Perubahan politik besar kerap membentuk ulang lanskap partai di suatu negara, dan pengalaman di Bangladesh, Suriah, Irak, serta Rusia menunjukkan bahwa nasib partai politik pascakonflik atau transisi sangat bergantung pada cara perubahan itu terjadi dan tujuan rezim baru.
Di Bangladesh misalnya, politik telah lama didominasi oleh dua kekuatan besar yaitu Awami League dan Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang menguasai panggung politik sejak kemerdekaan negara itu pada 1971. Rivalitas antara kedua partai ini bertahan puluhan tahun hingga gelombang protes besar pada Juli 2024 yang menumbangkan pemerintahan Awami League dan menyebabkan keguncangan sistem politik nasional.
Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Muhammad Yunus kemudian melarang kegiatan politik Awami League dan menangguhkan pendaftarannya, sementara BNP tetap aktif dan dipastikan ikut kontestasi dalam pemilu mendatang meskipun dibayang‑bayangi upaya reformasi; suasana ini memunculkan partai baru seperti National Citizen Party, yang lahir dari gelombang aktivisme mahasiswa dan berharap membawa wajah baru dalam politik Bangladesh yang selama ini polar.
Langkah pemerintah sementara Bangladesh dalam melarang aktivitas partai lama seperti Awami League sebagian besar merupakan respons atas massa protes yang menuntut perubahan drastis dari sistem partai yang dinilai gagal memberi kesejahteraan dan peluang politik adil. Pemerintah transisi menggunakan undang‑undang keamanan nasional untuk menindak partai tersebut sambil menunggu proses pengadilan terkait tindakan rezim lama, sebuah langkah yang mencerminkan upaya “reset” terhadap politik dominan yang selama ini melingkupi negara. Walau demikian, BNP sebagai partai besar tetap menjadi pesaing utama dalam pemilu mendatang di tengah munculnya partai‑partai baru yang mencoba memecah dominasi kekuatan lama.
Kisah Suriah pascaperubahan rezim berbeda jauh. Di negara ini, Arab Socialist Baath Party telah menjadi simbol kekuasaan selama lebih dari enam dekade sejak menguasai pemerintahan melalui serangkaian kudeta militer pada tahun 1963 dan menyatukan ideologi pan‑Arab serta sosialisme dalam struktur negara. Baath di bawah keluarga Assad menjadi tulang punggung rezim yang otoriter dan sebagian besar struktur negara melekat padanya selama puluhan tahun. Namun, setelah runtuhnya pemerintah Assad pada Desember 2024 akibat serangan oposisi yang kuat, Baath menghadapi masa suram: partai tersebut menggantungkan aktivitasnya tanpa kepastian masa depan, banyak anggota elite pergi ke bawah tanah atau melarikan diri, sementara pihak transisi mencabut izin operasional dan pada awal 2025 secara formal membubarkan partai serta menyita asetnya sebagai langkah untuk membersihkan sistem dari pengaruh rezim lama.
Pembubaran Baath di Suriah bukan hanya soal politik belaka, tetapi juga bagian dari upaya rezim transisi untuk menghancurkan organ politik yang terlalu kuat dan menjadi sarana dominasi rezim sebelumnya. Narasi publik di Suriah pascakonflik menganggap Baath telah mencederai hubungan negara dengan banyak negara lain dan memperluas korupsi yang merusak struktur sosial dan ekonomi, sehingga pembubaran partai ini dipandang oleh sebagian rakyat sebagai langkah penting menuju pluralisme politik yang sesungguhnya.
Di Irak, nasib partai politik lama juga ditentukan oleh cara perubahan rezim terjadi, yaitu melalui invasi yang dipimpin Amerika Serikat pada 2003 yang menyingkirkan rezim Saddam Hussein dan sekaligus memutus dominasi Iraqi Baath Party. Otoritas pendudukan segera menerapkan kebijakan de‑Ba’athification yang melarang partai beroperasi, menyingkirkan anggota‑anggota kunci dari posisi pemerintahan, dan memastikan bahwa Baath tidak lagi mempunyai peran dalam politik formal di negara itu. Kebijakan ini bahkan dimasukkan dalam konstitusi baru Irak, yang secara tegas melarang Baath berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional.
Hilangnya Baath di Irak menciptakan kekosongan politik yang segera diisi oleh banyak partai baru yang terbentuk pascakonflik, termasuk kelompok‑kelompok berbasis sektarian atau etnis, serta aliansi baru yang menandai babak pluralisme politik yang sebelumnya tidak mungkin terjadi di bawah satu partai dominan. Transformasi ini menunjukkan bahwa penghapusan paksa partai lama bisa membuka ruang bagi fragmentasi kekuatan politik baru, namun juga bisa menimbulkan tantangan baru terkait identitas dan stabilitas politik nasional.
Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menghadapi proses perubahan sistem partai yang relatif lebih damai dan gradual dibandingkan Suriah atau Irak. Partai Komunis Uni Soviet (PKUS), yang selama bertahun‑tahun menjadi satu‑satunya partai berkuasa di seluruh federasi komunis tersebut, kehilangan monopoli kekuasaan ketika percobaan kudeta pada Agustus 1991 gagal dan Uni Soviet mulai diliberalisasi. PKUS pada akhirnya dibubarkan sebagai organisasi tunggal yang memonopoli politik, dan berbagai partai baru pun bermunculan ketika masyarakat Soviet, khususnya di wilayah Rusia, mulai menerapkan sistem multipartai sebagai bagian dari proses demokratisasi.
Pasca‑Uni Soviet, Rusia tidak kembali kepada satu partai dominan tetapi membuka ruang bagi partai‑partai dengan ideologi beragam, yang mencerminkan pergeseran dari sistem politik komunis terpadu menuju sistem yang lebih terbuka meskipun tantangan demokrasi tetap ada. Polarisasi politik yang muncul sejak 1991 menunjukkan bahwa partai baru, termasuk Partai Komunis Federasi Rusia yang mencoba mempertahankan warisan ideologi lama, harus bersaing dalam kontestasi politik bersama banyak kekuatan baru lainnya di negara itu.
Perbandingan keempat negara itu mencerminkan spektrum yang luas dari nasib partai lama setelah perubahan rezim. Di Bangladesh, partai lama digugat lewat larangan sementara dan bangkitnya partai baru dari aspirasi reformasi, tetapi tidak sepenuhnya dihapus; ini menunjukkan strategi transisi yang bersifat moderat untuk menjaga stabilitas politik sambil membuka ruang bagi perubahan. Di Suriah dan Irak, pembubaran paksa dan pelarangan partai lama seperti Baath menjadi bagian dari proyek rekonstruksi sosial dan politik setelah rezim otoriter runtuh, membuka jalan bagi pluralisme absolut tetapi juga menimbulkan risiko fragmentasi tajam. Di Rusia, proses perubahan pasca‑1991 dipengaruhi oleh internalisasi reformasi tanpa intervensi militer langsung, sehingga mengarah pada sistem multipartai dengan kompetisi ideologis baru yang relatif lebih damai.
Setiap jalur tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu formula tunggal dalam menangani partai lama pascaperubahan besar; pilihan strategis sangat dipengaruhi oleh sejarah politik, kekuatan sosial, serta karakter konflik atau transisi yang terjadi di masing‑masing negara.
0 comments:
Post a Comment