kosong tanpa perlawanan.

Jika benar ada unsur kesengajaan, maka hal itu sejalan dengan pola “scorched earth” politik, yaitu meninggalkan kekosongan agar pemerintahan baru kesulitan membangun legitimasi. Apalagi memang ada sinyalemen sebagian militer Assad, khususnya dari sebagian kalangan Druze memang berkoordinasi dengan Israel dan SDF Kurdi di berbagai lokasi bahkan ada yang menyeberang ke perbatasan Irak. Pasukan Suriah di Qamishli, Hasakah memilih menyerah dan bergabung dengan SDF Kurdi.

Dengan pertahanan udara lumpuh, oposisi yang menguasai Damaskus akan menghadapi tantangan dari serangan udara Israel atau pihak luar, tanpa perlindungan memadai. Kondisi itu secara tidak langsung memberi pesan bahwa hanya Assad yang bisa menjaga kedaulatan.

Pada akhirnya, kombinasi dari kurangnya koordinasi antara PM dan oposisi, kehati-hatian politik, serta potensi sabotase dari loyalis Assad membuat pertahanan udara benar-benar kolaps. Bukan semata karena lemahnya struktur militer, tetapi juga karena pertarungan legitimasi yang begitu dominan. Dengan begitu, kejatuhan Damaskus tidak hanya simbol runtuhnya rezim, tetapi juga bukti bagaimana politik bisa melumpuhkan kekuatan militer yang seharusnya menjadi benteng terakhir negara.

Skenario

Kalau kita membayangkan skenario ideal, ada beberapa langkah yang seharusnya bisa dilakukan perdana menteri terakhir Assad untuk memastikan transisi kekuasaan berjalan mulus, sekaligus mempertahankan fungsi pertahanan udara dan laut.

Pertama, PM seharusnya segera mengambil alih otoritas penuh atas militer setelah Assad kabur. Walaupun secara formal jabatan panglima tertinggi ada pada presiden, dalam keadaan darurat ia bisa mendeklarasikan dirinya sebagai pengendali sementara untuk menghindari kekosongan komando. Langkah ini akan memberi kejelasan kepada tentara, bahwa masih ada figur negara yang sah untuk menerima perintah.

Kedua, ia perlu mengeluarkan dekrit khusus yang menekankan bahwa pertahanan udara dan angkatan laut tidak boleh berhenti beroperasi. Dekrit itu harus jelas: mereka tidak terlibat dalam konflik internal, tetapi hanya difungsikan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, terutama serangan udara Israel. Dengan perintah seperti ini, moral prajurit bisa dipulihkan karena tugasnya dipersempit pada misi patriotik, bukan perang saudara.

Ketiga, PM seharusnya langsung menghubungi perwira tinggi di sektor udara dan laut untuk memastikan rantai komando berjalan. Jika perlu, ia bisa menunjuk komandan baru yang lebih netral dan memiliki kepercayaan dari semua pihak, sehingga pasukan tidak tercerai-berai. Koordinasi langsung sangat penting agar mereka tidak merasa ditinggalkan.

Keempat, komunikasi dengan oposisi juga krusial. Begitu ada kontak dengan pasukan yang masuk ke Hama atau Daraa, PM bisa menyepakati “garis merah” bersama bahwa sektor pertahanan strategis tidak boleh disentuh. Artinya, meskipun pemerintahan beralih, radar, pelabuhan, kapal, dan sistem rudal tetap dijaga untuk kepentingan bersama. Itu akan memberi sinyal bahwa transisi berjalan dewasa, bukan balas dendam.

Kelima, ia perlu membentuk semacam komite transisi militer-sipil yang melibatkan perwakilan oposisi, perwira netral, dan birokrat. Komite ini bisa bertugas mengawasi agar persenjataan vital tidak dijarah atau ditinggalkan. Dengan pengawasan kolektif, rasa saling percaya bisa tumbuh di antara pihak lama dan pihak baru.

Keenam, PM juga sebaiknya mengundang pihak asing yang punya pengaruh, termasuk Rusia, untuk menjadi penjamin transisi. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi loyalis Assad untuk membubarkan diri secara diam-diam, karena ada “mata pengawas” internasional yang bisa menuntut akuntabilitas. Rusia sendiri, bila dilibatkan, mungkin akan memaksa militer tetap beroperasi demi menjaga kepentingan mereka di Suriah.

