Sunday, January 25, 2026

Klan Kurdi Tolak Agenda Separatisme SDF/PKK di Suriah

Sebuah video pernyataan sikap dari klan Kurdi Al-Didan yang juga dikenal sebagai Al-Baraziya beredar luas di media sosial dan memantik perhatian publik Suriah. Video tersebut memuat pandangan politik dan keamanan klan itu terkait perkembangan terbaru di Suriah, khususnya di wilayah timur dan utara negara tersebut.

Dalam rekaman yang diunggah pada 14 Januari 2026 oleh saluran Maysoun Berkdar, para tokoh klan Al-Didan secara tegas menyampaikan posisi mereka terhadap isu persatuan nasional. Mereka menegaskan bahwa Suriah harus tetap utuh sebagai satu negara yang berdaulat tanpa pembagian wilayah.

Klan tersebut menolak secara terbuka segala bentuk proyek separatisme atau upaya memaksakan kehendak politik melalui kekuatan senjata. Menurut mereka, penggunaan senjata di luar kerangka negara hanya akan memperpanjang konflik dan memperdalam perpecahan sosial.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai masa depan wilayah yang selama bertahun-tahun berada di luar kendali penuh pemerintah pusat. Klan Al-Didan menilai bahwa solusi bagi Suriah tidak terletak pada fragmentasi, melainkan pada rekonsiliasi nasional.

Dalam video tersebut, para perwakilan klan juga menyoroti posisi masyarakat Kurdi di Suriah. Mereka menegaskan bahwa warga Kurdi merupakan bagian asli dan tak terpisahkan dari bangsa Suriah, dengan sejarah dan identitas yang menyatu dengan negara.

Mereka menolak anggapan bahwa masyarakat Kurdi dapat diwakili oleh satu faksi atau organisasi tertentu. Menurut klan Al-Didan, pluralitas politik dan sosial di kalangan Kurdi Suriah tidak bisa direduksi menjadi satu suara tunggal.

Secara khusus, klan ini menyatakan bahwa Pasukan Demokratik Suriah atau SDF tidak mewakili masyarakat Kurdi secara keseluruhan. Klaim tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa legitimasi representasi tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan militer.

Mereka juga mengkritik komposisi internal SDF, dengan menyebut bahwa sebagian besar anggotanya bukan berasal dari etnis Kurdi. Atas dasar itu, SDF dinilai lebih sebagai entitas politik dan militer sementara daripada representasi aspirasi Kurdi Suriah.

Kritik ini menempatkan SDF dalam sorotan baru, terutama di tengah pembicaraan mengenai integrasi atau penataan ulang struktur keamanan di wilayah utara Suriah. Klan Al-Didan menilai bahwa keberadaan organisasi bersenjata di luar negara menjadi sumber ketidakstabilan jangka panjang.

Selain kritik, video tersebut juga memuat seruan langsung kepada masyarakat Kurdi. Klan Al-Didan mengimbau agar warga tidak terhasut oleh narasi yang mereka sebut sebagai kebohongan dan penyesatan yang menggunakan nama Kurdi untuk kepentingan sempit.

Menurut mereka, penggunaan identitas etnis sebagai alat mobilisasi politik bersenjata justru merugikan masyarakat Kurdi sendiri. Hal ini berpotensi menempatkan warga sipil dalam posisi rentan di tengah konflik yang berlarut-larut.

Klan tersebut menegaskan bahwa hak-hak warga Kurdi hanya dapat dijamin melalui keadilan, hukum, dan kemitraan nasional. Mereka menolak gagasan bahwa hak tersebut bisa diperoleh melalui senjata atau proyek politik yang berdiri di luar otoritas negara.

Pernyataan ini mencerminkan pendekatan nasionalis yang menekankan integrasi, bukan otonomi bersenjata. Dalam pandangan mereka, negara yang kuat dan adil menjadi prasyarat bagi perlindungan seluruh kelompok etnis dan sosial.

Lebih jauh, klan Al-Didan menyerukan solusi nasional yang komprehensif untuk mengakhiri krisis Suriah. Mereka menilai bahwa semua pihak harus menempatkan kepentingan negara di atas agenda kelompok.

Dalam konteks ini, SDF didesak untuk mengambil posisi yang mereka sebut sebagai bertanggung jawab secara nasional. Klan tersebut meminta agar organisasi itu berkontribusi pada persatuan negara, bukan mempertahankan struktur bersenjata yang terpisah.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah agar kepemilikan senjata dibatasi hanya pada negara. Menurut mereka, monopoli senjata oleh negara merupakan syarat utama bagi terciptanya stabilitas dan keamanan jangka panjang.

Mereka menilai bahwa pluralitas milisi dan pasukan bersenjata selama ini menjadi faktor utama kekacauan keamanan. Tanpa penyatuan otoritas senjata, Suriah dinilai sulit keluar dari siklus konflik.

Video ini juga dibaca sebagai sinyal politik dari sebagian elite sosial Kurdi yang ingin mengambil jarak dari konflik bersenjata. Pernyataan klan Al-Didan menunjukkan adanya dinamika internal di kalangan masyarakat Kurdi Suriah.

Di tengah proses politik yang belum pasti, suara-suara seperti ini berpotensi memengaruhi perdebatan nasional tentang rekonstruksi negara. Posisi klan Al-Didan menegaskan bahwa isu Kurdi di Suriah tidak bersifat monolitik.

Dengan menyampaikan sikap secara terbuka, klan tersebut tampak berupaya menempatkan diri sebagai bagian dari solusi nasional. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masa depan Suriah, menurut mereka, hanya bisa dibangun melalui persatuan, bukan pemisahan.

0 comments:

Miliarder Batak

Berita Tarutung

Daftar Restoran dan Hotel Batak

Pesantren Berbagi

Lowongan

Artis dan Nasyid Daerah

TSCFWA

PESANTREN ANTARIKSA

ACDI

Biak Spaceport

CAR&AUTOnews

Falak dan Antariksa

Space Tourism

BARUSNews