Ketujuh, penting pula untuk memberi jaminan hukum bagi prajurit. Banyak tentara melarikan diri karena takut dihukum oleh rezim baru. Jika PM bisa menegaskan bersama oposisi bahwa tentara yang tetap bertugas di sektor strategis tidak akan dipersekusi, mereka akan lebih berani bertahan. Tanpa perlindungan hukum, rasa takut pasti lebih kuat daripada loyalitas.

Kedelapan, PM harus menekankan bahwa pertahanan udara dan laut adalah aset negara, bukan rezim. Dengan narasi nasionalis semacam ini, ia bisa menggeser persepsi tentara dari membela Assad menjadi membela Suriah. Narasi ini penting karena dapat menahan efek domino kejatuhan moral di kalangan prajurit.

Kesembilan, PM juga perlu menghindari kekacauan di level birokrasi sipil. Jika pelayanan publik tetap jalan, citra pemerintah transisi akan positif. Dengan begitu, oposisi dan masyarakat lebih percaya bahwa negara masih berdiri, sehingga tidak ada dorongan untuk membongkar habis institusi lama, termasuk militer.

Kesepuluh, pada akhirnya yang paling penting adalah kejelasan arah. Tanpa deklarasi yang lugas, tentara bingung apakah mereka sedang membela negara atau hanya tersisa dari rezim lama. Jika PM Assad terakhir bisa menegaskan posisi negara di atas segalanya, mempertahankan pertahanan udara dan laut bukan mustahil, bahkan bisa menjadi simbol rekonsiliasi awal antara pihak lama dan oposisi.

Kasus Kabul

Menariknya, apa yang seharusnya dilakukan PM Suriah di masa kejatuhan Assad punya kemiripan dengan pengalaman Afghanistan ketika Presiden Ashraf Ghani kabur dari Kabul pada 2021. Kala itu, justru bukan presiden atau perdana menteri yang mengambil alih, melainkan kepala rumah tangga kepresidenan. Tokoh inilah yang akhirnya menyerahkan kunci istana kepada Taliban secara damai, demi mencegah kerusuhan besar di ibu kota.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, seseorang yang bukan bagian dari garis suksesi resmi pun bisa mengambil peran simbolis demi transisi yang lebih teratur. Kepala rumah tangga Ashraf Ghani bertindak sebagai figur administratif yang menjembatani kekosongan, meskipun tanpa legitimasi politik penuh. Namun perannya cukup penting: memastikan proses pengambilalihan istana tidak menimbulkan bentrokan berdarah.

Jika ditarik paralel dengan Suriah, seharusnya PM Assad terakhir bisa memainkan peran serupa—sebagai figur negara yang menahan kekosongan. Ia bisa menggunakan otoritas sipilnya untuk mengatur transisi, memastikan militer strategis seperti pertahanan udara dan laut tidak bubar, sambil membuka ruang bagi oposisi untuk masuk secara lebih tertib. Dengan begitu, transisi tidak terkesan kacau atau penuh sabotase.

Kasus Kabul membuktikan bahwa peran administratif sederhana, seperti menyerahkan kunci istana, bisa membawa dampak besar terhadap kestabilan. Suriah pada saat kejatuhan Assad pun memerlukan simbol semacam itu, entah berupa serah terima komando atau pernyataan resmi bahwa lembaga pertahanan tetap beroperasi di bawah nama negara, bukan rezim. Tanpa langkah simbolis, runtuhnya Damaskus otomatis menyeret jatuh semua institusi vitalnya.

Oleh karena itu, pelajaran penting dari Afghanistan adalah: jangan biarkan kekosongan total. Bahkan seorang kepala rumah tangga bisa membuat perbedaan, apalagi seorang perdana menteri. Jika ia berani mengambil posisi netral atas nama negara, transisi bisa lebih damai, militer tidak tercerai-berai, dan negara tetap punya instrumen pertahanan menghadapi ancaman luar.

Baca selanjutnya